Kemenkominfo Tutup Akses Aplikasi TEMU : Ada Apa Ya ?

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Rabu , 09 Oct 2024 - 21:10

Aplikasi TEMU yang terpasang di ponsel pintar. Foto diambil Rabu (9/10/2024).-FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup akses aplikasi belanja daring TEMU sebagai bagian dari penegakan aturan.

Aturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Aplikasi asal China tersebut tidak terdaftar sebagai PSE di Indonesia, sehingga langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap keresahan yang muncul di masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penutupan akses aplikasi TEMU dilakukan dengan tujuan untuk melindungi produk UMKM lokal yang dinilai terancam oleh kehadiran produk asing dengan harga yang jauh lebih murah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi situasi ini.

"Kami men-take down TEMU sebagai respon cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, TEMU tidak terdaftar sebagai PSE," kata Budi Arie di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu.

Langkah ini, menurut Budi, diambil sebagai bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap pelaku UMKM lokal.

Produk asing, terutama yang dijual melalui platform daring seperti TEMU, dianggap merugikan UMKM dalam negeri karena perbedaan harga yang sangat signifikan.

Produk asing tersebut seringkali dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk UMKM lokal, yang membuat persaingan menjadi tidak sehat.

kemenkominfo tutup akses aplikasi temu : ada apa ya ?                             koranpalpos.com – kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) menutup akses aplikasi belanja daring temu sebagai bagian dari penegakan aturan.
aturan dimaksud  adalah peraturan menteri kementerian komunikasi dan informatika nomor 5 tahun 2020 (permenkominfo 5/2020) tentang penyelenggara sistem elektronik (pse) lingkup privat.
aplikasi asal china tersebut tidak terdaftar sebagai pse di indonesia, sehingga langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap keresahan yang muncul di masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm).
baca juga:kabar gembira : usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim disetujui menkeu !
baca juga:sorgum, harapan baru pemenuhan kebutuhan energi
penutupan akses aplikasi temu dilakukan dengan tujuan untuk melindungi produk umkm lokal yang dinilai terancam oleh kehadiran produk asing dengan harga yang jauh lebih murah.
menteri komunikasi dan informatika budi arie setiadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi situasi ini.
"kami men-take down temu sebagai respon cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku umkm. apalagi, temu tidak terdaftar sebagai pse," kata budi arie di kantor kementerian kominfo, jakarta pusat, rabu.
baca juga:link saldo dana kaget rp150.000 cair hari ini, senin 7 oktober 2024: segera klaim !
baca juga:pemprov sumsel siapkan 5.953 formasi pppk/2024 : ini harapan peserta tes !
langkah ini, menurut budi, diambil sebagai bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap pelaku umkm lokal.
produk asing, terutama yang dijual melalui platform daring seperti temu, dianggap merugikan umkm dalam negeri karena perbedaan harga yang sangat signifikan.
produk asing tersebut seringkali dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk umkm lokal, yang membuat persaingan menjadi tidak sehat.
baca juga:h-10 seleksi skd cpns 2024 : jangan sampai tak boleh masuk karena hal ini !
baca juga:catat ! penyalahgunaan profesi jurnalis bisa dilaporkan ke dewan pers
"produk umkm lokal perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, terutama dari serbuan marketplace asing yang menjual produk langsung dari pabriknya sehingga harganya sangat murah. ini adalah bentuk persaingan tidak sehat yang mengancam keberlangsungan bisnis para pelaku umkm lokal," tegas budi.
ia juga menambahkan bahwa ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha di dalam negeri.
tindakan kemenkominfo dalam menutup akses aplikasi temu juga merupakan tindak lanjut dari surat yang diajukan oleh menteri koperasi dan ukm, teten masduki.
baca juga:berapa pagu yang dihabiskan untuk infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan presiden joko widodo ? 
baca juga:proyek raksasa tol trans sumatera terhubung dalam 5 tahun mendatang 
dalam surat tersebut, teten meminta perlindungan terhadap produk umkm lokal yang dinilai terancam oleh model bisnis yang diterapkan oleh marketplace luar negeri seperti temu.
model bisnis ini memungkinkan produk asing dijual langsung dari pabrik, yang membuat harga produk jauh lebih murah dibandingkan produk lokal.
menteri koperasi dan ukm menyoroti bahwa ketidaksetaraan harga ini bisa menyebabkan ketergantungan konsumen terhadap produk luar negeri, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan bisnis umkm.
hal ini sangat merugikan, terutama bagi umkm yang sudah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas produk lokal.
"kebijakan ini adalah langkah tepat untuk menjaga keseimbangan pasar dan memastikan umkm lokal tetap bisa bersaing," ujar teten masduki.
aplikasi temu, yang berasal dari china, diketahui telah menjadi pesaing berat bagi banyak pelaku usaha kecil di berbagai negara.
di beberapa negara, temu menghadirkan ancaman nyata bagi keberlangsungan umkm lokal karena sistem kerja mereka yang memungkinkan produk dijual dengan harga sangat murah.
produk-produk tersebut sering kali berasal langsung dari pabrik dan tidak melalui tahapan distribusi yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha lokal.
namun, kekhawatiran terhadap temu bukan hanya terkait dengan harga.
produk yang dijual melalui platform ini kerap kali tidak memenuhi standar mutu, yang membuatnya tidak tahan lama dan akhirnya merugikan konsumen.
selain itu, berdasarkan beberapa laporan, aplikasi ini diduga memiliki risiko keamanan yang tinggi.
pada tahun 2023, induk aplikasi temu, yaitu pinduoduo, sempat ditangguhkan oleh google karena diduga disusupi malware yang dapat mengawasi aktivitas pengguna aplikasi tersebut.
ini menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut terkait keamanan data pengguna yang mengunduh aplikasi tersebut.
meskipun aplikasi temu masih tersedia di google playstore dan bisa diakses melalui situs web resminya, saat ini layanan dari aplikasi tersebut tidak dapat diakses di indonesia.
hal ini disebabkan oleh perubahan lokasi layanan yang tidak lagi mencantumkan indonesia sebagai salah satu negara tempat aplikasi tersebut beroperasi.
dengan demikian, meskipun pengguna masih bisa menemukan aplikasi ini secara online, mereka tidak dapat menggunakan layanan temu di wilayah indonesia.
langkah ini juga menjadi bentuk penegasan dari kemenkominfo bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk mendaftar sebagai pse.
pendaftaran sebagai pse tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga mekanisme penting untuk memastikan bahwa platform tersebut memenuhi standar keamanan dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia.
kemenkominfo menyatakan komitmennya untuk terus melindungi pelaku usaha lokal dari ancaman produk asing, terutama yang dijual melalui marketplace luar negeri.
menteri budi arie setiadi mengatakan bahwa langkah-langkah serupa bisa diambil terhadap platform-platform lainnya yang melanggar aturan pse atau menimbulkan ancaman bagi pelaku umkm lokal.
ia juga menegaskan bahwa pemerintah indonesia tidak akan ragu untuk menutup akses aplikasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pelaku umkm di indonesia, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
pemerintah juga mendorong para pelaku umkm untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga bisa bersaing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar internasional.
"ini adalah upaya kami untuk melindungi pelaku usaha lokal dari persaingan tidak sehat. kami ingin umkm di indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa harus merasa terancam oleh produk asing yang masuk secara tidak adil," kata budi.
dengan penutupan akses aplikasi temu, diharapkan para pelaku umkm dapat lebih terlindungi dari persaingan yang tidak sehat.
pemerintah juga akan terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di indonesia, guna memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan yang berlaku dan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lokal.
langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan umkm, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian indonesia.
dengan iklim usaha yang lebih adil dan kompetitif, diharapkan umkm dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan