Tertibkan Juru Parkir Liar : Beri Solusi Keterampilan Kerja !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 25 May 2024 - 17:50

Parkir liar masih kerap ditemui di Kota Palembang, meski sudah dipasang merk gratis di sejumlah minimarket-Foto : Dokumen Palpos-

Sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, terutama para juru parkir liar, sangat penting untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari penertiban ini.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelatihan keterampilan kerja yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

Evaluasi dan monitoring perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa para peserta pelatihan benar-benar mendapatkan manfaat dan dapat menerapkan keterampilan yang mereka pelajari dalam dunia kerja.

Penertiban juru parkir liar dan pemberian pelatihan keterampilan kerja memiliki potensi manfaat jangka panjang yang signifikan.

Pertama, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman karena tidak lagi merasa terbebani dengan pungutan liar.

Kedua, pendapatan dari retribusi parkir dapat dioptimalkan dan menjadi sumber pemasukan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Ketiga, para juru parkir liar yang mendapatkan pelatihan keterampilan kerja akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dengan keterampilan baru, mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dan stabil, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Masalah juru parkir liar ini harus diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Selain penertiban dan pelatihan keterampilan kerja, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar parkir secara resmi dan menghindari memberikan uang kepada juru parkir liar.

Kampanye edukasi melalui media sosial, baliho, dan media massa lainnya dapat membantu mengubah perilaku masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap juru parkir liar untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali beroperasi di lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan.

Pemerintah Kota Palembang dapat menggandeng sektor swasta dalam upaya ini.

Misalnya, dengan melibatkan pengusaha minimarket dan pusat perbelanjaan dalam program penertiban dan pelatihan.

Pengusaha dapat menyediakan lahan parkir yang lebih teratur dan mendukung program pelatihan keterampilan kerja bagi juru parkir liar yang ditertibkan.

tertibkan juru parkir liar : beri solusi keterampilan kerja !                            palembang, koranpalpos.com - keberadaan juru parkir liar kerap menganggu kenyamanan warga di kota palembang, terutama bagi mereka yang ingin berbelanja di minimarket yang seharusnya menyediakan fasilitas parkir gratis.
fenomena ini telah merebak di berbagai lokasi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat.
bila diakumulasi, nilai pungutan liar ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.
baca juga:masih banyak jalan rusak di palembang !
baca juga:5 sekolah kedinasan non-militer tanpa tes fisik : berikut jadwal seleksi dan pengumuman kelulusan !
protes yang dilakukan warganet di dunia maya sejalan dengan keluhan warga pada umumnya. mereka merasa keberatan ketika harus membayar uang parkir saat hanya singgah sebentar di minimarket.
seorang warga, robi (45), mengungkapkan kekesalannya, "saya keberatan dengan adanya juru parkir liar karena uang yang diberikan tidak tahu ke mana ditampung. apalagi setiap parkir tidak diberikan karcis, bahkan mereka munculnya pun tiba-tiba."
warga sebenarnya rela membayar parkir jika ada bukti transaksi berupa karcis parkir, karena pungutan ini akan menjadi retribusi yang bisa menjadi pemasukan daerah.
baca juga:dewan pendidikan minta disdik palembang evaluasi aplikasi sicerdas
baca juga:upaya penanganan banjir belum terbukti : palembang tetap langganan banjir !
banyaknya keluhan dari masyarakat ini seharusnya segera ditindaklanjuti oleh aparat terkait, dalam hal ini dinas perhubungan.
penertiban juru parkir liar memiliki dasar hukum yang jelas, yakni perda no. 4 tahun 1996 tentang pengelolaan tempat parkir kendaraan dalam kota yang telah diubah dengan perda no. 18 tahun 2002 dan perda no. 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir.
hal ini menunjukkan bahwa regulasi untuk mengatasi masalah ini sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan.
baca juga:daftar lengkap biaya hidup 17 kabupaten/kota di sumatera selatan : 5 daerah masuk kategori tinggi !
baca juga:razia rutin dan tindak tegas odol !
seorang juru parkir liar di sebuah minimarket mengaku sudah lama menekuni pekerjaan ilegal tersebut.
ia menyatakan tidak pernah memaksa pengunjung untuk memberikan uang parkir.
"pekerjaan ini memang ilegal, namun saya tidak bisa berbuat banyak karena keadaan yang membuat saya seperti sekarang ini," ujarnya.
baca juga:pak rt jangan jadi tim sukses, fokus saja layani masyarakat !
baca juga:apk semrawut dan didiamkan melanggar !
menjadi juru parkir diakui memang tidak bisa diandalkan karena di satu minimarket ada sekitar lima orang yang bergantian menjaga, sehingga hasilnya pun hanya bisa untuk membeli makan.
rata-rata dari para juru parkir liar tersebut bingung ketika mereka akan ditertibkan karena tidak memiliki "pekerjaan" lain dan itu menjadi satu-satunya mata pencaharian yang bisa dilakukan.
penertiban juru parkir liar tentu menimbulkan masalah tersendiri, terutama bagi mereka yang terdampak apalagi tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan selain menjadi tukang parkir.
untuk itu, pemerintah harus memperhatikan dampak yang akan timbul dengan menyiapkan pelatihan keterampilan kerja, namun fasilitas itu dikhususkan bagi warga yang ber-ktp palembang.
pemerintah kota palembang dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.
pelatihan ini dapat mencakup berbagai bidang seperti teknologi informasi, perbengkelan, tata boga, dan lain sebagainya.
dengan demikian, para juru parkir liar yang ditertibkan dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan legal.
proses penertiban juru parkir liar harus dilakukan secara serentak dan tegas, namun tetap humanis.
aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa penertiban ini tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.
sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, terutama para juru parkir liar, sangat penting untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari penertiban ini.
selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelatihan keterampilan kerja yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan.
evaluasi dan monitoring perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa para peserta pelatihan benar-benar mendapatkan manfaat dan dapat menerapkan keterampilan yang mereka pelajari dalam dunia kerja.
penertiban juru parkir liar dan pemberian pelatihan keterampilan kerja memiliki potensi manfaat jangka panjang yang signifikan.
pertama, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman karena tidak lagi merasa terbebani dengan pungutan liar.
kedua, pendapatan dari retribusi parkir dapat dioptimalkan dan menjadi sumber pemasukan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
ketiga, para juru parkir liar yang mendapatkan pelatihan keterampilan kerja akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
dengan keterampilan baru, mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dan stabil, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
masalah juru parkir liar ini harus diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
selain penertiban dan pelatihan keterampilan kerja, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar parkir secara resmi dan menghindari memberikan uang kepada juru parkir liar.
kampanye edukasi melalui media sosial, baliho, dan media massa lainnya dapat membantu mengubah perilaku masyarakat.
selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap juru parkir liar untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali beroperasi di lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan.
pemerintah kota palembang dapat menggandeng sektor swasta dalam upaya ini.
misalnya, dengan melibatkan pengusaha minimarket dan pusat perbelanjaan dalam program penertiban dan pelatihan.
pengusaha dapat menyediakan lahan parkir yang lebih teratur dan mendukung program pelatihan keterampilan kerja bagi juru parkir liar yang ditertibkan.
selain itu, sektor swasta juga dapat berkontribusi dalam bentuk corporate social responsibility (csr) dengan mendanai program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat proses penertiban dan memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi masalah juru parkir liar.
penertiban juru parkir liar di kota palembang merupakan langkah penting untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi parkir.
namun, penertiban ini harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.
pemerintah perlu menyiapkan program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dan efektif bagi para juru parkir liar yang terdampak.
selain itu, diperlukan juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku dalam membayar parkir.
dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, masalah juru parkir liar dapat diatasi secara komprehensif dan berkelanjutan.
langkah ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman di kota palembang.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan