JAKARTA - Kampanye hari pertama pasangan calon presiden dan calon Wakil Presiden resmi dimulai, Selasa (28/11).
Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menggelar kampanye dimulai dari Jakarta. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memilih tetap ngantor.
Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye dari Aceh dan Papua.
Anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 itu mengedepankan dialog partisipatif mengenai Papua.
Yenny menjelaskan lingkaran kekerasan yang terjadi di Papua hanya dapat diputus ketika ada pendekatan bersifat merangkul dan bukan memukul. Menurut Yenny, pendekatan tersebut seperti mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdialog demi kebaikan semua.
"Nah, Pak Ganjar tadi, seperti kita saksikan dalam kampanye perdana yang dilakukan, adalah memberikan penekanan pada aspek kesejahteraan," jelas putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
Dia menjelaskan penekanan pada aspek kesejahteraan tersebut antara lain ingin membangun puskesmas maupun posko-posko kesehatan. Menurut Yenny, kurangnya infrastruktur kesehatan merupakan masalah paling mendasar yang dihadapi masyarakat di daerah pesisir atau pedalaman Papua.
"Saya sendiri sering ke Papua dan kita sama-sama tahu bahwa akses kepada posko kesehatan, kepada layanan kesehatan, masih minim. Ini jadi fokus utama dari Ganjar-Mahfud," ujar Yenny Wahid.
Sementara itu di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa, capres Ganjar Pranowo melakukan kampanye perdananya. Sejak mendarat di Bandar Udara Internasional Mopah, Selasa, ratusan warga sudah berkumpul di pintu kedatangan untuk menyambut Ganjar.
Puluhan mahasiswa menyajikan Tari Tibe khas suku Asmat, lengkap dengan pakaian adatnya. Mereka menyematkan Noken, tas tradisional khas Papua, dan mahkota bulu kasuari, yang disebut Kakayam, kepada Ganjar.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetap berpegang pada independensi dan netralitas selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
"KPU tidak boleh berpihak kepada salah satu calon, baik itu langkahnya atau kebijakannya, juga aturan-aturan atau perilaku, bahkan sifat dan sikap. Para komisioner atau penyelenggara pemilu, kami berharap, agar betul-betul menunjukkan netralitas," kata Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Abdullah Mansyur.
Selain KPU, Abdullah juga mengharapkan Bawaslu dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu secara independen.
"Dan paling kami harapkan, Bawaslu tidak usah seperti ilustrasi yang di jalanan ngumpet, menunggu orang lain salah, kemudian menunjuk," kata dia.
Apabila ditemukan indikasi-indikasi yang tidak benar atau menyeleweng dari peraturan berlaku, Abdullah berharap Bawaslu dapat proaktif melakukan tindakan preventif.