Mulai Uji Coba 1 Juli 2024 : BPJS Kesehatan-Polda Sumsel Sosialisasikan JKN Syarat Buat SIM

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 02 Jul 2024 - 21:16

Ujian praktek mengendarai atau tes Drive sepeda motor untuk mendapatkan SIM C.-Foto: Istimewa-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Kebijakan pemerintah yang menetapkan berkas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) nampaknya akan segera diberlakukan.

Terbukti penerapan tersebut sudah mulai diuji coba terhitung per 1 Juli 2024.

Dimana Tim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) langsung gocar melakukan sosialisasi uji coba penerapan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat mengurus SIM.

Uji coba ini dilakukan hingga 30 September 2024.

"Sosialisasi penerapan aturan tersebut sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program JKN sekaligus melindungi para pengendara di jalan raya," kata Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia, di Palembang, Selasa, 2 Juli 2014.

Dia menjelaskan, beberapa provinsi yang melaksanakan ujicoba kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat wajib membuat SIM yakni Sumatera Selatan Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Khusus di Sumsel, penerapan uji coba tersebut tidak ada hambatan, karena sebagian besar/sekitar 98,89 persen atau 8,7 juta jiwa masyarakatnya sudah terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan," katanya.

Dia menjelaskan, sejak Juni 2024, BPJS Kesehatan bersama Ditlantas Polda Sumsel menggelar sosialisasi ujicoba pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia yang telah menerbitkan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 sebagai langkah nyata dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus upaya dalam melindungi para pengendara di jalan raya," ujarnya.

Disisi lain, ditengah kebijakan baru yang mengharuskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat untuk pembuatan SIM, mendapatkan reaksi warga dengan beragam pandangan memberikan tanggapannya.

mulai uji coba 1 juli 2024 : bpjs kesehatan-polda sumsel sosialisasikan jkn syarat buat sim                               palembang, koranpalpos.com – kebijakan pemerintah yang menetapkan berkas jaminan kesehatan nasional (jkn) sebagai syarat untuk membuat surat izin mengemudi (sim) nampaknya akan segera diberlakukan.
terbukti penerapan tersebut sudah mulai diuji coba terhitung per 1 juli 2024.
dimana tim badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan bersama direktorat lalu lintas (ditlantas) polda sumatera selatan (sumsel)  langsung gocar  melakukan sosialisasi uji coba penerapan peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) sebagai syarat mengurus sim. 
uji coba ini dilakukan hingga 30 september 2024.
baca juga:hutama karya berkomitmen rampungkan jalan tol trans sumatera tahap i pada 2024 : progres terbaru !
baca juga:tantangan polri semakin berat di era transparansi : kompolnas soroti peran media sosial !
"sosialisasi penerapan aturan tersebut sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program jkn sekaligus melindungi para pengendara di jalan raya," kata deputi direksi wilayah iii bpjs kesehatan yudi bastia, di palembang, selasa, 2 juli 2014.
dia menjelaskan, beberapa provinsi yang melaksanakan ujicoba kepesertaan bpjs kesehatan sebagai salah satu syarat wajib membuat sim yakni sumatera selatan aceh, sumatera barat, dki jakarta, kalimantan timur, bali, dan nusa tenggara timur (ntt).
"khusus di sumsel, penerapan uji coba tersebut tidak ada hambatan, karena sebagian besar/sekitar 98,89 persen atau 8,7 juta jiwa masyarakatnya sudah terdaftar sebagai peserta jkn bpjs kesehatan,"  katanya.
dia menjelaskan, sejak juni 2024, bpjs kesehatan bersama ditlantas polda sumsel menggelar sosialisasi ujicoba pelaksanaan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas kepolisian negara republik indonesia no.5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi (sim).
baca juga: catat ! kai ubah jadwal keberangkatan dan stasiun pemberhentian kereta per 1 juli 2024 
baca juga:bawaslu prabumulih berikan bekal pada panwascam dan pkd
"kami sangat mengapresiasi komitmen dari kepolisian republik indonesia yang telah menerbitkan perpol nomor 2 tahun 2023 sebagai langkah nyata dalam menindaklanjuti instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (jkn) sekaligus upaya dalam melindungi para pengendara di jalan raya," ujarnya.
disisi lain, ditengah kebijakan baru yang mengharuskan jaminan kesehatan nasional (jkn) sebagai syarat untuk pembuatan sim,  mendapatkan reaksi  warga dengan beragam pandangan memberikan tanggapannya.
beberapa warga menyambut positif langkah ini sebagai upaya untuk memastikan kesehatan yang lebih baik bagi pengemudi di jalan raya.
namun ada juga yang merasa keberatan atas kebijakan tersebut.
baca juga:pertahankan zero konflik hadapi pilkada 
baca juga:carut marut ppdb sma di sumsel : di mana akar masalahnya ?
salah satu pengguna jalan, rendy, warga kemuning kota palembang menilai, kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik karena dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan, terutama dalam situasi darurat.
dia  menambahkan,  bahwa kebijakan ini juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadi mereka.
namun, ada pula warga yang merasa keberatan dengan aturan ini.
rini, warga sukarame kota palembang  mengungkapkan, dirinya  merasa ini terlalu membebani, terutama bagi mereka yang mungkin sulit memenuhi syarat jkn. 
"sebab tidak semua orang  memiliki akses atau kemampuan untuk mengurus asuransi kesehatan," ucapnya.
senada dikatakan ardi, yang juga warga kemuning palembang mengatakan, bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan langkah-langkah untuk memastikan akses yang mudah dan adil terhadap layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat.
"artinya dari sisi kesehatan,  pentingnya pemerintah untuk memberikan solusi bagi mereka yang belum tercover oleh jkn sehingga saat mengurus atau untuk membuat sim lebih mudah prosesnya," tandas dia.
dia menambahkan, kebijakan baru ini masih dikhawatirkan  akan potensi ketidakadilan.
"tentu diharapkan perlu dibuka akses warga untuk bertanya sambil dihadirkan  solusi yang dapat merangkul kepentingan bersama dalam memajukan keselamatan dan kesejahteraan pengguna jalan," harap pekerja swasta ini.
sebelumnya, instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional mensinergikan 30 kementerian/lembaga untuk bersama-sama mendukung implementasi dari program jkn, ujarnya.
deputi direksi wilayah iii bpjs kesehatan yudi bastia menambahkan, kegiatan sosialisasi bersama ini merupakan bukti dukungan kuat dari kepolisian negara republik indonesia dalam melindungi masyarakat, terutama para pengendara dari risiko sakit dan risiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
dengan diberlakukannya kebijakan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2023 ini, diharapkan peserta jkn yang saat ini belum aktif tersebut dapat segera mengaktifkan status kepesertaan mereka, demikian pula bagi yang belum mendaftar, bisa segera mendaftar dan mendapatkan manfaat dalam hal perlindungan kesehatan, jelas deputi direksi wilayah iii bpjs kesehatan.
sementara wakil direktur lalu lintas polda sumsel akbp sigit adiwuryanto menjelaskan bahwa menindaklanjuti terbitnya perpol nomor 2 tahun 2023, saat ini korlantas polri terus melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pendaftaran administrasi penerbitan sim salah satunya adalah mewajibkan pemohon untuk melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif jkn bpjs kesehatan.
sesuai dengan amanat perpol 2 tahun 2023, pasal 9 ayat (1) huruf 5 yakni melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jkn sebagai salah satu persyaratan administrasi penerbitan sim serta pasal 25 ayat 2 yakni menyerahkan sim kepada pemohon dan meminta bukti kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional.
petugas pelayanan pembuatan sim harus mengerti apa itu jkn, serta peraturan yang mendasari program tersebut yakni inpres no.1 tahun 2022 tentang jaminan kesehatan nasional.
pelaksanaan ujicoba implementasi peraturan kepolisian negara republik indonesia no.2 tahun 2023 dilakukan pada tujuh polda yaitu polda aceh, polda sumsel, polda sumbar, polda metro jaya, polda kaltim, polda bali dan polda ntt di mulai pada tanggal 1 juli sampai dengan 30 september 2024.
setelah itu, pada oktober 2024 dilakukan evaluasi ujicoba implementasi perpol no.2 tahun 2023 dan pada november 2024 dilakukan pelaksanaan implementasi perpol tersebut secara nasional.
"kami berharap sosialisasi perpol 2 tahun 2023 berhasil dengan baik dan masyarakat terutama yang akan membuat baru atau penggantian/memperpanjang masa berlaku sim terlindungi dalam program jkn," ujar wadirlantas akbp sigit. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan