Wajib Dibaca : BPJS Kesehatan Tegaskan KRIS Tidak Menghapus Jenjang Kelas Layanan !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 13 May 2024 - 16:07

Kartu BPJS Kesehatan.-FOTO : ANTARA-

Dikatakan Ghufron, Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 8 Mei 2024 itu juga mengatur hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan perawatan yang lebih tinggi, termasuk rawat jalan eksekutif.

Pada pasal 51 disebutkan ketentuan naik kelas perawatan dilakukan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.

Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya pelayanan dapat dibayar oleh peserta bersangkutan, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.

"Ya tentu Perpres Jaminan Kesehatan ini bagus, tidak saja mengatur pasien bisa naik kelas, tapi juga untuk meningkatkan mutu dengan ada standar kelas ruang rawat inap untuk memenuhi 12 kriteria," katanya.

Sesuai pasal 103B Perpres tersebut dinyatakan penerapan KRIS secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diterapkan paling lambat 30 Juni 2025.

Dalam jangka waktu tersebut, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

"Sekarang baru uji coba, kalau yang merasa siap sudah banyak," katanya saat ditanya tentang jumlah rumah sakit yang bersedia menerapkan KRIS. (ant)

wajib dibaca : bpjs kesehatan tegaskan kris tidak menghapus jenjang kelas layanan !                            palembang, koranpalpos.com - direktur utama bpjs kesehatan, ghufron mukti, menegaskan bahwa implementasi kelas rawat inap standar (kris) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.
pernyataan ini disampaikan dalam konteks diterbitkannya peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan, yang mengatur tentang kris.
menurut ghufron, kris bertujuan untuk penyeragaman kelas rawat inap dengan mengacu pada 12 kriteria.
baca juga:15 kota dengan biaya hidup termurah di indonesia : tempat yang ramah kantong, adakah kotamu ?
baca juga:mengapa muba menjadi kabupaten tajir di sumsel yang dijuluki brunei indonesia ? ternyata ini jawabannya !
kriteria tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kualitas bangunan, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, termasuk temperatur ruangan.
selain itu, penyedia fasilitas layanan juga diminta untuk mempertimbangkan kepadatan ruang rawat, jenis kelamin pasien, dan penyakit yang diidap.
ghufron menjelaskan bahwa kris tidak menghilangkan kemungkinan bagi peserta untuk mendapatkan pelayanan di kelas yang lebih tinggi, namun hal ini harus didasarkan pada situasi nonmedis.
baca juga: surga kopi di sumatera selatan : berikut 5 kabupaten penghasil kopi, nomor 1 bukan pagaralam !
baca juga:daerah penghasil kopi robusta di sumatera selatan : potensi kekayaan rasa dari bumi sriwijaya !
misalnya, jika ada peserta yang ingin dirawat pada kelas yang lebih tinggi, hal itu diperbolehkan selama tidak dipengaruhi oleh alasan medis.
ketentuan mengenai naik kelas perawatan diatur dalam pasal 51 perpres jaminan kesehatan.
peserta yang ingin naik kelas perawatan dapat melakukannya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih biaya antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
baca juga:mengulas 10 kabupaten paling tajir di sumatera selatan : berikut 5 fakta menarik kabupaten oki !
baca juga:daftar 10 kabupaten/kota dengan penduduk miskin terbanyak di sumatera selatan : juaranya kabupaten pemekaran !
selisih biaya tersebut dapat dibayar oleh peserta bersangkutan, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.
ghufron menilai bahwa perpres jaminan kesehatan ini memiliki dampak positif, karena tidak hanya mengatur kemungkinan naik kelas perawatan, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan medis tidak didasarkan pada perbedaan suku, agama, atau status sosial.
namun demikian, ada pengecualian untuk peserta program bantuan iuran (pbi) atau mereka yang terdaftar dalam kelas iii.
baca juga:daftar 10 provinsi paling tajir di indonesia 2024 : sumatera selatan nomor berapa ?
baca juga:11 calon daerah otonomi baru di sumatera selatan : terbaru wacana pemekaran oku timur menjadi 3 kabupaten !
dengan demikian, kebijakan kris dan perpres jaminan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat indonesia, sekaligus memperkuat prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan.
ghufron mukti juga mengimbau pengelola rumah sakit tidak mengurangi jumlah tempat tidur perawatan pasien dalam upaya memenuhi kriteria kelas rawat inap standar (kris).
pernyataan itu dikemukakan ghufron mukti menjawab diterbitkannya peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang kriteria kris.
"pesan saya jangan dikurangi akses dengan mengurangi jumlah tempat tidur. pertahankan jumlah tempat tidur dan penuhi persyaratannya dengan 12 kriteria," kata ghufron mukti dikonfirmasi di jakarta, senin.
pasal 46a perpres tersebut mensyaratkan kriteria fasilitas perawatan dan pelayanan rawat inap kris meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, terdapat ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, termasuk temperatur ruangan.
selain itu, penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.
kriteria lainnya adalah keharusan bagi penyedia layanan untuk mempertimbangkan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, penyediaan tirai atau partisi antartempat tidur, kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang memenuhi standar aksesibilitas, dan menyediakan outlet oksigen.
seperti diketahui, jumlah tempat tidur pada ruang pelayanan pasien kelas iii bpjs kesehatan umumnya berjumlah enam hingga 10 tempat tidur per ruangan.
pengurangan jatah tempat tidur perawatan, kata ghufron, dapat berimplikasi pada antrean pasien dalam mengakses layanan rawat inap.
dikatakan ghufron, perpres yang diteken presiden jokowi pada 8 mei 2024 itu juga mengatur hak peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) untuk meningkatkan perawatan yang lebih tinggi, termasuk rawat jalan eksekutif.
pada pasal 51 disebutkan ketentuan naik kelas perawatan dilakukan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
selisih antara biaya yang dijamin oleh bpjs kesehatan dengan biaya pelayanan dapat dibayar oleh peserta bersangkutan, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.
"ya tentu perpres jaminan kesehatan ini bagus, tidak saja mengatur pasien bisa naik kelas, tapi juga untuk meningkatkan mutu dengan ada standar kelas ruang rawat inap untuk memenuhi 12 kriteria," katanya.
sesuai pasal 103b perpres tersebut dinyatakan penerapan kris secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan diterapkan paling lambat 30 juni 2025.
dalam jangka waktu tersebut, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan kris sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
"sekarang baru uji coba, kalau yang merasa siap sudah banyak," katanya saat ditanya tentang jumlah rumah sakit yang bersedia menerapkan kris. (ant)