"MZ sempat mengatakan akan melaporkan saya ke Polda Sumsel. Dia merasa punya kekuatan karena status suami saya sebagai pejabat pemerintahan," kata YT.
BACA JUGA:Diduga Jadi Kampung Narkoba, Kawasan Dubara OKU Digrebek Polisi
BACA JUGA:Kronologi Lengkap Tabrakan Jukung Vs Speedboat di Teluk Tenggirik : 1 Penumpang WNA China Tewas !
Sebagai seorang istri sah, YT merasa tertekan dengan ancaman tersebut, terlebih suaminya terus memihak pelakor.
"Saya bekerja sebagai pegawai BUMD. Ancaman dan tekanan ini membuat saya merasa tidak dihargai, baik sebagai istri maupun sebagai seorang individu," tambahnya.
Mardiana, salah satu kuasa hukum YT, menegaskan bahwa pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru menjadi contoh buruk dengan perilaku seperti ini.
"Sebagai seorang pejabat, JA seharusnya menjaga nama baik keluarga dan instansi pemerintahan yang diwakilinya. Tindakan ini tidak hanya merusak kehormatan keluarganya, tetapi juga mencemarkan nama baik institusi," kata Mardiana.
Ia berharap laporan yang diajukan oleh YT segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
"Kami mendesak pihak berwajib untuk segera memproses kasus ini agar memberikan efek jera kepada siapa pun yang melakukan tindakan serupa," jelasnya.
Kapolsek SPKT Polrestabes Palembang, AKP Heri, membenarkan adanya laporan yang diajukan oleh YT. Berdasarkan laporan tersebut, JA diduga melanggar Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.
"Kasus ini termasuk dalam tindak pidana perzinahan. Kami telah menerima laporan dan akan menindaklanjutinya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)," ungkap Heri.
Kasus seperti ini tidak hanya berdampak pada pihak istri, tetapi juga pada anak-anak mereka. Menurut Mardiana, anak-anak dari YT dan JA sudah mulai merasakan dampak dari perseteruan ini.
"Klien kami berjuang keras untuk melindungi anak-anaknya dari dampak psikologis akibat konflik ini. Namun, itu sulit dilakukan jika perilaku suaminya tidak berubah," ujarnya.
Selain itu, kasus ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Banyak yang menilai bahwa kasus seperti ini mencoreng citra pejabat pemerintah.
"Seharusnya, pejabat bisa memberikan contoh baik, apalagi mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas negara," komentar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka akan segera memanggil JA dan MZ untuk dimintai keterangan.