Buat SIM Wajib BPJS Kesehatan : Kebijakan Bikin Muak Masyarakat !

Reporter: Harnika |

Editor: Dahlia |

Jumat , 07 Jun 2024 - 21:44

Pengendara motor mengikuti ujian praktek pembuatan SIM-Foto : Disway-

Sedangkan Wahyu Warga Kota Palembang lainnya mengatakan, prinsip pemerintah saat ini menganut pemaksaan. Dimana semua yang berkaitan dengan layanan dan fasilitas diwajibkan.

"Semua wajib, ikut BPJS wajib mau buat ini itu wajib BPJS. dapat pemimpin dengan konsep memaksa ya begini," ujarnya.

Sementara, Davin salah satu karyawan swasta di Kota Palembang mengungkapkan.

Hal ini sah saja jika bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan apa yang dibutuhkan.

"Ya jika itu bisa mempercepat proses memperoleh SIM, tentu sah sah saja, namun jika harus membayar ini itu kembali saya rasa kembali ke pasal satu keuntungan tetap kepada Pemerintah," paparnya.

Menurutnya, semua peraturan yang dibuat pemerintah tentu sudah melalui pertimbangan dnegan pembahasan rapat yang alot dari petingi negeri ini.

Ada baiknya pembahasan tersebut jangan didasarkan unsur bisnis yang targetnya adalah masyarakat.

"Buat peraturan penetapan untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk mendapatkan keuntungan baik itu individu maupun negara. kita sadar utang negara besar, mungkin langkah kecil sedikit ini bagi mereka bisa membantu untuk menyumbang utang meskipun segelintir nilainya," tegasnya.

Sementara jajaran Polda Sumsel dalam hal ini Kasat Lantas Polresta Muba AKP Ricky Mozam SH, mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui hal tersebut.

"Ya, memang benar kalau hal tersebut sudah diberlakukan, dan kita nanti akan melakukan sosialisasi tentang adanya peraturan baru ini," jelasnya Ricky.

Lanjutnya, sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat Muba tidak kaget dengan adanya peraturan tersebut.

buat sim wajib bpjs kesehatan : kebijakan bikin muak masyarakat !                            palembang, koranpalpos.com – korps lalulintas (korlantas) polri bakal memulai uji coba pembuatan sim yang harus memiliki bpjs kesehatan atau terdaftar sebagai peserta jkn yang aktif.
peraturan ini diuji coba di aceh, sumatera barat, sumatera selatan, dki jakarta, kalimantan timur, bali, dan nusa tenggara timur (ntt).
"akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 juli 2024 sampai 30 september 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah. yaitu polda aceh, polda sumatera barat, polda sumatera selatan, polda metro jaya, polda kalimantan timur, polda bali, dan polda nusa tenggara timur,” ujar akbp faisal di kuningan, jakarta selatan, senin, 3 juni 2024.
aturan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2022 yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam bpjs kesehatan.
baca juga:kiat dalam memilih hewan kurban yang sehat
baca juga:gerindra resmi usung khofifah-emil di pilgub jatim 2024
terkait hal ini,  sejumlah warga masyarakat terutama para pengendara sepeda motor dan mobil bereaksi.
salah seorang pengendara di kota palembang, rizki mengatakan bahwa adanya kebijakaan tersebut justru tambah membuat masyarakat muak dengan pemerintah.
"secara tak langsung kira masyarakat di paksa untuk ikut iuran bpjs padahal kita tidak secara sukarela dan apa hubunganya bpjs dengan buat sim," katanya seraya bertanya. jumat  (7/6).
menurut dia ini akan menjadi pintu bagi polisi untuk mempersulit pembuatan sim mengemudi.
baca juga:pemprov beri perhatian khusus kepada lansia di sumsel
baca juga:ketua kpu enggan bicara usai hadiri sidang dugaan asusila !
"masyarakat yang ada bpjs gampang. bagi yang tidak ada, bagaimana? bisa jadi ini salah satu pintu aparat untuk "bermain mata" agar masyarakat dapat membuat sim dengan cara nyogok," katanya.
saat inipun, kata rizki sudah sulit menemukan mereka yang bikin sim secara tes murni, meski tidak semua namun kebanyakan main belakang. apalagi makai bpjs," katanaya.
sedangkan  wahyu warga kota palembang lainnya mengatakan, prinsip pemerintah saat ini menganut pemaksaan. dimana semua yang berkaitan dengan layanan dan fasilitas diwajibkan.
"semua wajib, ikut bpjs wajib mau buat ini itu wajib bpjs. dapat pemimpin dengan konsep memaksa ya begini," ujarnya.
baca juga:ketua kpu enggan bicara usai hadiri sidang dugaan asusila !
baca juga:flyover sekip ujung : solusi atasi kemacetan dan peningkatan infrastruktur !
sementara, davin salah satu karyawan swasta di kota palembang mengungkapkan.
hal ini sah saja jika bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan apa yang dibutuhkan.
"ya jika itu bisa mempercepat proses memperoleh sim, tentu sah sah saja, namun jika harus membayar ini itu kembali saya rasa kembali ke pasal satu keuntungan tetap kepada pemerintah," paparnya.
menurutnya,  semua peraturan yang dibuat pemerintah tentu sudah melalui pertimbangan dnegan pembahasan rapat yang alot dari petingi negeri ini.
baca juga:update blackout listrik di sumbagsel : pln menyatakan listrik kembali normal 100 persen !
baca juga:pemkot prabumulih gotong royong bersihkan sungai dan kolam retensi
ada baiknya pembahasan tersebut jangan didasarkan unsur bisnis yang targetnya adalah masyarakat.
"buat peraturan penetapan untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk mendapatkan keuntungan baik itu individu maupun negara. kita sadar utang negara besar, mungkin langkah kecil sedikit ini bagi mereka bisa membantu untuk menyumbang utang meskipun segelintir nilainya," tegasnya. 
sementara jajaran polda sumsel dalam hal ini kasat lantas polresta muba akp ricky mozam sh, mengatakan bahwa pihaknya telah mengetahui hal tersebut.
"ya, memang benar kalau hal tersebut sudah diberlakukan, dan kita nanti akan melakukan sosialisasi tentang adanya peraturan baru ini," jelasnya ricky.
lanjutnya, sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat muba tidak kaget dengan adanya peraturan tersebut.
"kita akan langsung sosialisasi kepada masyarakat muba, selain itu juga kamj akan sosialisasi di media sosial-media sosial," tandasnya. 
terpisah, bustam warga kota lubuklinggau mengatakan, kebijakan syarat bpjs kesehatan untuk membuat sim  dinilai hanya akan mempersulit dan masyarakat kelas menengah untuk mendapatkan izin mengemudi.
"ini namanya bikin ribet dan nambah-nambah syarat yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada korelasinya dengan mengemudi," ungkap bustam, yang bekerja sebagai sopir cadangan ini. 
dia justru khawatir syarat bpjs kesehatan tersebut akan menjadi peluang pungli di lingkungan kepolisian. 
"seperti kami yang bekerja sebagai sopir tembak (cadangan) mau tak mau wajib punya sim, sementara kami tidak terikat pada perusahaan karena jasa kami hanya dipakai ketika orang butuh saja dan tidak terikat kontrak ibarat pekerja kami ini buruh harian lepas," ungkap bustam lagi 
sementara anggota dprd kota lubuklinggau, wakil ketua dprd lubuklinggau, hambali lukman, justru mendukung kebijakan korlantas polri tersebut.
"kalau menurut saya bagus juga ini," ujarnya. 
sebab menurut hambali, ketika seseorang masyarakat bermaksud mengurus sim artinya ada 2 kemungkinan.
pertama karena kebutuhan agar dapat bekerja  sebagai pengemudi atau memiliki kenderaaan sendiri.
sedangkan bpjs tentu bagi yang kurang mampu kan di tanggung pemerintah pusat maupun daerah bagi yang mampu bpjs mandiri.
"jadi ketika jkn menjadi salah satu persyaratan pembuatan sim  tidak menjadi persoalan, karena memiliki bpjs/terdaftar jkn tentu yang sangat penting teruma bagi masyakat yang kurang mampu," terangnya.
sebelumnya, deputi bidang koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial kemenko pmk nunung nuryartono memastikan implementasi aturan ini tidak akan memberatkan dan membuat masyarakat menjadi repot.
“satu catatan yang penting, tidak berarti bahwa dengan memberikan satu dorongan kepesertaan aktif pelayanan publik kemudian mengurangi dari proses pelayanan atau yang tadi kami sampaikan unnecessary delay,” ujar nunung.
“ini yang harus digaris bawahi. justru semakin mempercepat, mempermudah (masyarakat). sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon tadi benar-benar menjadi peserta aktif. karena prinsip dari jkn ini kan gotong royong,” pungkasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 8 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan