Harapkan Intensif PPn Dapat Diperluas

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 12 Sep 2024 - 20:58

Pelayanan pembayaran pajak oleh wajib pajak dan salah satu perumahan di kawasan perkotaan.-Foto : ANTARA -

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Di tengah kesulitan ekonomi warga masyarakat, pemerintah, mengeluarkan kebijakan yang bisa dikatakan meringankan di sektor papan atau perumahan yakni akan menerbitkan aturan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan akan diterbitkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada pekan ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Tinggal penetapan. Saat ini sedang dalam proses penetapan bersama,” ujar Prastowo kepada media di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sepakat menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi dimana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

Selain insentif PPN DTP, Pemerintah juga menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

Kedua kebijakan tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

harapkan intensif ppn dapat diperluas                                 palembang, koranpalpos.com – di tengah kesulitan ekonomi warga masyarakat, pemerintah, mengeluarkan kebijakan yang bisa dikatakan meringankan di sektor papan atau perumahan yakni akan menerbitkan aturan bebas pajak pertambahan nilai (ppn).
kebijakan akan diterbitkan melalui kementerian keuangan (kemenkeu) melalui peraturan menteri keuangan (pmk) mengenai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (ppn dtp) untuk pembelian rumah pada pekan ini.
staf khusus menteri keuangan bidang komunikasi strategis yustinus prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
“tinggal penetapan. saat ini sedang dalam proses penetapan bersama,” ujar prastowo kepada media di jakarta, rabu.
baca juga:percepat spbe melalui penerapan aplikasi srikandi dan tanda tangan elektronik
baca juga:tenaga non-asn yang tak masuk formasi 2024 harus diangkat jadi pppk paruh waktu !
sebelumnya, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menyampaikan pemerintah sepakat menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester ii 2024, menjadi 100 persen sampai bulan desember 2024. insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.
ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi dimana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.
saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.
selain insentif ppn dtp, pemerintah juga menambah kuota subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 september 2024.
baca juga:pj gubernur sumsel hadiri pembukaan pon xxi aceh-sumut
baca juga:kiat edukasi anak untuk cegah pelecehan seksual
kedua kebijakan tersebut telah disetujui presiden joko widodo (jokowi).
adapun, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) basuki hadimuljono sebelumnya menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema flpp di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih prabowo subianto.
dalam kesempatan terpisah, kepala badan kebijakan fiskal (bkf) kementerian keuangan febrio kacaribu mengatakan anggaran untuk kedua program tersebut telah disiapkan.
terkait kebijakan insentif bebas aturan ppn dalam pembelian rumah ini, disambut antusias masyarakat.
baca juga:ptpn i regional 7 optimalisasi aset rancang kso pariwisata teluk nipah
baca juga:unsri palembang buka 558 formasi calon asn untuk tahun anggaran 2024 : cek persyaratan dan cara mendaftar !
langkah pemerintah ini juga merupakan  bagian dari perpanjangan insentif ppn ditanggung pemerintah (ppn dtp), dinilai dapat memberikan dampak positif pada sektor perumahan dan perekonomian secara umum.
inah, salah seorang warga kemuning kota palembang  mengungkapkan kebahagiaannya atas kebijakan ini.
“ini adalah kabar baik bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tengah berencana membeli rumah. dengan adanya penghapusan ppn, beban biaya akan berkurang signifikan dan membuat kepemilikan rumah menjadi lebih terjangkau,” ujarnya, kamis (12/9).
senada dikatakan andi, warga lainnya mengatakan, dirinya melihat ini sebagai langkah strategis untuk merangsang pasar perumahan, terutama di segmen rumah komersial. 
baca juga:pemkot palembang sudah bantu 87 perkara hukum gratis
baca juga:pendaftaran cpns 2024 : peruri pastikan e-meterai berjalan lancar hingga detik terakhir !
namun, beberapa warga berharap bahwa kebijakan ini tidak hanya berhenti pada penghapusan ppn.
“saya berharap pemerintah juga memberikan perhatian pada subsidi untuk sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. program seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) perlu diperluas untuk mencakup lebih banyak penerima,” kata izal, seorang aktivis perumahan.
di sisi lain, banyak juga yang menantikan implementasi kebijakan ini dengan penuh harapan.
seperti dikatakan ulia, seorang ibu rumah tangga, yang berdomisili di ilir barat ii palembang  berharap kebijakan ini bisa membuat rumah menjadi lebih terjangkau. 
“saya dan suami sudah lama ingin memiliki rumah sendiri, tapi harga yang terus meningkat menjadi kendala. semoga dengan kebijakan ini, kami bisa mewujudkan impian kami dalam waktu dekat," harapnya.
terpisah ani, warga banyuasin mengaku, dirinya merasa sangat terbantu dengan kebijakan ini.
“saya rasa ini adalah kabar baik yang sangat dinanti. dengan adanya penghapusan ppn, beban biaya pembelian rumah menjadi lebih ringan dan ini tentu sangat membantu bagi kami yang ingin membeli rumah pertama,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan