Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Ungkap Dugaan Kecurangan PPDB SMA Jalur Prestasi : Begini Modusnya !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 18 Jun 2024 - 16:55

Kepala Ombudsman Provinsi Sumsel M Adrian-FOTO : ANTARA-

"Satu sekolah bisa menerima tiga hingga empat laporan," ungkap Adrian.

Setelah melakukan pengecekan terhadap nilai-nilai yang dilaporkan, Ombudsman menemukan bahwa beberapa siswa yang seharusnya lolos berdasarkan urutan nilai justru tidak diterima.

"Kami menemukan data sekolah yang menunjukkan urutan nilai dari yang tertinggi sampai terendah, dan beberapa siswa yang seharusnya masuk urutan teratas malah tidak diterima," tambah Adrian.

BACA JUGA:PPDB : Harus Terbuka dan Adil !

Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman menduga bahwa kecurangan serupa mungkin terjadi di sekolah-sekolah lain.

Oleh karena itu, Ombudsman memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan membuat laporan inisiatif yang dipublikasikan.

Adrian menyatakan akan melakukan pemanggilan secara bergilir untuk mendalami proses PPDB di setiap sekolah.

"Sekolah yang kita panggil mulai dari SMAN 1 Palembang sampai SMAN 22 Palembang. Pemanggilan dimulai besok, Rabu 19 Juni 2024," kata Adrian pada Selasa (18/6/2024).

Pemanggilan akan berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah akan diminta menjelaskan bagaimana proses PPDB dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon siswa saat mereka datang langsung ke sekolah.

Ombudsman ingin memastikan transparansi dan akurasi dalam proses penerimaan siswa baru ini.

"Pemanggilan ini bukan hanya untuk sekolah yang dilaporkan masyarakat karena ada dugaan pelanggaran atau kecurangan, tetapi juga untuk sekolah lainnya. Kami ingin mengkaji dan memastikan apakah ada pelanggaran serupa di sekolah-sekolah tersebut," jelas Adrian.

Adrian tidak merinci jumlah pasti sekolah yang dilaporkan oleh wali murid terkait dugaan kecurangan dalam PPDB. Namun, ia menyebutkan bahwa beberapa sekolah menerima hingga empat laporan dari wali murid.

ombudsman ri perwakilan sumsel ungkap dugaan kecurangan ppdb sma jalur prestasi : begini modusnya !                            palembang, koranpalpos.com – ombudsman ri perwakilan sumatera selatan (sumsel) telah mengidentifikasi adanya dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) jalur prestasi di beberapa sekolah menengah atas (sma) negeri di kota palembang.
dugaan ini muncul setelah menerima puluhan laporan dari orang tua wali murid yang merasa anak-anak mereka diperlakukan tidak adil dalam proses penerimaan siswa baru tersebut.
kepala kantor ombudsman ri perwakilan sumsel, m. adrian agustiansyah, menjelaskan bahwa salah satu syarat pendaftaran ppdb jalur prestasi adalah mengunggah semua penghargaan yang diperoleh, seperti sertifikat atau piagam.
baca juga:ombudsman sumsel lakukan klarifikasi terkait saran korektif ppdb 2024
baca juga:beredar kabar pengumuman ppdb smp di kota palembang pada 18 juni 2024 : ombudsman minta sekolah lakukan ini !
setelah itu, para siswa sering datang langsung ke sekolah untuk memverifikasi data dengan membawa ijazah dan dokumen pendukung lainnya.
"verifikator di sekolah menghitung dan menjumlahkan nilai dari piagam-piagam yang dibawa oleh siswa. namun, pada saat pengumuman hasil ppdb, beberapa siswa yang seharusnya lolos berdasarkan prestasi justru tidak diterima," kata adrian, selasa 18 juni 2024.
adrian menceritakan bahwa banyak siswa merasa bingung dan kecewa karena melihat teman sekelas mereka yang memiliki ranking lebih rendah justru diterima di sekolah yang diinginkan.
baca juga:pemprov sumsel dukung ombudsman awasi layanan publik 
baca juga:ombudsman ri usul tambahan anggaran rp201,72 miliar 
hal ini memicu kecurigaan di kalangan siswa dan orang tua terhadap adanya praktik kecurangan dalam penilaian prestasi.
"anak-anak yang tadinya juara kelas 1, juara kelas 2 enggak masuk. sementara teman sekelas yang rankingnya di bawah mereka malah lolos," jelas adrian.
setidaknya ada puluhan laporan yang diterima ombudsman dari orang tua wali murid. mayoritas laporan tersebut menyoroti dugaan kecurangan dalam ppdb jalur prestasi di sekitar tujuh sekolah di palembang.
baca juga:ombudsman selesaikan 7.909 laporan sepanjang 2023
baca juga:minta tinjau ulang sk gubernur soal ppdb
"satu sekolah bisa menerima tiga hingga empat laporan," ungkap adrian.
setelah melakukan pengecekan terhadap nilai-nilai yang dilaporkan, ombudsman menemukan bahwa beberapa siswa yang seharusnya lolos berdasarkan urutan nilai justru tidak diterima.
"kami menemukan data sekolah yang menunjukkan urutan nilai dari yang tertinggi sampai terendah, dan beberapa siswa yang seharusnya masuk urutan teratas malah tidak diterima," tambah adrian.
baca juga:jika temukan kecurangan ppdb sd dan smp di palembang : begini cara pengaduannya melalui online !
baca juga:ppdb : harus terbuka dan adil !
menindaklanjuti temuan tersebut, ombudsman menduga bahwa kecurangan serupa mungkin terjadi di sekolah-sekolah lain.
oleh karena itu, ombudsman memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan membuat laporan inisiatif yang dipublikasikan.
adrian  menyatakan akan melakukan pemanggilan  secara bergilir untuk mendalami proses ppdb di setiap sekolah.
"sekolah yang kita panggil mulai dari sman 1 palembang sampai sman 22 palembang. pemanggilan dimulai besok, rabu 19 juni 2024," kata adrian pada selasa (18/6/2024).
pemanggilan akan berlangsung dari pukul 08.00 wib hingga 12.00 wib.
dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah akan diminta menjelaskan bagaimana proses ppdb dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon siswa saat mereka datang langsung ke sekolah.
ombudsman ingin memastikan transparansi dan akurasi dalam proses penerimaan siswa baru ini.
"pemanggilan ini bukan hanya untuk sekolah yang dilaporkan masyarakat karena ada dugaan pelanggaran atau kecurangan, tetapi juga untuk sekolah lainnya. kami ingin mengkaji dan memastikan apakah ada pelanggaran serupa di sekolah-sekolah tersebut," jelas adrian.
adrian tidak merinci jumlah pasti sekolah yang dilaporkan oleh wali murid terkait dugaan kecurangan dalam ppdb. namun, ia menyebutkan bahwa beberapa sekolah menerima hingga empat laporan dari wali murid.
"satu sekolah bisa memiliki tiga hingga empat pelapor," katanya.
selain sekolah, dinas pendidikan sumsel juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan ppdb.
"iya, dinas pendidikan juga akan kami panggil," tambah adrian. pemanggilan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses ppdb di palembang dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran.
data dari laporan ini akan dicocokkan kembali untuk memastikan keabsahan proses ppdb di semua sekolah.
"karena hampir rata-rata sekolah menunjukkan pola yang sama, kami beranggapan bahwa ini mungkin terjadi di hampir semua sekolah dan korbannya tidak hanya yang melapor ke kami," ujar adrian.
tujuan dari laporan inisiatif ini adalah agar masyarakat dapat memantau sejauh mana ombudsman menangani kecurangan ppdb serta mendorong korban lainnya untuk ikut melapor.
untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi para siswa dan orang tua, ombudsman meminta kepada dinas pendidikan sumsel dan pihak sekolah untuk menunda pengumuman dan proses daftar ulang jalur prestasi ppdb di kota palembang.
penundaan ini diperlukan hingga ombudsman sumsel memberikan saran perbaikan.
"penanganan harus dilakukan secepatnya terutama menghentikan proses ppdb dulu karena khawatir setelah daftar ulang atau setelah lebaran iduladha 2024 anak-anak terlanjur masuk sekolah dan terdaftar dalam sistem sekolah, padahal permasalahannya belum selesai," tegas adrian.
ombudsman berharap dengan adanya penundaan ini, para orang tua tidak akan terburu-buru membeli perlengkapan sekolah dan menyiapkan segala sesuatunya sebelum masalah ini terselesaikan.
"khawatirnya nanti setelah daftar ulang, orang tua terlanjur beli perlengkapan sekolah mulai segala macamnya. makanya kami hold dulu, tunda prosesnya," kata adrian.
melalui langkah ini, ombudsman ri perwakilan sumsel menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pendidikan.
semua pihak terkait, termasuk sekolah dan dinas pendidikan, diharapkan dapat bekerja sama untuk memperbaiki sistem ppdb agar lebih adil dan transparan.
dinas pendidikan sumsel dan pihak sekolah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan ombudsman dalam menyelidiki dan memperbaiki proses ppdb.
"kami siap memberikan semua informasi yang diperlukan dan memastikan bahwa proses ppdb di sekolah kami berjalan sesuai aturan," kata salah satu kepala sekolah yang dipanggil.
dinas pendidikan juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem ppdb.
mereka berencana meningkatkan pengawasan dan verifikasi data calon siswa untuk memastikan transparansi dan akurasi.
"kami terus berupaya untuk meningkatkan sistem ppdb agar lebih transparan dan adil bagi semua pihak," ujar seorang pejabat dinas pendidikan sumsel.***