Ketidakjelasan batas wilayah tersebut kerap memicu friksi di lapangan, mulai dari persoalan pelayanan publik, pemungutan pajak, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Dengan keluarnya Kepmendagri, pemerintah pusat sejatinya ingin memberikan kejelasan, namun justru memicu reaksi karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi.
BACA JUGA:KSAD Pererat Hubungan Bilateral dengan Negara Lain
BACA JUGA:Unhan Tujuan Kunjungan Kerja Perdana Saat Jadi Menhan
Di akhir pernyataannya, Hasan Nasbi mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh spekulasi-spekulasi yang belum tentu benar.
“Kita semua ingin solusi terbaik. Yang paling penting adalah menjaga persatuan, karena batas wilayah bukan soal ego, tapi tentang pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ant)