DPRD Palembang Dengarkan Jawaban Wali Kota terhadap Padum Fraksi-fraksi

DPRD Kota Palembang menggelar Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Palembang Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring, Selasa (21/11). Paripurna  ke-29 Masa Persidangan (MP) III tersebut beragenda mendengarkan jawaban Wali Kota Palembang terhadap Pemandangan Umum (Padum) Fraksi-fraksi dalam penyampaian empat (4) Raperda Kota Palembang. 

Dalam Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Palembang Sudirman tersebut, hadir Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, Wakil Ketua, RM Yusuf Indra Kesuma dan Adzanu Getar Nusantara dan para anggota dewan. Hadir juga para pejabat Forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dan tamu undangan lainnya.

Adapun 4 Raperda tersebut masing-masing Raperda Tentang Pengembangan Semangat Kesatuan Kebangsaan Kota Palembang, Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya, Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tajun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi terakhir Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan kota Palembang tajun 2021-2023.

Pejabat Wali Kota Palembang, Drs  H Ratu Dewa MSi memberikan apresiasi penyampaian Padum yang disampaikan ketujuh fraksi.  Dalam jawabannyua, Pj Wako Ratu Dewa menanggapi pandangan Umum dari tujuh fraksi  pertama raperda tentang pengembangan semangat kesatuan kebangsaan Kota Palembang perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama,

 "Kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Palembang sebagai bagian NKRI dilakukan dengan langkah nyata melalui kerja nyata seperti gotong royong, “  jelasnya. Begitu juga dengan Raperda Tentang perusahaan Perseroan Pembangunan Palembang Jaya sebagai sarana penyertaan modal pemerintah Kota Palembang baik dibidang pembangunan, perdagangan, jasa pertambangan, energi, perindustrian, pariwisata transportasi dan lainya diperlukan pihak ketiga yang kiranya dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

“Bahwa Pemkot Palembang  dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang,  dilakukan satunya dengan pendirian dan pengelolaan BUMD guna menyesuaikan bentuk badan hukum, SP2J sendiri terus melakukan Pembenahan berupa perampingan struktur organisasi serta melakukan efisiensi dalam pengelolaan operasional, " ujarnya. 

Lalu lanjut Pj Wako, untuk Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi agar dapat terealisasi sesuai perkembangan zaman, pemerintah sendiri telah melakukan kerjasama dengan kepolisian resort Kota Palembang dalam lalulintas serta pengelolaan transportasi laut. 

Sedangkan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan yang dituntut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang lebih luas. Dikatakan Pj Wako dengan visi pembangunan kepariwisataan Kota Palembang yaitu terwujudnya Kota Palembang sebagai destinasi wisata sungai dan even olahraga berkelas dunia serta kuliner khas Palembang tentunya akan meningkatkan kunjungan wisatawan.

 “Adapun permintaan dari Fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang sesuai Raperda yang diajukan, telah kita jalankan sebaik-baiknya di dinas-dinas maupun di tingkat kecamatan, “tukas Pj Wako. Usai mendengarkan jawaban Wali Kota Palembang  atas  Padum Dewan dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama anggota dewan yang akan duduk di Pansus 4,5,6 dan 7. (adv/rob)