PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - BELUM lama diresmikan, pemerintahan Prabowo Subianto sudah berencana memelurkan kebijakan berupa pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Langkah ini, tentunya bakal memicu reaksi sejumlah pihak. Pertanyaannya, tepatlah penerapan rencana pengganti subsidi BBM tersebut ke BLT?.
Seperti dilansir media nasional, Penasihat Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa dua skema baru bisa diterapkan: mengalihkan subsidi menjadi BLT atau menggunakan sistem kuota dengan pemutakhiran data penerima subsidi.
Dua hal ini kata Purnomo masih dalam kajian pihaknya, mana yang harus diterapkan dan tepat momen dan sasarannya.
BACA JUGA:Setop Kesalahkaprahan Penulisan Tanda Baca dan Ejaan Bahasa Indonesia : Simak Penjelasannya !
BACA JUGA:Prakiraan Cuaca BMKG 27 Oktober 2024 : Waspada Hujan Petir di Kota-Kota Besar Indonesia !
Sementara rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat di Kota Palembang.
Dimana warga mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Andi, salah seorang warga Alang-alang Lebar (Albar) Kota Palembang justru mengkhawatirkan kebijakan pemerintah tersebut.
“Subsidi BBM sangat membantu kami, terutama dalam mengurangi biaya transportasi. Jika dialihkan menjadi BLT, saya khawatir harga BBM akan melonjak dan kami harus membayar lebih mahal," ujar pria yang bekerja di sajah satu perusahaan swasta ini, Minggu (27/10).
BACA JUGA:Siapkan Koleksi Lurik Klaten di IN2MF 2024
BACA JUGA:Prakirakan Cuaca BMKG 25 Oktober 2024 : Mayoritas Wilayah di Indonesia Berawan !
Menurutnya, kenaikan biaya transportasi dapat berdampak pada pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah.
Sedangkan Aan, warga Kemuning Kota Palembang menyatakan harapannya agar pemerintah memastikan bahwa kebijakan baru ini benar-benar tepat sasaran.
“Jika BLT dapat menjangkau orang-orang yang membutuhkan, saya setuju. Namun, harus ada transparansi agar bantuan ini tidak disalahgunakan,” ujarnya.