Parpol Harus Didik Masyarakat Sadar Berdemokrasi

SOLO, KORANPALPOS.COM - Anggota DPR RI Aria Bima menyatakan partai politik harus mampu mendidik masyarakat memiliki kesadaran dalam berdemokrasi menyusul pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dalam waktu dekat.

"Demokrasi di sini adalah cara kita dalam menjalankan pemilihan pemimpin yang betul-betul jadi hajatan publik bukan hajatan elite, bukan hajatan partai," katanya pada Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

Ia mengatakan justru partai politik harus memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan pesta demokrasi sehingga masyarakat bisa menentukan jalannya pemilihan.

"Kesadaran partai ini penting mulai dari tingkat anak ranting, ranting, dan PAC. Oleh karena itu, pada tradisi empat pilar ini, khusus untuk PAC dan ketua ranting. Kami ingin bagaimana pemahaman soal demokrasi yang konstitusional, di mana demokrasi mengacu pada kedaulatan rakyat, kesadaran berpartai adalah salah satunya pendidikan politik untuk rakyat," tuturnya.

BACA JUGA:Golkar Sebut Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

BACA JUGA:PDIP Intens Bangun Komunikasi dengan Semua Parpol Jelang Pilkada 2024

Ia berharap kegiatan tersebut juga diikuti oleh partai politik lain. "Jadi ikut membantu rakyat dalam proses pendidikan politik dalam kita berdemokrasi," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu momentum masyarakat untuk berdemokrasi yakni pada pelaksanaan pilkada.

"Kesadaran ini penting. Kita harus sadar bagaimana di era orde baru rakyat tidak diberikan ruang untuk menentukan jalannya pemerintahan dalam menentukan pemimpin. Saat itu hanya dipilih DPRD tingkat dua atau provinsi," ucapnya.

Bahkan, menurut dia struktur keterwakilan pada saat itu juga tidak merepresentasikan dari perwakilan partai politik lewat pemilu yang demokratis.

BACA JUGA:PDIP Buka Peluang Gandeng PKB Usung Anis jadi Gubernur Jakarta

BACA JUGA:KPU Harus Patuhi Putusan MK Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah

"Oleh karena itu, jangan sampai pilkada terjadi manipulasi kehendak rakyat, seperti money politics atau berbagai hal sejenisnya sehingga demokrasi dipertanyakan, sehingga apakah pemilihan langsung masih perlu, apakah rakyat bisa disogok," imbuhnya. (ant)