Ombudsman Beber Kecurangan PPDB SMA Negeri di Palembang : 911 Siswa Seharusnya tidak Lulus !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 28 Jun 2024 - 13:07

M. Adrian Agustiansyah, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan memberikan keterangan pers terkait pelanggaran administrasi PPBD SMA Negeri di Palembang, Jumat, 28 Juni 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Dalam pemeriksaannya, Ombudsman menemukan bahwa ada sejumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus dalam pengumuman resmi.

Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran mengenai transparansi dan integritas proses seleksi.

Ombudsman merekapitulasi temuan tersebut dan menemukan bahwa sebanyak 911 siswa dari 22 SMA Negeri di Palembang seharusnya tidak lulus namun dinyatakan lulus.

BACA JUGA:PPDB : Harus Terbuka dan Adil !

Adrian menambahkan bahwa dari 22 sekolah yang diperiksa, potensi maladministrasi paling tidak sudah terlihat diantaranya di SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, SMA Negeri 17, dan SMA Negeri 18.

"Kriterianya, sekolah favorit memiliki angka 50-70 persen potensi maladministrasi. Sekolah menengah 30-40 persen, dan ada juga beberapa sekolah SMA Negeri yang biasa," ujar Adrian.

Salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya intervensi langsung dari pihak Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah dalam menetapkan kelulusan CPDB.

Intervensi ini terjadi hampir di seluruh sekolah yang diperiksa.

Menurut Adrian, sekolah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memverifikasi data-data siswa yang diunggah.

Namun, intervensi dari Dinas Pendidikan mengakibatkan ketidakadilan dalam hasil seleksi.

"Anak-anak tahu nilai mereka sendiri. Maka jika temannya yang nilainya kecil masuk dan dia yang nilainya lebih besar tidak masuk, tentu mereka jadi tahu ada yang tidak beres," kata Adrian.

"Dari awal kita sudah sampaikan, jangan menyalahkan anak karena mereka pada dasarnya tidak tahu. Kita paham anak-anak pada pendaftaran sudah melakukan pernyataan, dan jika ada kecurangan siap dianulir. Dalam aturan juga sudah jelas," tambahnya.

Dampak dari maladministrasi ini sangat luas dan mempengaruhi banyak pihak.

ombudsman beber kecurangan ppdb sma negeri di palembang :  911 siswa seharusnya tidak lulus !                             palembang, koranpalpos.com – ombudsman republik indonesia (ri) perwakilan sumatera selatan (sumsel) baru saja merilis laporan hasil pemeriksaan (lhp) terkait dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma negeri di kota palembang.
laporan ini merupakan hasil dari investigasi atas prakarsa sendiri (iaps) yang dilakukan setelah menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai proses seleksi ppdb 2024 yang diduga tidak transparan dan tidak adil.
ombudsman ri sumsel menerima berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam proses seleksi ppdb 2024.
baca juga: ombudsman ri perwakilan sumsel ungkap dugaan kecurangan ppdb sma jalur prestasi : begini modusnya !
baca juga:fkm palembang kawal ombudsman usut tuntas permainan ppdb sma di sumatera selatan 
laporan-laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidaksesuaian nilai kumulatif pendaftar hingga adanya siswa yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus.
seiring dengan meningkatnya jumlah laporan yang diterima, ombudsman meyakini bahwa maladministrasi yang terjadi berdampak luas dan memutuskan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (iaps) guna mengungkap lebih dalam mengenai kasus ini.
kepala ombudsman perwakilan sumsel, m. adrian agustiansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait.
baca juga:soal isu suap ppdb smp di lubuklinggau, ini tanggapan ombudsman 
baca juga:ombudsman sumsel lakukan klarifikasi terkait saran korektif ppdb 2024
mereka termasuk plh kepala dinas pendidikan provinsi sumsel sebagai terlapor pertama dan kepala sekolah sma negeri di kota palembang sebagai terlapor kedua.
selain itu, ombudsman juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang relevan dengan proses ppdb.
"ombudsman telah melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen dan menemukan ada ketidaksesuaian antara hasil verifikasi nilai kumulatif pendaftar jalur prestasi oleh pihak sekolah dengan pengumuman via aplikasi ppdbsumsel.com," kata adrian kepada awak media, jumat, 28 juni 2024.
baca juga:pemprov sumsel dukung ombudsman awasi layanan publik 
baca juga:pengumuman ppdb smp negeri di kota palembang ditunda : begini penjelasan resmi disdik palembang !
dalam pemeriksaannya, ombudsman menemukan bahwa ada sejumlah calon peserta didik baru (cpdb) yang tidak mendaftar namun dinyatakan lulus dalam pengumuman resmi.
hal ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran mengenai transparansi dan integritas proses seleksi.
ombudsman merekapitulasi temuan tersebut dan menemukan bahwa sebanyak 911 siswa dari 22 sma negeri di palembang seharusnya tidak lulus namun dinyatakan lulus.
baca juga:ppdb : harus terbuka dan adil !
baca juga:minta tinjau ulang sk gubernur soal ppdb
adrian menambahkan bahwa dari 22 sekolah yang diperiksa, potensi maladministrasi paling tidak sudah terlihat diantaranya di sma negeri 1, sma negeri 3, sma negeri 5, sma negeri 6, sma negeri 17, dan sma negeri 18.
"kriterianya, sekolah favorit memiliki angka 50-70 persen potensi maladministrasi. sekolah menengah 30-40 persen, dan ada juga beberapa sekolah sma negeri yang biasa," ujar adrian.
salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya intervensi langsung dari pihak dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah dalam menetapkan kelulusan cpdb.
intervensi ini terjadi hampir di seluruh sekolah yang diperiksa.
menurut adrian, sekolah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memverifikasi data-data siswa yang diunggah.
namun, intervensi dari dinas pendidikan mengakibatkan ketidakadilan dalam hasil seleksi.
"anak-anak tahu nilai mereka sendiri. maka jika temannya yang nilainya kecil masuk dan dia yang nilainya lebih besar tidak masuk, tentu mereka jadi tahu ada yang tidak beres," kata adrian.
"dari awal kita sudah sampaikan, jangan menyalahkan anak karena mereka pada dasarnya tidak tahu. kita paham anak-anak pada pendaftaran sudah melakukan pernyataan, dan jika ada kecurangan siap dianulir. dalam aturan juga sudah jelas," tambahnya.
dampak dari maladministrasi ini sangat luas dan mempengaruhi banyak pihak.
para siswa yang berhak lulus namun tidak dinyatakan lulus merasa dirugikan.
begitu pula dengan siswa yang dinyatakan lulus namun sebenarnya tidak memenuhi kriteria merasa tidak adil karena ketidakjelasan dalam proses seleksi.
selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan juga meningkat.
kejadian ini menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya berjalan transparan dan adil ternyata masih memiliki banyak celah yang bisa disalahgunakan.
sebelumnya ombudsman ri perwakilan sumsel  telah memanggil seluruh kepala sma di palembang untuk memberikan penjelasan mengenai proses ppdb dan verifikasi yang dilakukan terhadap murid yang datang ke sekolah.
pemanggilan ini dilakukan selama dua hari mulai rabu hingga kamis, 19-20 juni 2024
menurut adrian, ppdb sma ini khususnya dari jalur prestasi ada dugaan kecurangan yang signifikan.
para kepala sekolah yang dipanggil ke kantor ombudsman akan dimintai penjelasan soal ppdb jalur prestasi.
semua kepala sekolah, termasuk yang tidak ada kecurangan, akan dipanggil sebagai bahan kajian ombudsman dalam menyelidiki kasus ini.
"kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses ppdb. keadilan dan transparansi harus dijaga agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan," tegas adrian.
berdasarkan temuan dan hasil pemeriksaan, ombudsman memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait, antara lain:
1. perbaikan sistem verifikasi
sistem verifikasi data pendaftar harus diperbaiki dan diawasi dengan lebih ketat untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara data yang diunggah dengan hasil verifikasi.
2. transparansi proses seleksi
proses seleksi harus dilakukan dengan lebih transparan dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk menghindari intervensi dari pihak yang tidak berwenang.
1. pengawasan lebih ketat
pihak dinas pendidikan harus meningkatkan pengawasan terhadap proses ppdb di setiap sekolah untuk memastikan tidak ada maladministrasi yang terjadi.
2, sanksi tegas
memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan atau intervensi dalam proses ppdb.
3. sosialisasi dan edukasi
meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai proses ppdb yang transparan dan adil, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pendaftar.
laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari ombudsman ri sumsel mengenai proses ppdb sma negeri di kota palembang mengungkapkan adanya maladministrasi yang serius dan berdampak luas.
temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa agar lebih adil dan transparan.
ombudsman akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan