BACA JUGA:337 Usulan Pembentukan DOB : 42 Usulan Pemekaran Provinsi !
Haekal juga menyampaikan pandangannya bahwa Pilkada lewat DPRD masih dapat dianggap demokratis. Dalam sistem ini, DPRD yang dipilih oleh rakyat dapat memilih kepala daerah yang dianggap terbaik.
Lebih lanjut, sistem ini diharapkan dapat memaksa partai politik untuk memperbaiki kualitas kaderisasi mereka dan memfokuskan diri pada ide-ide konstruktif, yang akhirnya dapat memperkuat marwah partai dan fungsi parlemen itu sendiri.
Haekal mengingatkan bahwa salah satu masalah terbesar yang muncul dari Pilkada langsung adalah apatisme publik dan lemahnya partisipasi politik masyarakat.
Dengan sistem yang mengalihkan fokus kepada DPRD, rakyat akan lebih menaruh perhatian pada kinerja anggota dewan dan diharapkan hal ini dapat memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.
Sementara itu, wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian warga, terutama terkait dengan hilangnya partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
Joko, seorang pekerja swasta asal Prabumulih, menyatakan keberatannya.
"Pilkada langsung memberi kami hak untuk memilih langsung pemimpin yang kami inginkan. Kalau hanya melalui DPRD, kami merasa suara rakyat jadi tidak terlalu diperhitungkan," kata Joko, Minggu (15/12).
Sedangkan Ana, warga Kabupaten Ogan Ilir, khawatir bahwa sistem ini (pemilihan kepala daerah kembali ke dprd, ref) bisa memperburuk praktik politik uang dan dominasi kelompok-kelompok elit.
"DPRD memang bisa lebih efisien, tapi siapa yang menjamin kalau tidak ada suap atau permainan di balik layar? Kami takut ini hanya akan menguntungkan segelintir orang," tegasnya.
Sebagian warga juga berharap agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan justru lebih fokus pada perbaikan sistem Pilkada yang sudah ada.
"Sebelum mengubah mekanisme, sebaiknya perbaiki dulu pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada. Banyak kasus politik uang dan kecurangan yang masih terjadi," ujar Ridwan, seorang mahasiswa salah satu PTN, di Kota Palembang.
Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada, baik yang langsung maupun tidak langsung.
"Kami ingin pemimpin yang benar-benar terpilih berdasarkan integritas, bukan karena ada pihak-pihak yang bermain di belakang," tambah Ridwan.
Warga lainnya juga berharap adanya ruang dialog lebih luas antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk mendiskusikan wacana ini.
"Penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap perubahan sistem. Jangan sampai keputusan diambil sepihak tanpa mendengar suara kami," ujar Ika, seorang warga Kota Palembang.