Tak Terbukti Korupsi, 5 Petinggi PTBA Divonis Tidak Bersalah

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Senin , 01 Apr 2024 - 21:34

Salah satu petinggi PTBA langsung sujud syukur setelah divonis tak bersalah oleh majelis hakim PN Tipikor Palembang-Foto: Istimewa-

"Ini kami laporkan dengan pimpinan dahulu, kemungkinan akan mengajukan kasasi," ungkap JPU Kejati Sumsel.

Sebelumnya, lima terdakwa telah dituntut dengan pidana hampir maksimal oleh JPU Kejati Sumsel.

Nurtima Tobing dan Saiful Islam dituntut dengan pidana masing-masing 18 tahun penjara, sedangkan Anung Dwi Prasetya dituntut dengan pidana 18 tahun 6 bulan penjara.

Milawarma dan Tjahyono Imawan dituntut dengan pidana masing-masing 19 tahun penjara.

Selain itu, para terdakwa juga dituntut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Tjahyono Imawan, mantan Dirut PT SBS, juga dihadapkan pada ancaman pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara senilai Rp162,4 miliar.

Jika tidak sanggup mengganti, maka harta bendanya dapat disita, dan jika nilainya tidak mencukupi, dia akan dijatuhi pidana tambahan selama 9 tahun 3 bulan.

Namun, dengan putusan bebas tersebut, semua tuduhan terhadap mereka dianggap tidak terbukti secara sah.

Para terdakwa dinilai tidak melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP tentang korupsi.

Kasus ini memberikan cerminan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan.

Keputusan hakim yang membebaskan para terdakwa menjadi sebuah harapan bagi mereka yang percaya pada keadilan. (SC)

tak terbukti korupsi, 5 petinggi ptba divonis tidak bersalah                            palembang - suasana haru menyelimuti ruang sidang tipikor pn palembang, senin 1 april 2024, ketika majelis hakim memutuskan untuk membebaskan lima mantan petinggi pt bukit asam tbk (ptba) dari tuduhan korupsi terkait akuisisi saham pt semen baturaja tbk (sbs) senilai rp163 miliar.
terdakwa, yang dikenal dengan milawarma cs, disatakan tidak terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dari kejaksaan tinggi sumatera selatan (sumsel).
sidang pembacaan putusan tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat (disenting opinion) antara majelis hakim.
baca juga:kpk panggil 3 saksi kasus lahan tol trans sumatera : proses penyidikan dugaan korupsi terus digenjot !
baca juga:polisi bongkar sindikat penyalahgunaan bbm di spbu
sebagian besar majelis hakim, kecuali satu yang dipimpin oleh pitriadi sh mh, menilai bahwa tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
dalam pertimbangan putusan, hakim menyatakan bahwa proses akuisisi saham yang dilakukan oleh ptba melalui anak perusahaannya tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara.
hakim memutuskan untuk membebaskan para terdakwa dari semua tuntutan pidana dan mengembalikan harkat serta martabat mereka.
baca juga:nah lho ! kpk menindaklanjuti aduan pemerasan oleh oknum jaksa terhadap saksi 
baca juga:identitas mayat di sungai pasipatan yang tewas dengan kaki dan tangan terikat terungkap : ternyata pelajar smp
"membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa," tegas hakim ketua dalam bacakan amar putusan.
keputusan tersebut membuat keluarga terdakwa yang hadir dalam ruang sidang menangis haru. salah satu terdakwa bahkan sujud syukur di hadapan majelis hakim.
"saya tidak bisa berkata-kata apa lagi, hanya bisa mengucap syukur adanya keadilan buat kami," ucap salah satu terdakwa, milawarma.
namun, penuntut umum dari kejati sumsel, herman sh mh, menanggapi hasil vonis bebas tersebut dengan singkat.
baca juga:skandal korupsi aset asrama mahasiswa di jogjakarta : pengadilan menangkan kejati sumsel 
baca juga:bos penampungan minyak yang terbakar di desa toman diamankan : ternyata ini orangnya !
"ini kami laporkan dengan pimpinan dahulu, kemungkinan akan mengajukan kasasi," ungkap jpu kejati sumsel.
sebelumnya, lima terdakwa telah dituntut dengan pidana hampir maksimal oleh jpu kejati sumsel.
nurtima tobing dan saiful islam dituntut dengan pidana masing-masing 18 tahun penjara, sedangkan anung dwi prasetya dituntut dengan pidana 18 tahun 6 bulan penjara.
milawarma dan tjahyono imawan dituntut dengan pidana masing-masing 19 tahun penjara.
selain itu, para terdakwa juga dituntut dengan pidana denda masing-masing sebesar rp750 juta subsider enam bulan kurungan.
tjahyono imawan, mantan dirut pt sbs, juga dihadapkan pada ancaman pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara senilai rp162,4 miliar.
jika tidak sanggup mengganti, maka harta bendanya dapat disita, dan jika nilainya tidak mencukupi, dia akan dijatuhi pidana tambahan selama 9 tahun 3 bulan.
namun, dengan putusan bebas tersebut, semua tuduhan terhadap mereka dianggap tidak terbukti secara sah.
para terdakwa dinilai tidak melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- kuhp tentang korupsi.
kasus ini memberikan cerminan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan.
keputusan hakim yang membebaskan para terdakwa menjadi sebuah harapan bagi mereka yang percaya pada keadilan. (sc)