Dari pernyataan konsumen yang memanfaatkan layanan transmusi tersebut, membuat warga sangat mereka berharap agar kebutuhan transportasi mereka sehari-hari segera mendapatkan solusi untuk mengembalikan mobilitas normal di tengah-tengah Kota Palembang.
Disisi lain, keputusan menghentikan sementara operasional transmusi teman bus Kota Palembang tersebut mendapat respon Pengamat Lingkungan Perkotaan, Taufik Anwar.
Menurutnya Taufik, penghentian operasional Transmusi teman bus bukan hanya menjadi masalah bagi para pengguna harian, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap aspek lingkungan perkotaan.
"Transportasi umum seperti Transmusi memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat polusi udara dan kemacetan di kota-kota besar. Penghentian operasional dapat menghambat progres menuju kota yang berkelanjutan," ujar Taufik.
Ia menekankan pentingnya transportasi umum yang efisien dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, yang pada gilirannya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meredakan kemacetan.
"Transmusi tidak hanya menyediakan alternatif transportasi yang terjangkau, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan negatif yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor pribadi," tambahnya.
Taufik juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah dalam menangani krisis keuangan yang dihadapi oleh PT TMPJ, yang menyebabkan penghentian operasional Transmusi.
"Pemerintah harus memprioritaskan dukungan dan solusi untuk melanjutkan operasional transportasi umum, mengingat manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan," ungkapnya.
Taufik juga mengajak masyarakat untuk bersuara dan menyuarakan kepentingan mereka terhadap transportasi umum yang berkelanjutan.
"Ini saatnya masyarakat bersatu untuk mendukung keberlanjutan dan kemudahan akses transportasi umum yang ramah lingkungan," tandasnya.
Sebelumnya, Direktur PT TMPJ, Antoni Rais, mengonfirmasi bahwa penangguhan layanan transportasi publik di Palembang dilakukan sementara karena pembayaran dari kementerian masih dalam proses.
“Dana operasional talangan kita memang habis, tapi saat ini masih dalam proses pembayaran. Kalau memang sudah ada dananya, kita langsung operasional,” ungkapnya, Selasa (05/12).
Anton menegaskan bahwa penghentian sementara ini hanya bersifat sementara, dan pelayanan akan dilanjutkan begitu anggaran dari kementerian turun.
"Ini hanya sementara, jika Minggu ini anggarannya turun, kita akan kembali beroperasi normal,” katanya.
Dia juga menginformasikan bahwa tunggakan selama tiga bulan mencapai sekitar Rp6 miliar. Ironisnya, masalah pembayaran ini tidak hanya terjadi di Palembang, tetapi juga di 10 wilayah lainnya di Indonesia.
“Kemarin memang Kemenhub mengalami kekurangan anggaran, namun ini bukan hanya terjadi di Palembang, tetapi juga di 10 wilayah Indonesia lainnya,” jelasnya.