Meski harta kekayaannya tidak sebesar calon lainnya, hal ini justru menjadi sorotan, mengingat posisi dan jabatannya yang strategis di KPK.
4. Irjen Djoko Poerwanto
Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah, adalah calon pimpinan KPK yang paling banyak menarik perhatian publik.
Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada tanggal 7 November 1967, Djoko adalah lulusan Akpol tahun 1989 dengan pengalaman panjang di bidang reserse.
Djoko pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat sebelum akhirnya dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah pada tahun 2023.
Sebagai Kapolda Kalimantan Tengah, Djoko dikenal karena kepemimpinannya yang tegas dalam menangani berbagai kasus kriminal.
Namun, yang paling menarik perhatian publik adalah laporan harta kekayaan Djoko yang tercatat hanya sebesar Rp926 juta pada LHKPN KPK periode 31 Desember 2023.
Hal ini menjadikannya sebagai kapolda termiskin di antara kandidat lainnya.
Kendati demikian, Djoko tidak memiliki utang, dan hal ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik mengenai kejujuran dan integritasnya sebagai calon pimpinan KPK.
Menjadi pimpinan KPK adalah tugas yang berat dan penuh tanggung jawab.
Integritas, kemampuan, dan rekam jejak menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang layak untuk memimpin lembaga antirasuah ini.
Keempat jenderal polisi yang lolos seleksi awal ini memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, namun semuanya dihadapkan pada tantangan yang sama dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Publik berharap bahwa seleksi ini dapat menghasilkan pimpinan KPK yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari kepentingan politik.
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi ini menjadi kunci agar KPK dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik tanpa intervensi dari pihak manapun.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah menjaga kepercayaan publik terhadap KPK.
Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap KPK sempat menurun akibat berbagai kontroversi dan kasus yang melibatkan pejabat KPK.