Pj Bupati Banyuasin Pastikan Inflasi Aman dan Stabil Jelang Akhir 2024
Pj. Bupati M. Farid mengikuti rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (3/12).-Foto : Roni-
KORANPALPOS.COM - Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid S.STP., M.SI., menegaskan bahwa inflasi di wilayah Kabupaten Banyuasin terkendali dengan baik. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Senin (3/12). Rakor ini juga disertai penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banyuasin, Muhammad Farid bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyuasin menghadiri acara tersebut. Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., ini diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, serta sektor terkait melalui platform Zoom Meeting.
Dalam paparannya, Pj Bupati Banyuasin menjelaskan bahwa kondisi inflasi di Kabupaten Banyuasin tergolong stabil. “Saat ini, inflasi di wilayah Kabupaten Banyuasin aman dan terkendali. Stok kebutuhan pangan juga sangat mencukupi, tanpa adanya kelangkaan bahan pokok. Bahkan, daya beli masyarakat meningkat, sehingga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, semua bahan pokok dipastikan tersedia,” ujarnya.
Farid menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan ekonomi di Banyuasin. TPID, menurutnya, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan inflasi tetap terkendali, khususnya terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
BACA JUGA:Pj Bupati OKU Berikan Bantuan untuk Warga Terdampak Puting Beliung
BACA JUGA:Pemkab OKU Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. "Sinergi antar-OPD sangat diperlukan untuk memastikan bahwa harga bahan pokok tetap stabil dan pasokan kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian inflasi menjadi bagian penting dari visi nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tito mengungkapkan bahwa sesuai data terbaru, tingkat inflasi nasional per November 2024 berada pada angka 1,55% secara tahunan (year-on-year) dan 0,30% secara bulanan (month-on-month).
Ia memperingatkan agar inflasi tidak melonjak hingga 3,5%, karena hal tersebut akan berdampak buruk, khususnya bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program prioritas Presiden, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Pemerintah daerah harus aktif berkontribusi, terutama dalam sektor yang mendukung ketahanan pangan dan swasembada energi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, biasanya terjadi lonjakan permintaan bahan pokok. Saya berharap stok mencukupi sehingga inflasi tetap terkendali,” ujar Tito.
BACA JUGA:Kenaikan Gaji 6.5 Persen, Masih Belum Imbang Dengan Harga Sembako
BACA JUGA:Permudah Izin Berusaha : Pemkab Muara Enim Gelar Sosialisasi NIB !
Sebagai langkah antisipasi, Kabupaten Banyuasin telah memastikan stok bahan pangan cukup hingga akhir tahun. Pj Bupati Muhammad Farid menyampaikan bahwa timnya selalu memantau ketersediaan bahan pokok dan mencegah terjadinya kelangkaan.
“Selain menjaga stabilitas harga, TPID juga terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai strategi diterapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk memperhatikan distribusi barang agar tidak terjadi keterlambatan,” jelasnya.