Terkait Penjualan Aset Pemprov Sumsel, Kuasa Hukum Tepis Tuduhan Makelar

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Selasa , 27 Feb 2024 - 19:55

Kuasa hukum tersangka EM memberikan keterangan pers menampik tudingan makelar penjualan aset Pemprov Sumsel di Jogjakarta-Foto: Istimewa-

PALEMBANG - Tim kuasa hukum Etik Mulyati (EM) yang merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Jogjakarta, mengangkat bicara terkait tuduhan yang menjerat kliennya.

Bayu Prasetya Andrinata SH MH, kuasa hukum EM, menegaskan bahwa peran kliennya dalam perkara ini sangat minim.

Menurut Bayu, EM hanya berperan sebagai notaris yang mengakomodir keinginan pihak pemohon untuk pembuatan akta pendirian yayasan.

EM hanya menerima biaya penerbitan akta sebesar Rp7,5 juta dari pemohon dan tidak menerima sepeser pun selain itu.

Ia juga mempertanyakan nilai kerugian negara sebesar Rp10 miliar yang dituduhkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel terhadap para tersangka.

Bayu meyakini bahwa EM tidak dapat dipersalahkan dalam perkara ini.

Meskipun EM mengakui bahwa ia menandatangani beberapa dokumen terkait pencairan dana.

Namun hal itu semata-mata sebagai notaris bukan sebagai kuasa penjual.

EM hanya menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta dari pemohon dan tidak memiliki peran dalam transaksi penjualan aset.

Meskipun demikian, Bayu mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

terkait penjualan aset pemprov sumsel, kuasa hukum tepis tuduhan makelar                              palembang - tim kuasa hukum etik mulyati (em) yang merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan (sumsel) di jogjakarta, mengangkat bicara terkait tuduhan yang menjerat kliennya. 
bayu prasetya andrinata sh mh, kuasa hukum em, menegaskan bahwa peran kliennya dalam perkara ini sangat minim.
menurut bayu, em hanya berperan sebagai notaris yang mengakomodir keinginan pihak pemohon untuk pembuatan akta pendirian yayasan.
em hanya menerima biaya penerbitan akta sebesar rp7,5 juta dari pemohon dan tidak menerima sepeser pun selain itu. 
baca juga:kebakaran melanda prabumulih : satu rumah hangus dilalap si jago merah, polisi sebut gegara ini !
baca juga:polisi patut cermat bedakan bullying dan ragging 
ia juga mempertanyakan nilai kerugian negara sebesar rp10 miliar yang dituduhkan oleh kejaksaan tinggi (kejati) sumsel terhadap para tersangka.
bayu meyakini bahwa em tidak dapat dipersalahkan dalam perkara ini.
meskipun em mengakui bahwa ia menandatangani beberapa dokumen terkait pencairan dana. 
namun hal itu semata-mata sebagai notaris bukan sebagai kuasa penjual.
baca juga:astaga ! ibu tega bunuh anak kandung yang masih balita dengan cara diracun
baca juga:polda sumsel musnahkan 108,9 kg sabu dan 134.423 butir ineks 
em hanya menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta dari pemohon dan tidak memiliki peran dalam transaksi penjualan aset.
meskipun demikian, bayu mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 
mereka akan terus mendampingi em dan mempelajari kasus ini lebih mendalam untuk menentukan langkah selanjutnya.
ketika ditanya mengenai kemungkinan melakukan upaya hukum seperti praperadilan, bayu menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam pertimbangan.
baca juga:cabuli siswinya, oknum guru p3k di oki berurusan dengan pihak berwajib
baca juga:pengedar sabu di prabumulih ditangkap polisi 
sebelumnya, penyidik penyidikan khusus (pidsus) kejati sumsel telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka, yakni zurike takada (zt) dan em, terkait penjualan aset yang menjadi bahan perdebatan. 
penyidikan ini berawal dari adanya sengketa terkait asrama yang telah terjadi sejak tahun 2015.
asrama tersebut, yang awalnya didirikan untuk mahasiswa asal sumsel yang sedang menuntut ilmu di jogjakarta, kemudian menjadi bahan perdebatan terkait kepemilikan dan penjualannya. 
terdapat klaim dan seruan dari masyarakat sumsel, mahasiswa, dan alumni untuk mempertahankan asrama sebagai aset pendidikan.
dugaan penjualan aset tersebut melibatkan oknum mafia tanah yang diduga memalsukan dokumen dan sertifikat, yang kemudian mengakibatkan penjualan aset tanah dan bangunan. 
meskipun telah dilakukan upaya hukum dan aksi protes dari masyarakat, kondisi asrama pondok mesudji di jogjakarta terlihat tidak layak huni dan telah mengalami kerusakan.
sementara itu, investigasi terus berlanjut untuk mengungkap kebenaran di balik penjualan aset tersebut.
tim kuasa hukum em bersikeras bahwa kliennya tidak terlibat dalam transaksi penjualan tersebut dan hanya menjalankan tugasnya sebagai notaris. 
mereka berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan untuk mengungkap kebenaran secara menyeluruh. ***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan