Selain itu, jaringan gas kota belum mencakup seluruh wilayah Prabumulih, sehingga masih ada rumah tangga yang bergantung pada LPG tabung 3 kilogram.
Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, menyatakan bahwa situasi di Prabumulih terbilang stabil. "Untuk di kota Prabumulih, tabung gas tidak terlalu banyak antrian karena 90 persen rumah tangga sudah memasang jaringan gas kota," ujarnya.
Elman menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau keadaan dan berkomunikasi dengan agen-agen atau pangkalan gas untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan gas.
"Kami sudah koordinasikan dengan dinas terkait dan Pertamina, agar distribusi tetap berjalan baik. Kami juga meminta warga yang belum memiliki jaringan gas kota untuk bersabar karena secara bertahap akan diperluas," tambahnya.
Menurut Elman, kebijakan pelarangan pengecer bertujuan untuk memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran dan menghindari lonjakan harga di tingkat pengecer yang tidak terkendali.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera beralih ke jaringan gas kota jika memungkinkan, guna mengurangi ketergantungan pada LPG tabung 3 kilogram.
Selain rumah tangga, pedagang kecil juga terdampak oleh kebijakan ini.
Salah satunya adalah Riko, seorang pedagang gorengan di Pasar Inpres. Ia mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram dalam jumlah yang cukup untuk usahanya.
"Saya kan butuh lebih dari satu tabung dalam seminggu, tapi aturan sekarang satu keluarga cuma bisa beli empat tabung dalam sebulan. Itu jelas tidak cukup buat saya," keluhnya.
Riko menambahkan bahwa ia terpaksa mencari alternatif dengan membeli tabung gas ukuran 12 kilogram, yang harganya jauh lebih mahal.
"Saya sudah coba cari alternatif, tapi tetap saja berat di ongkos. Harapannya sih ada solusi untuk pedagang kecil seperti kami ini," tambahnya.
Kebijakan pelarangan pengecer LPG 3 kilogram di Kota Prabumulih memang bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, namun di sisi lain menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat.
Warga yang belum memiliki jaringan gas kota merasa terbebani dengan harus membeli LPG di pangkalan yang letaknya jauh, sementara pedagang kecil kesulitan mendapatkan pasokan gas yang cukup untuk menjalankan usaha mereka.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa distribusi LPG tetap dalam kondisi stabil dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak terjadi kelangkaan.
Sementara itu, warga yang telah beralih ke jaringan gas kota merasa lebih diuntungkan karena tidak perlu repot mencari LPG tabung 3 kilogram lagi.
Dengan adanya berbagai dinamika ini, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada yang merasa dirugikan oleh kebijakan baru ini.*