Telat Bayar THR, Perusahaan Kena Sanksi !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 25 Mar 2024 - 21:44

Gerakan pekerja dan buruh yang menuntut pembayaran THR tepat waktu-Foto: Antara-

PALEMBANG – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, terus mengingatkan agar pengusaha atau manajemen perusahaan untuk taat membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada pekerja/buruh.

Sebab jika tidak, pihak Perusahaan atau pengusaha terancam dikenai sanksi.

Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, sanksi tersebut berupa denda sebesar 5 persen.

Hal ini ditegaskan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, dalam Konferensi Pers SE Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan di Jakarta, belum lama ini.

“Ketika terlambat dibayar, maka dendanya adalah 5 persen dari total THR, baik itu secara individu atau pun nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” tegas Haiyani.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberitan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Dalam SE tersebut, salah satu poinnya disebutkan bahwa THR keagamaan wajib mencairkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Instruksi Menaker ini langung direspon pemerintah daerah, seperti Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba), Apriyadi Mahmud yang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-560/113/Nakertrans/ 2024 tentang Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024.

Dijelaskan dalam SE tersebut bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

BACA JUGA:Faktor Ketokohan dan Kinerja

"THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan SE Menaker RI Nomor M/2/HK.04/ III/ 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," tegas Apriyadi.

telat bayar thr, perusahaan kena sanksi !                               palembang – pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan menyatakan, terus mengingatkan agar pengusaha atau manajemen perusahaan untuk taat membayarkan tunjangan hari raya (thr) keagamaan kepada pekerja/buruh.
sebab jika tidak, pihak perusahaan atau pengusaha terancam dikenai sanksi.
sesuai dengan uu ketenagakerjaan, sanksi tersebut berupa denda sebesar 5 persen.
hal ini ditegaskan dirjen binwasnaker dan k3 kemnaker, haiyani rumondang, dalam konferensi pers se menteri ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan di jakarta, belum lama ini. 
baca juga:didesak copot kepala dinas pendidikan : begini jawaban pj. gubernur sumsel !
baca juga:pj gubernur agus fatoni raih penghargaan top bumd award 2024
“ketika terlambat dibayar, maka dendanya adalah 5 persen dari total thr, baik itu secara individu atau pun nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” tegas haiyani.
sebagai informasi, menteri ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberitan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.
dalam se tersebut, salah satu poinnya disebutkan bahwa thr keagamaan wajib mencairkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
instruksi menaker ini langung direspon pemerintah daerah, seperti pj bupati musi banyuasin (muba),  apriyadi mahmud  yang telah mengeluarkan surat edaran (se) nomor se-560/113/nakertrans/ 2024 tentang pembayaran thr keagamaan tahun 2024. 
dijelaskan dalam se tersebut bahwa pemberian thr keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
baca juga:pro kontra program naturalisasi pemain timnas indonesia !
baca juga:faktor ketokohan dan kinerja 
"thr keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan sesuai peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) ri nomor 6 tahun 2016 tentang thr keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan dan se menaker ri nomor m/2/hk.04/ iii/ 2024 tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan," tegas apriyadi.
“thr keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini,” tambahnya.
sedangkan kadisnaker muba, mursalin se mm menjelaskan, thr keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt), perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
"adapun besaran thr pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah. sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional," jelasnya.
lanjutnya, terkait ketentuan mengenai besaran thr, dimungkinkan perusahaan memberikan thr yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan. 
dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 6 tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (pk), peraturan perusahaan (pp), perjanjian kerja bersama (pkb), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran thr yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka thr yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan pk, pp, pkb, atau kebiasaan tersebut.
"terkait upah 1 bulan ini, ada kekhususan pengaturan bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas(phl). bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. adapun bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut," urainya.
"jika ada pekerja/buruh yang akan melakukan konsultasi terkait thr keagamaan tahun 2024 maka dapat menghubungi posko thr muba  ke nomor hp : 081366900084 dan 081373333323 dan telah terintegrasi melalui website http://poskothr.kemenaker.go.id," pungkasnya.
langkah yang sama juga dilakukan pemerintah kabupaten muara enim melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi mengeluarkan surat edaran nomor 500.15.12.3/ 08 /disnakertrans-4/2024  tentang  pembayaran tunjangan hari raya (thr) keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bumi serasan sekundang.
dimana  thr keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
surat edaran (se) ditandatangi langsung pj bupati muara enim h ahmad rizali (har), senin, 25 maret.
har menjelaskan bahwa surat edaran tersebut meminta kepada pimpinan perusahaan untuk memperhatikan thr keagamaan diberikan kepada  pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, pekerjafburuh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 
kemudian, lanjutnya, besaran thr keagamaan diberikan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah dan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12  bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja 12 x 1 bulan upah.
bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekenomi global, maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan thr keagamaan bagi pekerja/buruh menggunakan nilai upah terakhir sebelum sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.
sementara itu, anggota dprd palembang, lailata ridha sh, menyoroti pentingnya kewajiban perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (thr) penuh tanpa dicicil, mulai dari h-7 sebelum hari raya.
dalam pernyataannya, lailata ridha menegaskan bahwa aturan terkait pembayaran thr harus dipatuhi oleh semua perusahaan, karena hal ini merupakan hak yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
menurut lailata ridha, pembayaran thr yang penuh dan tepat waktu bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan hak-hak pekerja.
"ketika perusahaan melanggar aturan terkait pembayaran thr ini, tidak hanya merugikan pekerja secara langsung, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku," ujar lailata ridha.
lebih lanjut, lailata ridha juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan pembayaran thr dapat berujung pada sanksi yang berat bagi perusahaan yang melakukannya.
"sanksi-sanksi yang ada tidak boleh dianggap remeh, karena selain berdampak pada reputasi perusahaan, juga dapat menimbulkan kesulitan finansial yang lebih besar di masa depan," tambahnya.
dalam konteks ini, lailata ridha juga menekankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan bersama dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah, perusahaan, maupun pekerja.
"kita harus menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan perlindungan hak-hak pekerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang adil dan harmonis bagi semua pihak," tutup lailata ridha.
sebelumnya, menteri ketenagakerjaan ida fauziyah mengatakan, pemberian thr keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja dan buruh.
thr keagamaan wajib menyediakan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
” thr keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. sekali lagi saya pertegas kembali, thr harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. saya mohon perusahaan agar memperhatikan dan taat terhadap ketentuan ini,” ucap ida.
ida juga mengatakan bahwa thr keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt).
perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt), termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan-undangan.
ida juga mengatakan bahwa thr keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt).
perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt), termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan-undangan.
adapun bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka akan diberikan thr sebesar 1 bulan upah.  
sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah. 
guna memastikan pembayaran thr bagi pekerja, kemnaker akan segera mengeluarkan surat edaran mengenai penetapan pembayaran thr bagi gubernur di seluruh indonesia, untuk diteruskan kepada para pengusaha.
menurut dia, surat tersebut memang biasanya diedarkan pada pekan pertama bulan ramadhan.
lebih lanjut ida menjelaskan bahwa sampai saat ini, kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar thr bagi karyawannya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 26 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan