Calon Kepala Daerah Dapat Ajukan Gugatan Hasil Pilkada ke MK : Ini Syarat dan Prosedur Gugatan !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 09 Dec 2024 - 09:11

Ilustrasi pemungutan suara pilkada serentak di TPS 15 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang, 27 November 2024-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Para calon kepala daerah yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan ini harus diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa para peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada MK dalam waktu maksimal tiga hari kerja sejak pengumuman hasil perolehan suara.

Untuk mengajukan gugatan, para calon kepala daerah harus melampirkan bukti-bukti yang kuat, seperti dokumen pelanggaran pemilu dan keputusan KPU terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, pemohon diberi waktu tiga hari kerja untuk melengkapinya setelah permohonan diterima MK.

"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat," demikian bunyi Pasal 157 Ayat (9) UU Pilkada. Hal ini menegaskan bahwa keputusan MK tidak dapat diganggu gugat dan langsung berlaku setelah diputuskan.

Selain itu, MK memiliki waktu maksimal 45 hari kerja untuk menyelesaikan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dalam periode ini, MK akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan.

calon kepala daerah dapat ajukan gugatan hasil pilkada ke mk : ini syarat dan prosedur gugatan !                             koranpalpos.com - para calon kepala daerah yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 berhak mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi (mk).
gugatan ini harus diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah penetapan hasil perolehan suara oleh komisi pemilihan umum (kpu).
ketentuan tersebut diatur dalam pasal 157 ayat (5) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
baca juga:mk telah terima 115 gugatan pilkada 2024 : berikut daftar lengkapnya !
baca juga:8 gugatan masuk ke mk dari sumatera selatan : daerah mana saja ? berikut daftar lengkapnya
pasal ini secara jelas menyatakan bahwa para peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada mk dalam waktu maksimal tiga hari kerja sejak pengumuman hasil perolehan suara.
untuk mengajukan gugatan, para calon kepala daerah harus melampirkan bukti-bukti yang kuat, seperti dokumen pelanggaran pemilu dan keputusan kpu terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara.
jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, pemohon diberi waktu tiga hari kerja untuk melengkapinya setelah permohonan diterima mk.
baca juga:dpr sebut kejenuhan dan tingginya biaya pilkada pengaruhi partisipasi
baca juga:kpu tetapkan hdcu menang pilgub sumsel 2024 : berikut hasil rekap suara lengkap !
"putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat," demikian bunyi pasal 157 ayat (9) uu pilkada. hal ini menegaskan bahwa keputusan mk tidak dapat diganggu gugat dan langsung berlaku setelah diputuskan.
selain itu, mk memiliki waktu maksimal 45 hari kerja untuk menyelesaikan sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (phpu).
dalam periode ini, mk akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan.
baca juga:sah ! kpu tetapkan helmi hasan-mian menang pilgub bengkulu 2024 
baca juga:14 daerah selesaikan rekapitulasi suara pilgub sumsel 2024 : hdcu menang banyak, berikut rincian lengkapnya !
uu pilkada juga mengatur secara rinci tentang batasan selisih suara yang menjadi syarat pengajuan gugatan ke mk.
ketentuan ini tercantum dalam pasal 158 dan berlaku untuk calon gubernur, bupati, dan wali kota.
1. tingkat provinsi
baca juga:calon kalah lawan kotak kosong bisa ikut pilkada ulang 2025
baca juga:kpu ri : partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen
provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa: selisih suara maksimal 2 persen dari total suara sah.
penduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa: selisih maksimal 1,5 persen.
penduduk 6 juta hingga 12 juta jiwa: selisih maksimal 1 persen.
penduduk lebih dari 12 juta jiwa: selisih maksimal 0,5 persen.
2. tingkat kabupaten/kota
kabupaten/kota dengan penduduk hingga 250.000 jiwa: selisih maksimal 2 persen.
penduduk 250.000 hingga 500.000 jiwa: selisih maksimal 1,5 persen.
penduduk 500.000 hingga 1 juta jiwa: selisih maksimal 1 persen.
penduduk lebih dari 1 juta jiwa: selisih maksimal 0,5 persen.
ketentuan ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terkait perselisihan hasil suara sehingga proses hukum berjalan lebih terarah dan tidak memakan waktu lebih lama dari yang diperlukan.
pilkada serentak 2024 telah digelar pada rabu, 27 november 2024.
setelah proses pemungutan suara, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung mulai 27 november hingga 16 desember 2024.
pada tahapan ini, kpu di berbagai tingkat mulai dari kabupaten/kota hingga nasional bertanggung jawab memastikan semua data hasil pemungutan suara diolah dan diumumkan secara transparan.
hasil ini menjadi dasar bagi para calon kepala daerah untuk menentukan langkah hukum jika merasa dirugikan.
proses penyelesaian sengketa hasil pilkada sering kali menjadi tantangan tersendiri.
selain memerlukan bukti kuat, proses ini juga harus dijalankan secara cepat dan transparan agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan di daerah.
dalam beberapa kasus sebelumnya, sengketa hasil pilkada telah memicu tensi politik yang cukup tinggi.
oleh karena itu, pelaksanaan sidang phpu oleh mk menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan para pengamat politik.
selain itu, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan harus memastikan bahwa langkah hukum yang ditempuh benar-benar berdasarkan fakta dan bukti pelanggaran yang sahih.
hal ini penting untuk menghindari kesan bahwa gugatan hanya menjadi alat untuk menunda proses pelantikan kepala daerah terpilih.
masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal proses pilkada hingga penyelesaian sengketa.
partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu, dapat membantu memperkuat bukti yang diajukan ke mk.
selain itu, transparansi dari pihak penyelenggara pemilu, baik kpu maupun bawaslu, juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan.
dengan pelaksanaan pilkada serentak yang melibatkan ratusan daerah, tantangan dalam mengelola hasil pemilu tentu sangat besar.
namun, melalui mekanisme hukum yang jelas seperti yang diatur dalam uu pilkada, diharapkan semua pihak dapat menerima hasil dengan lapang dada dan mendukung proses demokrasi di indonesia.
pengajuan gugatan hasil pilkada ke mahkamah konstitusi merupakan hak bagi para calon kepala daerah yang merasa dirugikan.
dengan adanya batasan waktu, persyaratan selisih suara, dan mekanisme penyelesaian yang jelas, proses ini diharapkan berjalan lancar dan adil.
pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi indonesia.
oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pilkada, hingga masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan