Ada-ada Saja ! Bangun Rumah Sendiri Bakal Kena Pajak 2,4 Persen

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 17 Sep 2024 - 21:02

Ilustrasi pembangunan perumahan di salah satu wilayah perkotaan .-Foto : Istimewa-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Pemerintah rencananya kembali akan menelurkan kebijakan yang bakal menimbulkan kontroversi yang bakal memberatkan warga masyarakat.

Dimana pemerintah dikabarkan akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk pembangunan rumah mandiri tanpa kontraktor dari yang sebelumnya sebesar 2,2 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2025 nanti.

Rencana kenaikan PPn ini sendiri sudah sejalan dengan rencana kenaikan PPn secara umum menjadi 12 persen pada awal tahun 2025 nanti, yang sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa tarif PPn sebesar 11 persen akan naik menjadi 12 persen pada tanggal 1 Januari 2025.

Tarif pembangunan PPn untuk membangun rumah secara mandiri sebenarnya juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022, yang mengatur tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tarif pajak untuk membangun rumah secara mandiri ditetapkan dari 20 persen besaran tarif PPn umum.

Hal inilah yang mendasari penaikan PPn pembangunan rumah mandiri menjadi 2,4 persen.

Terkait kebijakan pemerintah sejumlah warga yang berhasil dimintai tanggapan mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai dampak kebijakan ini terhadap biaya pembangunan rumah.

Rizal, seorang warga Kemuning Kota Palembang mengaku bahwa kenaikan PPN ini akan menambah beban finansial yang sudah cukup berat.

“Saya sudah merencanakan anggaran dengan cermat, dan kenaikan pajak ini jelas akan meningkatkan biaya total pembangunan. Ini sangat memberatkan,” ujarnya, Selasa (17/9).

ada-ada saja ! bangun rumah sendiri bakal kena pajak 2,4 persen                              palembang, koranpalpos.com – pemerintah rencananya kembali akan menelurkan kebijakan yang bakal menimbulkan kontroversi yang bakal memberatkan warga masyarakat.
dimana pemerintah dikabarkan akan menaikkan pajak pertambahan nilai (ppn) untuk pembangunan rumah mandiri tanpa kontraktor dari yang sebelumnya sebesar 2,2 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2025 nanti.
rencana kenaikan ppn ini sendiri sudah sejalan dengan rencana kenaikan ppn secara umum menjadi 12 persen pada awal tahun 2025 nanti, yang sejalan dengan undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2021, yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp). 
dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa tarif ppn sebesar 11 persen akan naik menjadi 12 persen pada tanggal 1 januari 2025.
baca juga:pj gubernur apresiasi prestasi kafilah mtq sumsel capai peringkat 5 nasional
baca juga:palembang miliki potensi besar energi terbarukan di sungai musi
tarif pembangunan ppn untuk membangun rumah secara mandiri sebenarnya juga sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 61 tahun 2022, yang mengatur tentang ppn atas kegiatan membangun sendiri. 
dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tarif pajak untuk membangun rumah secara mandiri ditetapkan dari 20 persen besaran tarif ppn umum.
hal inilah yang mendasari penaikan ppn pembangunan rumah mandiri menjadi 2,4 persen.
terkait kebijakan pemerintah sejumlah warga yang berhasil dimintai tanggapan  mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai dampak kebijakan ini terhadap biaya pembangunan rumah. 
baca juga:jelang pilkada 2024 : asn diingatkan bijak gunakan medsos !
baca juga:waspada ! ratusan napi kabur setelah tembok penjara roboh akibat banjir
rizal, seorang warga kemuning kota palembang  mengaku bahwa kenaikan ppn ini akan menambah beban finansial yang sudah cukup berat. 
“saya sudah merencanakan anggaran dengan cermat, dan kenaikan pajak ini jelas akan meningkatkan biaya total pembangunan. ini sangat memberatkan,” ujarnya, selasa (17/9).
novi, warga dari muara enim, menyatakan ketidaksetujuannya.
“pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak kenaikan pajak ini terhadap daya beli masyarakat. banyak orang yang memilih membangun rumah sendiri untuk menghemat biaya, dan kenaikan ini justru akan membebani mereka lebih lanjut,” katanya.
baca juga:gegera musim, belang mang juhai terbongkar 
baca juga:sumsel raih anugerah wahana tata nugraha wiratama dari presiden ri
di sisi lain, sejumlah warga berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi atau kebijakan pendukung yang dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan pajak ini.
misalnya, program subsidi atau insentif bagi mereka yang membangun rumah dengan cara mandiri.
“saya berharap pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan. mungkin ada cara untuk mengurangi beban pajak bagi warga yang benar-benar membutuhkan bukan malah membebani,” saran hadi, warga  perumnas palembang.
dirinya meminta agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan ini agar tidak menghambat impian masyarakat untuk memiliki rumah yang layak.
protes yang sama juga dilontarkan sari, yang juga warga muara enim.
dirinya mengaku kekecewa terhadap rencana kebijakan  pengenakan pajak saat membangun rumah mandiri tersebut. 
“kenaikan 0,2% mungkin terlihat kecil, tapi dalam skala pembangunan rumah, angka tersebut bisa menjadi tambahan beban yang signifikan. saya sudah merencanakan anggaran dengan cermat, dan kebijakan ini justru menambah kesulitan kami,” tandasnya.
sedangkan erli, warga lahat berharap pemerintah dapat mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak kebijakan ini. 
"saya berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. program pendukung seperti subsidi bisa membantu meringankan beban ini,” tuturnya.
sebelumnya, dalam peraturan pengenaan ppn tersebut pemerintah juga  menyebutkan bahwa kebijakan ppn ini akan diberlakukan kepada kegiatan pembangunan yang memenuhi syarat tertentu.
syarat-syarat tersebut meliputi pertama 
konstruksi utamanya terdiri dari beton, kayu, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja.
kedua diperuntukkan bagi tempat tinggal atau untuk tempat kegiatan usaha.ketiga, luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.
selain itu, kebijakan ini juga tidak akan dikenakan kepada masyarakat yang berencana untuk membangun rumah secara mandiri dengan luas di bawah 200 meter persegi atau rumah dengan skala yang kecil. 
hal ini dikarenakan kebijakan ini nantinya direncanakan untuk memberi keringanan terhadap masyarakat yang berencana untuk membangun rumah secara mandiri di luar syarat yang sudah disebutkan di atas.
sementara itu, ekonom senior dari institute for development of economics and finance (indef), tauhid ahmad, menilai bahwa reaksi warga masyarakat yang keberatan merupakan sesuatu yang wajar.
pasalnya lanjut dia, penerapan kenaikan pajak ppn 2,4 persen ini dinilai cukup signifikan dalam melemahkan sektor konstruksi atau real-estate dalam perekonomian, terutama dari segi daya beli masyarakat.
"situasinya daya beli lagi melemah, sehingga kalau ada tambahan beban kepada konsumsi masyarakat maka akan mengurangi daya beli," jelas tauhid.
kendati begitu, tauhid menambahkan bahwa reaksi penolakan masyarakat ini tidak akan sampai menimbulkan gejolak atau dampak sosial dalam perekonomian indonesia.
"ya nggak sih, kayaknya cuma ke kalangan pemerintahan saja. menurut saya masyarakat sudah dewasa, saya rasa nggak akan sejauh itu. masyarakat pasti akan kurang setuju lah, tapi nggak akan sejauh itu" ujar tauhid.
"kalau dampak sosial atau politik mah mungkin kalau udah sampai ke harga beras dan sebagainya baru itu," tutup tauhid.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan