"Kita perlu melakukan optimalisasi peralatan dan teknologi yang ada. Petani harus didampingi untuk menerapkan metode buka lahan tanpa bakar guna mengurangi risiko kebakaran," ujar Elen.
Kepala Korem 044 Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir juga memberikan paparan terkait situasi karhutla saat ini.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh kelalaian manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, serta pembukaan lahan baru.
Thohir melaporkan bahwa saat ini 722 hotspot telah terdeteksi, sebagian besar berada di lahan gambut dan lahan kering.
"Kita telah menetapkan status siaga dan membentuk posko karhutla. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Personil satgas provinsi Sumsel saat ini berjumlah 9.664," ungkap Thohir.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmad Wibowo juga turut memberikan pandangannya.
Rachmad menyebutkan bahwa Sumsel merupakan penyumbang CO2 nomor dua di Indonesia setelah Kalimantan Tengah, dengan Kabupaten OKI sebagai penyumbang tertinggi karhutla di Sumsel.
Ia menekankan perlunya pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan mengungkapkan bahwa Polda Sumsel telah membangun 226 embung dan melaksanakan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait.
"Kami juga memberikan bantuan sosial berupa air bersih untuk masyarakat. Kami merekomendasikan beberapa langkah untuk pencegahan karhutla, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, pengelolaan lahan tidur, pembangunan infrastruktur jalan untuk mitigasi karhutla, dan peningkatan patroli," jelas Rachmad.
Arief dari BNPB menambahkan bahwa bencana di Indonesia cukup banyak, dengan total 1.072 bencana tercatat hingga 23 Juli 2024.
Untuk mengantisipasi karhutla, BNPB telah menetapkan status siaga bencana di tujuh wilayah di Indonesia, termasuk Sumsel dari 13 Juni hingga 30 November 2024.
Arief menjelaskan bahwa BNPB telah mengerahkan helikopter untuk patroli dan water bombing serta menyediakan berbagai peralatan dan perlengkapan untuk penanganan karhutla.
"Kami juga melakukan pendampingan dan rapat koordinasi rutin bersama forkopimda, serta memberikan bantuan logistik kepada satgas gabungan karhutla di daerah," tambah Arief.
Ia juga menyebutkan adanya masalah terbatasnya anggaran dan peralatan di daerah, serta kekurangan helikopter yang dapat disewa.
Tampak hadir dalam rakor ini Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Sumsel, pimpinan lembaga/instansi vertikal, serta pimpinan perusahaan BUMN/BUMD/swasta.
Kehadiran semua pihak ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan karhutla di Sumsel dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil akan berdampak positif dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan di masa depan.