Pak RT Jangan Jadi Tim Sukses, Fokus Saja Layani Masyarakat !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 20 May 2024 - 21:27

Kegiatan pemungutan suara di TPS dalam Pemilu 2024-Foto : ANTARA-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 yang mulai memasuki tahapan di KPU, membuat persaingan antar bakal calon kepala daerah yang akan maju makin terasa

Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi yang semakin masif.

Seperti pada Pemilu Pilpres dan Pileg kemarin, ada banyak cara dilakukan para balon kepala daerah baik dalam Pilgub, Pilwako dan Pilbup yang akan digelar November 2024 mendatang agar dikenal masyarakat sehingga berdampak pada elektabilitasnya.

Tentu selain melakukan sosialisasi dengan cara menyebar baliho, pamflet serta spanduk, Balon melalui timsesnya memanfaatkan media sosial, whatsapp, Facebook, twitter dan lain-lain.

Namun kini, Balon kepala daerah juga langsung mendatangi warga.

Bahkan 'memanfaatkan' keberadaan ketua Rukun tetangga (RT) hingga ketua RW untuk membantu melakukan sosialisasi atau bahkan merayu Ketua RT maupun Ketua RW untuk menjadi bagian dari tim sukses (Timses) guna meraup suara warga sebanyak-banyaknya.

Tak jarang, Ketua RT/RW tergoda sehingga menjadi bagian timses dengan ikut berpolitik praktis dengan merayu dan mengobral janji-janji manis ke masyarakat bahkan berani menawarkan uang dan barang berharga ke masyarakat dalam bentuk pemberian dan bantuan.

Selain bergerilya mendatangi warga di kampung.

Dari titik ini, timbul pertanyaan di khalayak publik, apakah boleh ketua RT atau Ketua RW menjadi timses Sebab, kedudukan ketua RT dan RW sendiri merupakan perpanjangan tangan pemerintahan untuk melayani masyarakatnya.

pak rt jangan jadi tim sukses, fokus saja layani masyarakat !                            palembang, koranpalpos.com – pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada)  pada tahun 2024 yang mulai memasuki tahapan di kpu, membuat persaingan antar bakal calon kepala daerah yang akan maju makin terasa 
salah satunya adalah kegiatan sosialisasi yang semakin masif. 
seperti pada pemilu pilpres dan pileg kemarin, ada banyak cara dilakukan para balon kepala daerah baik dalam pilgub, pilwako dan pilbup yang akan digelar november 2024 mendatang agar dikenal masyarakat sehingga berdampak pada elektabilitasnya.
baca juga:56.750 jamaah calon haji indonesia telah tiba di arab saudi
baca juga:update jatuhnya helikopter yang menewaskan presiden iran : hamas utarakan solidaritas penuh !
tentu selain  melakukan sosialisasi dengan cara menyebar baliho, pamflet serta spanduk, balon melalui timsesnya memanfaatkan  media sosial, whatsapp, facebook, twitter dan lain-lain.
namun  kini, balon kepala daerah juga langsung mendatangi warga.
bahkan 'memanfaatkan' keberadaan ketua rukun tetangga (rt) hingga ketua rw untuk membantu melakukan sosialisasi atau bahkan merayu   ketua rt maupun ketua rw untuk menjadi bagian dari tim sukses (timses) guna meraup suara warga sebanyak-banyaknya.
baca juga:helikopter rombongan presiden iran jatuh : pencarian masih terus berlanjut !
baca juga:sumsel juara umum kendaraan hias dan stand terbaik dekranas 2024
tak jarang, ketua rt/rw tergoda sehingga menjadi bagian timses dengan  ikut berpolitik praktis dengan merayu dan mengobral janji-janji manis ke masyarakat bahkan berani menawarkan uang dan barang berharga ke masyarakat dalam bentuk pemberian dan bantuan.
selain bergerilya mendatangi warga di kampung.
dari titik ini, timbul pertanyaan di khalayak publik, apakah boleh ketua rt atau ketua rw menjadi timses sebab, kedudukan ketua rt dan rw sendiri merupakan perpanjangan tangan pemerintahan untuk melayani masyarakatnya.
baca juga:cara daftar pkn stan, sekolah kedinasan paling bergengsi di indonesia : pendaftaran 15 mei - 16 juni 2024 !
baca juga:apk semrawut dan didiamkan melanggar !
apalagi saat ini ketua rt dan rw  mendapatkan insentif dari pemerintah yang mana sumbernya dari apbd.
dengan ikut terjun langsung berpolitik praktis, tentu saja sikap ketua rt atau rw menjadi tidak profesional dalam melayani masyarakatnya padahal esensi pelayananan harus didasarkan pada unsur keadilan bagi semua warga masyarakatnya. 
kondisi ini, belum lagi ditambah akan berpotensi  adanya gesekan dan konflik kepentingan dalam mengusung balon kepala daerah di pilkada.
baca juga: pesawat latih jatuh di serpong, tangerang selatan : tiga orang meninggal dunia !
baca juga:kemenkumham mulai buka pendaftaran taruna/taruni baru tahun 2024 : ini jadwal dan formasi yang diterima !
salah seorang ketua rt di kawasan kelurahan 5 ilir kota  palembang berinisial kr mengaku, jika memang peraturan dari pemerintah ketua  rt harus netral, dirinya siap mengikuti aturan tersebut.
"karena perangkat rt sekarang sudah termasuk jabatan fungsional karena dipilih melalui pemilihan langsung sama seperti pemilu. selain itu sknya dan pelantikannya dilaksanakan wako sebagai kepala pemerintahan tingkat daerah," ungkapnya.
jadi lanjut kr, segala sesuatu yang menyangkut kebijakan kepala daerah harus diikuti oleh bawahannya
"jadi kalau memang kebijakan dari kepala daerah, ketua rt harus netral dan tentu kami selaku rt kita harus ikuti aturan,"  ucapnya, senin (20/5).
sedangkan rm, salah seorang ketua rw di kota palembmengatakan, kalau dirinya akan bersikap netral didalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti.
"kami tidak akan menjadi timses, dan jangan salah ketua rt dan rw, apabila para calon kepala daerah tersebut tidak mendapatkan suara di wilayah kami," ujarnya.
lanjutnya, sekarang ini warga atau masyarakat sudah pintar, mereka tidak akan memilih kepala daerah kalau tidak calon tersebut turun langsung ke lapangan.
"ya, kami ingin liat para calon kepala daerah tersebut, apakah ada yang ingin mereka lakukan atau perbuat untuk masyarakat yang mungkin akan dipimpinnya," tandasnya.
terpisah ketua bawaslu kota lubuklinggau, dedi karena jaya  mengatakan, untuk saat ini aturan  tersebut (pelarangan ketua rt dan rw ikut berpolitik praktis,red)  belum bisa diterapkan karena belum masuk tahapan kampanye.
kendati demikian dikatakan  dedi,  bawaslu tetap akan melakukan pengawasan dan memberikan teguran baik lisan ataupun teguran tertulis bila ada ketua rt yang dikategorikan tidak netral. 
"kalau aturan khusus belum ada, tapi itu diatur dalam peraturan lain yang mencakup pada aturan asn (aparatur sipil negara), itupun tidak disebutkan secara jelas ketua rt (rukun tetangga)  tetapi disitu dijelaskan perangkat pemerintah dibawahnya jelas dedi. 
sedangkan ketua bawaslu ogan ilir (oi), dewi alhikmahwati mengatakan, secara spesifik atau juknis belum ditemukan aturan berkaitan dengan netralitas rt maupun rw.
"terkait netralitas rt dan rw secara juknis belum diketemukan tetapi secara aturan sk dari rt maupun rw dari kepala desa atau lurah. karena dirinya juga merupakan tokoh masyarakat untuk itu rt dan rw juga wajib dan harus menjaga netralitasnya," tegas dewi. 
dikatakan dewi dalam uu pemilu nomor 7 tahun 2017 maupun dikatakan baru uu nomor 16 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah hanya mengatur netralitas tni,polri, asn juga kepala pemerintahan hingga desa.
dia juga mengatakan bahwa pihaknya selalu dan akan mengawasi terkait kinerja dan kegiatan rt maupun wr mengingat kedua jabatan itu merupakan perpanjangan tangan kades maulun lurah yang notabena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"karena mereka juga merupakan pelaksana pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa. yang di percaya langsung kepala desa terkait tugasnaya di tinggkat bawah yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat maka tetap kita lakukan pengawasan terkait netralitas," katanya.
sementara penjabat walikota prabumulih, h elman st mm melalui asisten ii bidang ekonomi pembangunan setda kota prabumulih, drs h muhammad ali msi, menekankan pentingnya menjaga netralitas, khususnya bagi ketua rukun tetangga (rt) dan ketua rukun warga (rw).
pemerintah, kata muhammad ali, tidak hanya beroperasi di tingkat atas tetapi juga sampai ke level paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rt dan rw.
"kami mendapat perintah dan arahan dari penjabat (pj) walikota prabumulih untuk menjaga netralitas, termasuk rt dan rw yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. kami berharap mereka menjaga netralitas mereka," ungkap muhammad ali.
netralitas ini harus tetap dijaga bahkan jika ada calon walikota atau wakil walikota yang merupakan keluarga dari ketua rt atau rw.
"tentunya ini akan dievaluasi dan dipantau oleh pimpinan pj walikota. jika ditemukan adanya ketua rt atau rw yang tidak netral, maka mereka harus siap melepaskan jabatannya. jabatan mereka adalah milik rakyat, jadi harus siap mundur meskipun mereka memiliki hak pilih. karena mereka bagian dari pemerintah, mereka harus netral," tegasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan