Sebelum menetapkan tersangka, Kejari Muba telah memeriksa lima orang saksi yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemkab Muba serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi SANTAN.
Selain itu, Kejari Muba juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini.
Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah.
Langkah penahanan terhadap Richard Cahyadi juga menjadi sinyal kuat bahwa Kejari Muba tidak akan mentolerir tindakan korupsi, terutama yang melibatkan dana publik.
Kejari Muba juga menyatakan bahwa penyelidikan akan terus dilanjutkan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Penetapan Richard Cahyadi sebagai tersangka menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat Musi Banyuasin.
Banyak pihak yang menyayangkan bahwa seorang pejabat tinggi di pemerintahan daerah terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan rakyat.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Di sisi lain, penahanan ini juga menjadi pelajaran penting bagi pejabat lain di daerah tersebut untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan proyek yang menggunakan dana publik.
Masyarakat berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Musi Banyuasin, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Setelah penahanan ini, proses hukum terhadap Richard Cahyadi akan berlanjut dengan penyerahan berkas perkara ke pengadilan.
Kejari Muba berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Jika terbukti bersalah, Richard Cahyadi dapat menghadapi hukuman berat, termasuk penjara dan denda yang signifikan.
Namun, perjalanan kasus ini masih panjang, mengingat adanya kemungkinan bahwa Richard Cahyadi akan mengajukan pembelaan atau banding jika merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan.
Bagaimanapun, publik akan terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat pentingnya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus korupsi yang melibatkan aplikasi SANTAN menjadi pengingat bahwa teknologi yang seharusnya membantu memajukan pelayanan publik bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.