“Teman saya di daerah mendapatkan uang saku saat pelatihan sekitar Rp100 ribuan. Lalu saat pelatihan mendapatkan uang saku Rp150 ribuan. Kenapa di Kota Palembang belum,” keluhnya.
BACA JUGA:Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Rencanakan Bedah Rumah tak Layak Huni Secara Serentak
BACA JUGA:Kelulusan PPPK Nakes Dibatalkan, Ada Potensi Indikasi KKN ?
Kondisi ini lanjut Boy, jelas membuat iri semua anggota KPPS di Kota Palembang yang hingga saat ini belum menerima satu rupiah pun honor dari KPUD Kota Palembang padahal anggarannya sudah disiapkan KPU RI.
"Saat pelatihan, ada informasi di group WhatsApp katanya akan dibagikan uang pembinaan selepas pelatihan. Nyatanya tidak ada kabar hingga saat ini, sementara kita menghilangkan waktu seharian untuk ikut pelantikan dan pelatihan," ungkapnya.
Roi, petugas KPPS Kota Palembang lainnya juga mempertanyakan hal yang sama. Sebagai anggota KPPS dia sangat kecewa jika hal ini benar terjadi.
"Hanya di kota Palembang semua zong (nihil). Tidak ada apa-apa hanya snack dan nasi ditempat lain ada. Bahkan sudah ada pengumuman uang sakunya akan diberikan ketika pelatihan namun hingga kini, belum juga kami terima. Bahkan tidak ada kabar beritanya,” ucapnya.
BACA JUGA:Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Rencanakan Bedah Rumah tak Layak Huni Secara Serentak
BACA JUGA:Stop Rekrutmen Tenaga Honorer, Ini Alasan Pemerintah !
Oleh karena itu, dia berharap Bawaslu ada tindakan akan hal ini. "Apa kita harus lapor ke ombudsman ya?,” tutupnya.
Terkait keluhan petugas KPPS ini, Ketua KPUD Kota Palembang, Syawaludin, SHI saat dikonfirmasi Palpos, Senin, 29 Januari 2024 memberikan tanggapan terkait keterlambatan pencairan uang transportasi bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Palembang untuk Pemilu 2024.
Syawaludin mengatakan, bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh proses revisi anggaran yang dilakukan sebelumnya.
“Memang sekota Palembang belum, insyaallah hari Kamis atau Jumat sudah masuk ke sekretariat PPS, PPS yang akan membagikan ke rekan-rekan KPPS," janji Syawaludin.
Syawaludin juga menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh pemotongan dana.
"Yang pasti sekota Palembang memang belum, dan sudah kami sampaikan juga ketika pemberian uang transport ke KPPS tidak ada pemotongan sedikitpun," tambahnya.
Menurutnya, ada kabar simpang siur mengenai pencairan uang transportasi di sebagian kelurahan, namun ia memastikan bahwa untuk Kota Palembang belum ada pencairan yang dilakukan.