Kejari Pagaralam Serahkan Tersangka Kasus Korupsi SHM Hutan Lindung
Kejari Pagaralam melakukan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kasus korupsi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) hutan lindung-Foto : ANTARA -
Sertifikat yang seharusnya tidak dapat diterbitkan karena status lahan yang dilindungi ini, diduga diterbitkan melalui proses yang melibatkan suap dan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa oknum pejabat.
Praktik korupsi dalam penerbitan SHM ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak besar pada lingkungan.
BACA JUGA:Tertangkap Hendak Edarkan Sabu-sabu di Prabumulih : Pria Asal PALI Akui Istri Ingin Melahirkan !
BACA JUGA:Polisi Tangkap Bandar Narkoba Gunung Liwat OKU : 14 Paket Sabu Disita !
Hutan lindung yang seharusnya dilestarikan sebagai paru-paru dunia dan habitat berbagai flora dan fauna, terancam rusak karena alih fungsi lahan yang tidak bertanggung jawab.
Kerusakan hutan lindung ini dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Kejari Pagaralam berkomitmen untuk terus menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang berperan aktif dalam melaporkan tindakan korupsi, diharapkan upaya penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
BACA JUGA:Tragedi Pembunuhan di Palembang : Kasus Hilangnya Pegawai Koperasi Sejak 8 Juni 2024 Terungkap !
BACA JUGA:Rahmat Gagal Edarkan 19 Paket Sabu ke ‘Pasien’ : Ini Penyebabnya !
Kemudian, dalam setiap kegiatan yang membutuhkan dukungan pengamanan ke depannya, khususnya dalam perkara tindak pidana penerbitan SHM hutan lindung Kota Pagaralam tersebut, Kejari Pagaralam akan terus memastikan koordinasi dan pengamanan yang ketat.
Penyerahan tersangka dan barang bukti ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam memberantas korupsi di Sumatera Selatan.
Kejari Pagaralam berharap bahwa proses hukum yang transparan dan tegas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Kejari Pagaralam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan aktif melaporkan setiap indikasi korupsi yang terjadi di sekitar mereka.
Dengan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dan Sumatera Selatan bisa menjadi wilayah yang bebas dari praktik korupsi.
- Tag
- Share
-
-
