KPK Setor Rp59,2 Miliar ke Kas Negara : Uang Pengganti dari Terpidana Dodi Reza Alex !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Senin , 20 May 2024 - 18:14

Terdakwa kasus penerimaan suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual pada Pengadilan Tipikor Palembang di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/7/2022)-FOTO : ANTARA-

KPK terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum.

Penetapan dan penagihan uang pengganti, serta penyetoran ke kas negara dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat melihat dan memahami bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

Selain penindakan, KPK juga terus mengupayakan berbagai langkah pencegahan korupsi.

Melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, KPK berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan pejabat publik tentang bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Kami percaya bahwa pencegahan adalah langkah yang sama pentingnya dengan penindakan. Oleh karena itu, KPK akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun budaya anti-korupsi di Indonesia," kata Ali Fikri.

Penyetoran uang pengganti sebesar Rp59,2 miliar dari Dodi Reza Alex Noerdin dan kawan-kawan ke kas negara merupakan salah satu capaian penting dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara oleh KPK.

Langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi, tetapi juga komitmen untuk memastikan bahwa setiap kerugian yang dialami negara akibat korupsi dapat dipulihkan.

Keberhasilan ini juga menjadi momentum bagi KPK untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi, serta memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum dapat terus ditingkatkan, menuju Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.(ant)

kpk setor rp59,2 miliar ke kas negara : uang pengganti dari terpidana dodi reza alex !                            jakarta, koranpalpos.com - tim jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menyetorkan ke kas negara uang pengganti sebesar rp59,2 miliar dari terpidana korupsi mantan bupati musi banyuasin, sumatera selatan, dodi reza alex noerdin dan kawan-kawan.
"tim jaksa eksekutor satgas ii pada direktorat pelacakan aset pengelolaan barang bukti dan eksekusi kpk melalui biro keuangan telah selesai melakukan penyetoran ke kas negara rp59,2 miliar," kata kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri saat dikonfirmasi di jakarta, senin 20 mei 2024.
ali menjelaskan bahwa setoran tersebut berasal dari uang denda, uang pengganti, uang rampasan, dan hasil lelang terkait perkara yang salah satu terpidananya adalah dodi reza alex noerdin, anak mantan gubernur sumsel alex noerdin.
baca juga:kasus korupsi jargas 2019: mantan dirut pt sp2j dan 3 pejabat lainnya jadi tersangka !
baca juga:kejati sumsel tetapkan satu lagi tersangka dugaan korupsi internet desa di muba
juru bicara kpk berlatar belakang jaksa itu mengatakan bahwa setoran tersebut merupakan bukti komitmen kpk untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"tentunya kpk akan tetap dan konsisten secara proaktif untuk terus melakukan penagihan komponen asset recovery ini sehingga dapat memberikan pemasukan bagi kas negara," ujarnya.
majelis hakim pengadilan tipikor palembang awalnya memvonis dodi reza alex noerdin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.
baca juga:kejagung tetapkan 5 tersangka baru korupsi timah : berikut daftar 19 tersangka, termasuk suami sandra dewi ! 
baca juga:kejati tetapkan satu tersangka lagi dalam kasus korupsi dana pensiun pt bukit asam tbk
selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa dodi reza dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai rp1,16 miliar.
vonis tersebut kemudian dikurangi setelah dodi reza mengajukan banding.
pengadilan tinggi palembang memvonis dodi reza selama 4 tahun penjara dan denda rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.
baca juga:tersandung dugaan korupsi makan minum rumah tahfidz : netty herawati resmi tersangka dan langung ditahan !
baca juga:kasus korupsi perjalanan dinas fiktif, jaksa tuntut mantan kadishub prabumulih 1 tahun 9 bulan penjara
atas putusan tersebut, jaksa kpk dan dodi reza mengajukan kasasi ke mahkamah agung, dan hakim ma kemudian memperberat masa hukuman dodi reza menjadi 6 tahun penjara serta denda rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.
setoran uang pengganti sebesar rp59,2 miliar ini mencakup berbagai sumber yang berasal dari uang denda, uang pengganti, uang rampasan, dan hasil lelang terkait kasus korupsi yang melibatkan dodi reza alex noerdin.
dalam proses penegakan hukum, kpk tidak hanya fokus pada pemberian hukuman pidana terhadap pelaku korupsi, tetapi juga berupaya maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
baca juga:perjalanan kasus dugaan korupsi dana hibah yang menjerat h. hendri zainuddin : berapa harta kekayaannya ?
baca juga:kejari oku naikkan status perkara dugaan korupsi bpbd oku ke penyidikan
ali fikri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya kpk untuk memastikan bahwa setiap kerugian negara akibat korupsi dapat dipulihkan.
"kami terus berkomitmen untuk mengupayakan pengembalian aset negara yang disalahgunakan," tambahnya.
kpk terus menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan tidak hanya menindak para pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aset yang diperoleh secara tidak sah dikembalikan ke negara.
penyetoran uang pengganti dari dodi reza alex noerdin ini merupakan salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut.
"proses pemulihan aset ini adalah bagian integral dari tugas kami. kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang hilang karena korupsi dapat dikembalikan ke negara," tegas ali fikri.
kasus korupsi yang melibatkan dodi reza alex noerdin menjadi salah satu perhatian publik, mengingat posisinya sebagai mantan bupati musi banyuasin dan anak dari mantan gubernur sumatera selatan alex noerdin.
kasus ini mencerminkan bagaimana korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik dan pemerintah.
dalam sidang-sidang yang berlangsung, berbagai bukti dan saksi telah dihadirkan untuk menunjukkan bagaimana dodi reza alex noerdin dan rekan-rekannya melakukan praktik korupsi.
keberhasilan kpk dalam mengusut kasus ini hingga tuntas memberikan pesan kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi dan setiap pelakunya akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
kpk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum.
penetapan dan penagihan uang pengganti, serta penyetoran ke kas negara dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat melihat dan memahami bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.
selain penindakan, kpk juga terus mengupayakan berbagai langkah pencegahan korupsi.
melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, kpk berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan pejabat publik tentang bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
"kami percaya bahwa pencegahan adalah langkah yang sama pentingnya dengan penindakan. oleh karena itu, kpk akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun budaya anti-korupsi di indonesia," kata ali fikri.
penyetoran uang pengganti sebesar rp59,2 miliar dari dodi reza alex noerdin dan kawan-kawan ke kas negara merupakan salah satu capaian penting dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara oleh kpk.
langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan kpk dalam menangani kasus korupsi, tetapi juga komitmen untuk memastikan bahwa setiap kerugian yang dialami negara akibat korupsi dapat dipulihkan.
keberhasilan ini juga menjadi momentum bagi kpk untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi, serta memastikan bahwa setiap pejabat publik menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab.
dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum dapat terus ditingkatkan, menuju indonesia yang bersih dari praktik korupsi.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 21 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan