337 Usulan Pembentukan DOB : 42 Usulan Pemekaran Provinsi !

Reporter: Dahlia |

Editor: Maryati |

Selasa , 10 Dec 2024 - 21:15

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di tanah air.

Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.

"Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya," kata Bima ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Namun, dia menekankan diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium tersebut sebab menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.

"Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak," ucapnya.

Bima menyampaikan bahwa diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI tersebut.

"Apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan bahwa kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem," ujarnya.

Terkait banyaknya usulan tersebut, dia menyampaikan Kemendagri menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB dihentikan.

"Berapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi," kata Bima saat rapat berlangsung.

337 usulan pembentukan dob : 42 usulan pemekaran provinsi !                            koranpalpos.com - wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto mengatakan pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (dob) di tanah air.
jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.
"tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya," kata bima ditemui usai rapat kerja komite i dpd ri dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) di kompleks parlemen, senayan, jakarta, selasa.
baca juga:hasil pemetaan titik rawan : 4 daerah di sumsel siaga darurat bencana !
baca juga:didesak komisi i dprd sumsel : akhirnya pj. gubernur kosongkan rumah dinas wakil gubernur !
namun, dia menekankan diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium tersebut sebab menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan dob.
"hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. jadi harus melibatkan banyak pihak," ucapnya.
bima menyampaikan bahwa diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam rapat kerja bersama komite i dpd ri tersebut.
baca juga:dapatkan saldo dana gratis rp200.000 hari ini : cara klaim mudah dan syaratnya !
baca juga:ilyas panji alam maksimalkan reses perorangan untuk serap aspirasi warga di oki dan oi
"apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan bahwa kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem," ujarnya.
terkait banyaknya usulan tersebut, dia menyampaikan kemendagri menerima banyak sekali permintaan agar moratorium dob dihentikan.
"berapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran dob tadi," kata bima saat rapat berlangsung.
baca juga:ingat dan catat ! bmkg terbitkan peringatan cuaca ekstrem selama libur nataru 2024 
baca juga:kmp jagantara kandas di perairan bakauheni : begini kondisi penumpang terkini !
bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.
sebab, lanjut dia, banyak dob yang dapat dikatakan tidak memenuhi target lantaran pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besar, namun tidak berkembangan sesuai dengan target pemekaran daerah yang diharapkan.
"ada dob yang baik, tetapi banyak juga catatan dob yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang," ujarnya.
padahal saat ini, pembiayaan program-program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran, misalnya, dalam mendukung kedaulatan pangan.
"tentunya pembiayaan dob itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan-kebijakan nasional tadi," tuturnya.
namun, dia menggarisbawahi bahwa sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya yang terlalu luas.
"jadi beberapa daerah memerlukan kajian khusus yang panjang, tapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya, dan sudah matang, dan tinggal diambil keputusan," kata dia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan