Jaksa Ajukan Banding, Vonis Denda Rp600 Ribu Oknum Lurah Terlalu Ringan

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 05 Dec 2024 - 17:47

Kasi Intel Kejari Musi Rawas, Gustian Winanda. --

KORANPALPOS.COM - Jaksa Penuntut Umum Erwan Mardiansyah dan Tador Christopher D.H. yang menangani kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan oknum lurah Sumber Harta, Muhammad Ariful Amin, akhirnya mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau yang hanya menjatuhkan hukuman denda Rp600 ribu kepada terdakwa.

"Jaksa merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan hukuman pidana denda Rp600 ribu," demikian diungkapkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas, Gustian Winanda, dihubungi palpos, Kamis 5 Desember 2024.

Menurut Gustian, vonis terhadap oknum lurah tersebut sangat jauh dari tuntutan yang telah diajukan jaksa sebelumnya.

"Dalam tuntutannya jaksa menuntut pidana kurungan 3 bulan, dan pidana denda Rp 3 juta, namun majelis hakim hanya menjatuhkan pidana denda Rp600 ribu," jelas Gustian.

Oleh karena itu, jaksa melakukan upaya hukum banding terhadap vonis yang telah ditetapkan majelis hakim PN Lubuklinggau.

"Memori bandingnya baru dimasukkan hari ini melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Palembang," ujar Gustian.

Sementara itu, putusan majelis yang hanya menjatuhkan hukuman berupa denda Rp 600 ribu terebut menuai kontraversi dikalangan masyarakat.

Banyak masyarakat menilai jika hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terebut tidak memiliki efek jerah baik bagi oknum lurah tersebut maupun Aparat Sipil Negeara (ASN) lainnya.

"Kalau cuma denda Rp600 ribu semua oknum lurah pasti lebih sayang jabatannya dan memilih mengeluarkan uang Rp 600 ribu, nanti setelah bupati dukungannya dilantik bisa naik jabatan mungkin jadi camat," kata Ansori.

Senada dikatakan Rahmat, putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan dendan yang kecil tersebut selain tidak memberikan efek jera juga dinilai telah mencederai demokrasi. "Sepertinya majelis hakim tidak mendukung demokrasi yang bersih dan berintegritas di negeri ini," kata Rahmat.

jaksa ajukan banding, vonis denda rp600 ribu oknum lurah terlalu ringan                            koranpalpos.com - jaksa penuntut umum erwan mardiansyah dan tador christopher d.h. yang menangani kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan oknum lurah sumber harta, muhammad ariful amin, akhirnya mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim pengadilan negeri (pn) lubuklinggau yang hanya menjatuhkan hukuman denda rp600 ribu kepada terdakwa.
"jaksa merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan hukuman pidana denda rp600 ribu," demikian diungkapkan kasi intel kejaksaan negeri (kejari) musi rawas, gustian winanda,  dihubungi palpos, kamis 5 desember 2024. 
menurut gustian, vonis terhadap oknum lurah tersebut sangat jauh dari tuntutan yang telah diajukan jaksa sebelumnya. 
"dalam tuntutannya jaksa menuntut pidana kurungan 3 bulan, dan pidana denda rp 3 juta, namun majelis hakim hanya menjatuhkan  pidana denda rp600 ribu," jelas gustian. 
baca juga:terbukti menguntungkan salah satu paslon : oknum lurah hanya dipidana dena rp 600 ribu
baca juga:hakordia 2024: anggota dprd oki dibekali pengetahuan anti korupsi!
oleh karena itu, jaksa melakukan upaya hukum banding terhadap vonis yang telah ditetapkan majelis hakim pn lubuklinggau. 
"memori bandingnya baru dimasukkan hari ini melalui pengadilan negeri lubuklinggau, untuk diteruskan ke pengadilan tinggi palembang," ujar gustian.
sementara itu, putusan majelis yang hanya menjatuhkan hukuman berupa denda rp 600 ribu terebut menuai kontraversi dikalangan masyarakat. 
banyak masyarakat menilai jika hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terebut tidak memiliki efek jerah baik bagi oknum lurah tersebut maupun aparat sipil negeara (asn) lainnya. 
baca juga:150 tenaga kesehatan ikuti seminar kesehatan terapi stroke
baca juga:disperindag oku sebut harga sembako stabil jelang natal dan tahun baru
"kalau cuma denda rp600 ribu semua oknum lurah pasti lebih sayang jabatannya dan memilih mengeluarkan uang rp 600 ribu, nanti setelah bupati dukungannya dilantik bisa naik jabatan mungkin jadi camat," kata ansori.
senada dikatakan rahmat, putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan dendan yang kecil tersebut  selain tidak memberikan efek jera juga dinilai telah mencederai demokrasi. "sepertinya majelis hakim tidak mendukung demokrasi yang bersih dan berintegritas di negeri ini," kata rahmat.  
seperti diberitakan sebelumnya kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan oknum lurah sumber harta, di kecamatan megang sakti, kabupaten musi rawas, sumatera selatan, yang menuai banyak sorotan publik ternyata sudah sampai ke meja hijau. 
bahkan kasus telah diputuskan oleh pengadilan negeri (pn) lubuklinggau, pada rabu, 4 desember 2024.
baca juga:ribuan tenaga honorer kabupaten oku ikuti tes seleksi pppk
baca juga:keren ! kinerja pj bupati banyuasin peringkat ketiga terbaik di indonesia
dalam sidang putusan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 wib itu, oknum lurah sumber harta, muhammad ariful amin, yang menjadi terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah.
atas tindak pidana pemilu yang dilakukannya itu oknum lurah tersebut divonis hukuman denda sebesar rp600.000 subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan.
vonis tersebut dijatuhi majelis hakim pengadilan negeri lubuklinggau, yang diketuai oleh afif januarsyah saleh, didampingi hakim anggota denndy firdiansyah dan marselinus ambarita, serta panitera yuliansyah. 
dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa muhammad ariful amin bin  kusno wardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat asn, anggota tni/polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dengan sengaja, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primair pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) uu ri no. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan. pengganti undang-undang no. 01 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 6 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan