Jelang Pilkada, 11 Pejabat di Lingkungan Pemkot Lubuklinggau Dimutasi: Berikut Nama-nama Pejabatnya!

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 14 Jun 2024 - 15:26

Pejabat Walikota Lubuklinggau lantik 11 pejabat eselon II di lantai V Kantor Walikota Lubuklinggau, Jumat 14 Juni 2024. Foto: istimewa--

LUBUKLINGGAU, KORANPALPOS.COM - Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024, 11 pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau dimutasi.

Ke-11 pejabat tersebut resmi dilantik Pj Walikota Lubuklinggau H Trisko Defriansyah, di Lantai 5 Kantor Walikota Lubuklinggau, Jumat, 14 Juni 2024.

Berikut daftar pejabat eselon II yang dilantik :

1. Heri Suryanto

Sebelumnya menjabat sebagai Kepala DP3APM, kini dilantik menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

2. Heri Zulianta

Dari Kepala Dinas Pariwisata menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Kamaludin

Sebelumnya Kepala Perpustakaan, kini menjabat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan.

4. AH Ritongan

jelang pilkada, 11 pejabat di lingkungan pemkot lubuklinggau dimutasi:  berikut nama-nama pejabatnya!                              lubuklinggau, koranpalpos.com - jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 november 2024, 11 pejabat eselon ii di lingkungan pemerintah kota (pemkot) lubuklinggau dimutasi. 
ke-11 pejabat tersebut resmi dilantik pj walikota lubuklinggau h trisko defriansyah, di lantai 5 kantor walikota lubuklinggau, jumat, 14 juni 2024. 
berikut daftar pejabat eselon ii yang dilantik : 
1. heri suryanto
baca juga:k-maki sumsel kawal anggaran rp20 miliar kpu lubuklinggau untuk pilkada 2024 : berikut rinciannya !
baca juga:bulog oku siapkan 5 ton daging beku untuk kebutuhan idul adha
sebelumnya menjabat sebagai kepala dp3apm, kini dilantik menjadi staf ahli walikota bidang pemerintahan, hukum, dan politik.
2. heri zulianta
dari kepala dinas pariwisata menjadi staf ahli walikota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia (sdm).
3. kamaludin
baca juga:cegah judi online, propam polres muba razia hp anggota
baca juga:memasuki musim kemarau, kapolres oi ingatkan potensi karhutla
sebelumnya kepala perpustakaan, kini menjabat sebagai staf ahli walikota bidang ekonomi dan keuangan.
4. ah ritongan
sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, dilantik sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga (dispora).
5. cikwi 
baca juga:sidak harga pasar, pj wako prabumulih tegaskan stok bahan pangan aman
baca juga:tp pkk okut bersama dinas perkim bedah rumah warga
sebelumnya menjabat kepala dinas ketahanan pangan dilantik sebagai kepala dinas perpustakaan dan kearsipan.
6. erwin armedi
 dari kepala dinas kesehatan, kini menjabat sebagai asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
7. dian candera
baca juga:pj bupati muaraenim targetkan inflasi turun hingga 2 persen
baca juga:propam polda sumsel periksa gaktikplin personel polres muara enim
sebelumnya kepala bapenda, kini menjabat sebagai kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp).
8. hendra gunawan
dari kepala dinas lingkungan (dlh) hidup dilantik sebagai kepala badan pendapatan daerah.
9. johan imam sitepu
sebelumnya kepala dinas komunikasi dan informasi (kominfo) dilantik sebagai kepala dlh.
10. tegi bayumi,
dari kepala dinas dpmptsp 
dilantik sebagai kepala dinas ketahanan pangan.
11. walyusman
sebelumnya kasat pol pp, kini menjabat sebagai kepala dinas pemadam kebakaran, penyelamatan, dan penanggulangan bencana kota lubuklinggau.
dalam sambutnya pj walikota lubuklinggau mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar dinas untuk mencapai visi dan misi kota yang lebih baik.
sementara itu, mutasi pejabat menjelang pilkada dinilai beberapa elemen syarat kepentingan. seperti diungkapkan hendra, warga kecamatan lubuklinggau selatan i. 
"mutasi jabatan sebenarnya sudah biasa dan memang kebutuhan organisasi, tetapi saat menjelang pilkada biasanya syarat dengan kepentingan, pihak terkait seperti bawaslu harusnya mencermati masalah ini," kata hendra. 
terpisah ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) , dedi karema jaya, menjelaskan bahwa kepala daerah tidak boleh melakukan penggantian pejabat 6 bulan sejak tanggal penetapan calon kecuali ada izin tertulis dari menteri. 
"artinya, bila ada izin tertulis, tidak masalah," ujarnya.
hal itu tambah dedi, sesuai ketentuan pasal 71 ayat 2 uu nomor 10 tahun 2016, yang di aktualkan dengan instruksi ketua bawaslu nomor 7 tahun 2024. (yat)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 15 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan