Pengamat: Kecil Kemungkinan PDIP Ajukan Hak Angket

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Senin , 01 Apr 2024 - 20:33

Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Banyumas melakukan aksi Tapa Pepe di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (6/3/2024). --Foto: Antara

Puan menyatakan tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR soal hak angket Pemilu 2024.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDI Perjuangan menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada," ungkapnya.

Puan juga menyinggung rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia hanya menjawab singkat, "Insyaallah"

Dia pun tak berbicara banyak soal rencana PDI Perjuangan ke depan, termasuk kemungkinan PDI Perjuangan akan diajak gabung pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019. (ant)

pengamat: kecil kemungkinan pdip ajukan hak angket                            jakarta - pengamat politik yang juga dosen departemen politik dan pemerintahan universitas gadjah mada alfath bagus panuntun el nur indonesia mengemukakan bahwa kecil kemungkinan pdi perjuangan mengajukan hak angket soal pemilu 2024.
hal ini menyusul pernyataan ketua dpr ri puan maharani yang mengaku tidak ada instruksi khusus kepada anggota fraksi pdi perjuangan dpr ri soal hak angket tentang pemilu 2024.
"kemungkinan ada (mengajukan hak angket), tetapi kecil karena partai politik tak benar-benar serius memperjuangkan hak angket," ujar alfath saat dihubungi antara dari jakarta, senin.
menurut ia, pernyataan puan maharani dapat dibaca sebagai permainan politik ditingkat elite.
ia menambahkan ada lobi-lobi di balik layar yang belum mencapai kesepakatan antarpartai politik.
baca juga:dpr tunda raker soal pemilu karena kpu tak hadir
baca juga:elektabilitas teratas, teddy potensi jadi calon kuat bupati oku
"tapi saya menduga ada upaya-upaya tertentu agar pihak yang semula mengajukan hak angket tak jadi menggunakannya," jelasnya.
hal ini juga menunjukkan suara internal pdi perjuangan yang cukup beragam, baik suara yang disampaikan ganjar pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih maupun puan maharani sebagai ketua dpp pdi perjuangan.
sebelumnya, kamis (28/3), ketua dpr ri puan maharani menegaskan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024, membutuhkan dukungan politik.
"itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. tapi kita lihat dulu lah bagaimana di lapangannya. itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik," katanya di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (38/3).
baca juga:herman deru terus digempur kampanye hitam jelang pilkada sumsel 2024
baca juga:kpu tegaskan pilgub menggunakan apbd provinsi : berikut tahapan lengkap pilkada serentak 2024 !
hal itu disampaikan puan menanggapi soal wacana hak angket tentang kecurangan pemilu 2024 untuk digulirkan di dpr.
puan menyatakan tidak ada instruksi khusus kepada anggota fraksi pdi perjuangan dpr soal hak angket pemilu 2024.
"enggak ada instruksi, enggak ada," ujarnya.
selain itu, dia menyatakan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan ganjar pranowo-mahfud md untuk menggulirkan hak angket di dpr. menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, pdi perjuangan menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"ada aturannya di undang-undang md3, ada tata tertib. jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. sampai sekarang kan belum ada," ungkapnya.
baca juga:jadikan bulan suci ramadan momen pererat silaturahmi
baca juga:masyarakat tak boleh terpecah karena konflik elit politik
puan juga menyinggung rencana rekonsiliasi antara partai koalisi ganjar-mahfud dengan koalisi prabowo subianto-gibran rakabuming raka. saat ditanya mengenai rencana pertemuan ketum pdip megawati soekarnoputri dengan prabowo, ia hanya menjawab singkat, "insyaallah"
dia pun tak berbicara banyak soal rencana pdi perjuangan ke depan, termasuk kemungkinan pdi perjuangan akan diajak gabung pemerintahan prabowo layaknya prabowo diajak bergabung dengan pemerintah presiden jokowi pada 2019. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan