KPU Belum Terima Salinan Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

kpu belum terima salinan putusan ma soal batas usia calon kepala daerah jakarta, koranpalpos.com – anggota komisi pemilihan umum (kpu) ri idham holik mengaku pihaknya belum menerima file putusan mahkamah agung (ma) yang memerintahkan mencabut aturan soal batas minimal usia calon kepala daerah. "dalam konteks prinsip berkepastian hukum, kpu harus tunggu file putusan yang dimaksud dipublikasikan secara resmi oleh ma," kata idham saat dihubungi dari jakarta, kamis. sebagai informasi, ma mengabulkan permohonan uji materiil partai garda republik indonesia (partai garuda) terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah. keputusan itu tertuang dalam putusan nomor 23 p/hum/2024 yang diputuskan oleh majelis hakim ma pada rabu, 29 mei 2024. baca juga:perlu diatur, namun tak merugikan  baca juga:tinjau langsung gudang bulog lubuklinggau : presiden jokowi pastikan ketersediaan stok beras ! "mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon partai garda republik indonesia (partai garuda)," demikian bunyi putusan sebagaimana yang dilansir dari laman resmi ma di jakarta.  dalam putusan tersebut, ma menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d peraturan kpu ri (pkpu) nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016. ma pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan kpu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “...berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”. baca juga:segera daftar : kementrian agama rekrut 110.553 casn dan pppk, cek formasi yang dibutuhkan ! baca juga:penidakan jukir liar harus tegas : namun tetap humanis ! diketahui, pasal itu berbunyi bahwa warga negara indonesia (wni) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. dengan dikabulkan-nya permohonan partai garuda maka terdapat perubahan pada syarat batas minimal usia dan titik penghitungan usia calon. dalam pertimbangannya, ma berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon maupun calon terpilih. baca juga:segera daftar : kementrian agama rekrut 110.553 casn dan pppk, cek formasi yang dibutuhkan ! baca juga:prakiraan cuaca bmkg kamis 30 mei 2024 : potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di sumsel ! menurut lembaga peradilan tersebut, apabila titik penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, maka ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon. selain itu, ma juga berpendapat bahwa adressat uu nomor 10 tahun 2016 tidak hanya ditujukan untuk kpu selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan. (ant)

Tag

• # kontroversi hukum
• # implikasi putusan ma
• # peraturan kpu ri nomor 9 tahun 2020
• # partai garda republik indonesia (partai garuda)
• # mahkamah agung (ma)
• # batas usia calon kepala daerah
• # undang-undang nomor 10 tahun 2016
• # proses pemilihan kepala daerah
• # putusan hukum
• # kpu ri

Share

• 
• 
• 
• 
•