SEKAYU, KORANPALPOS.COM - Menjelang pelaksanaan debat publik kandidat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba), Polres Muba mengerahkan 390 personel gabungan untuk mengamankan jalannya acara. Pasukan pengamanan ini terdiri dari anggota TNI, POLRI, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), yang akan menjaga situasi kondusif di sekitar Gedung Dharma Wanita Persatuan Sekayu pada malam 31 Oktober 2024.
Debat publik ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati Muba dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Melalui debat, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pilihan yang ada dan menjadi lebih aktif dalam proses demokrasi, terutama saat pemilihan kepala daerah.
Kapolres Muba, AKBP Listiyono Dwi Nugroho, SIK, SH, menjelaskan bahwa penempatan personel gabungan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan selama debat berlangsung. Dengan keamanan yang terjamin, Polres Muba berharap masyarakat dapat menyaksikan jalannya debat dalam suasana yang aman dan tertib.
"Kami telah menyiapkan langkah pengamanan dengan baik dan memastikan bahwa seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan kondusif. Debat ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi, dan kami ingin memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat maupun masyarakat yang hadir," ujar Kapolres Listiyono.
BACA JUGA:KPU Banyuasin Ajak Gen Z Saksikan Film Kepemiluan “Tepatilah Janji” di SMAN 1 Muara Telang
BACA JUGA:MURI dan JADI Akan Debat di Novotel Palembang : Ini Alasan KPU Tidak Pilih di OKI !
Menurut Kapolres, selain menjaga keamanan secara umum, tim pengamanan juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap segala potensi gangguan yang bisa muncul selama acara berlangsung. Ini mencakup pengamanan di sekitar gedung, pintu masuk, dan area-area lain yang rentan terhadap potensi kericuhan.
Polres Muba akan memberlakukan sistem pengamanan berlapis atau sering dikenal dengan istilah “ring-ring pengamanan” di sekitar lokasi debat. Pintu masuk utama akan dilengkapi dengan pemeriksaan ketat menggunakan metal detector untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang yang bisa mengancam keamanan acara.
Kapolres Listiyono menjelaskan bahwa hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk ke dalam gedung utama, dengan pembatasan jumlah pendukung dari setiap pasangan calon (paslon) yang dapat hadir. “Masing-masing paslon hanya boleh membawa maksimal 30 orang pendukung ke dalam gedung. Kami ingin memastikan situasi tetap terkendali dan tidak ada kelebihan kapasitas yang dapat mengganggu jalannya acara,” ungkapnya.
Selain itu, area di sekitar gedung juga akan dipantau oleh tim gabungan yang siap bertindak jika terjadi hal-hal yang mencurigakan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan seluruh peserta debat, tim sukses, penonton, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan debat.
BACA JUGA:KPU Banyuasin Gelar Bimtek Pemantapan Aplikasi SIREKAB untuk Sukseskan Pilkada 2024
BACA JUGA:Tegaskan Komitmen, Paslon JADI Kukuhkan Tim di Desa Penyandingan
Debat publik kandidat kali ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Muba dalam Pilkada. Selain sebagai media untuk mengenal lebih dekat para calon pemimpin, debat juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program-program yang akan diusung oleh setiap pasangan calon.
Kapolres Listiyono menambahkan bahwa kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyosialisasikan kegiatan ini, agar masyarakat tidak hanya tahu tentang debat tetapi juga merasakan manfaat dari partisipasi aktif dalam pemilu. "Kami mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pemilu. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Kapolres.
Persiapan untuk pengamanan debat ini melibatkan koordinasi yang intens antara berbagai instansi terkait, termasuk TNI, Dishub, dan Sat Pol PP. Setiap instansi memiliki tugas dan peran masing-masing dalam memastikan keamanan dan kelancaran acara. Dinas Perhubungan, misalnya, akan bertanggung jawab untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar area debat guna menghindari kemacetan dan memudahkan akses masuk dan keluar lokasi acara.