Di Jepang, efisiensi anggaran dijaga melalui prinsip lean government, yang berarti setiap pegawai pemerintah harus memiliki peran yang jelas dan tugas yang terukur.
Alih-alih menambah staf di tingkat atas, Jepang lebih banyak melakukan pelatihan dan redistribusi tugas agar aparatur sipil negara yang ada bisa bekerja lebih efektif.
Ini memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang konkret.
Dari pengalaman negara lain, Indonesia bisa menarik beberapa pelajaran penting.
Misalnya tentang efisiensi yang tidak bisa sekadar diterapkan pada pemangkasan anggaran, tetapi harus berbasis pada evaluasi kinerja yang objektif.
Jika misalnya tujuan dari penambahan staf khusus adalah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, maka harus ada ukuran yang jelas terkait dampak dan kontribusi mereka terhadap pemerintahan.
Jika ternyata efektivitas bisa dicapai dengan optimalisasi tenaga kerja yang ada, maka penambahan staf menjadi keputusan yang tidak esensial.
Kemudian, perlu ada strategi efisiensi yang berbasis pada restrukturisasi birokrasi.
Ketimbang memangkas anggaran secara linear, pemerintah bisa mengadopsi sistem performance-based budgeting, di mana alokasi anggaran didasarkan pada hasil yang dicapai.
Dengan demikian, sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan terkena pemotongan yang justru melemahkan daya saing.
Selanjutnya, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif dalam merumuskan kebijakan efisiensi anggaran.
Jika pemangkasan anggaran akan berdampak pada sektor-sektor strategis, maka diperlukan dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja untuk menemukan solusi yang lebih berimbang.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Jika penghematan hanya dilakukan pada sektor yang paling rentan, sementara struktur birokrasi di tingkat atas terus berkembang tanpa kontrol yang jelas, maka kebijakan tersebut tidak hanya akan menciptakan ketimpangan, tetapi juga berisiko menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Ke depan harus ditekankan kembali bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar soal angka di atas kertas, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Sebagaimana dikatakan oleh John Maynard Keynes; “But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead." (A Tract on Monetary Reform, 1923).