Skandal Pemilu Muratara: Pelanggaran Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPPU RI

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 22 Mar 2024 - 16:22

Penyelenggara Pemilu Kecamatan Karang Jaya hingga Kabupaten Muratara di laporkan peserta pemilu ke DKPPU RI. Foto : Dokumen laporan peserta pemilu.--

skandal pemilu muratara: pelanggaran etik komisioner kpu dan bawaslu dilaporkan ke dkppu ri                            muratara -  diduga melanggar etik, lima komisioner komisi pemilihan umum (kpu) dan tiga komisioner badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten musi rawas utara (muratara) diadukan  peserta pemilihan legislatif (pileg) ke  dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum republik indonesia (dkppu ri).
ke lima komisioner kpu muratara tersebut yakni: 
1. heriyanto (ketua)
2. jemi haryanto (anggota)
baca juga:satlantas polres prabumulih bagi-bagi takjil
baca juga:ribuan honorer di banyuasin bakal diangkat jadi asn 
3. yufran abadi (anggota),
4. putiha rakmani, 
5. aang samudra (anggota)
sedangkan ketiga komisioner bawaslu muratara yakni :
baca juga:teddy raih penghargaan top pembina bumd 2024
baca juga:masyarakat diminta jaga kondusifitas, guna pertahankan predikat zero konflik 
1. hairul alamsyah (ketua)
2. farlin abdian (anggota)
3. vita novalia arifin (anggota). 
selain komisioner kpu dan bawaslu muratara, lima panitia pemilihan kecamatan (ppk)  dan tiga panitia pengawas kecamatan (panwascam) karang jaya juga ikut dilaporkan ke dkppu ri. 
baca juga:pemkab banyuasin kembangkan ktm telang menjadi lebih modern
baca juga:targetkan sumsel juara selaku tuan rumah pornas korpri 2025
kelima ppk karang jaya itu adalah adalah :
1. azar meilani (ketua)
2. ismail (anggota)
3. yuta alan sahri (anggota)
baca juga:menjelang lebaran, ibu-ibu di lubuklinggau dibayangi lpg subsidi namun harga tak subsidi
baca juga:bupati panca tegaskan operasi pasar murah akan terus digelar hingga idul fitri 1444 hijriah mendatang
4. arif fansyah (anggota)
5. m puspa (anggota).
sedangkan tiga panwascam karang jaya adalah:
1. arya gusnata (ketua)
2. eris yong hengki (anggota)
3. tampu bolon suryadi (anggota).
caleg partai golkar muratara, hasran akwa, yang juga dpd ii partai golkar  muratara selaku pelapor, kepada palpos menjelaskan bahwa melalui kuasa hukumnya andriyansayah, sh, telah melaporkan kpu dan bawaslu muratara berikut ppk dan panwascam karang jaya ke dkppu ri. laporan tersebut dilakukan karena pihak penyelenggara telah menyalahi aturan dan melanggar kode etik. 
pelanggaran tersebut, dijelaskan hasran,  terjadi pada h+1 pileg atau 15 februari 2024. dimana seluruh partai politik (parpol) dan panwascam tidak diberikan c hasil salinan dari penyelenggara di setiap tps, desa embacang lama 4 tps, desa embacang baru ilir 6 tps, desa embacang baru 7 tps, kecuali partai pdip dan partai pbb.
pada tanggal 15 februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib diketahui informasi dari saksi partai perindo, bahwa perolehan suara partai politik sudah dipindahkan ke partai pdip dan pbb oleh pps. "karena c salinan yang mereka dapat, semua perolehan suara calon anggota dprd kabupaten dapil 2 (dua) kecamatan karang jaya dihapus menggunakan tipe ex," ungkap hasran,
mengetahui persoalan tersebut pada tanggal 17 februari 2024 beberapa partai politik peserta pemilu membuat pengaduan ke gakumdu muratara. "mereka yang membuat pengaduan partai golkar, partai perindo, partai nasdem dan partai hanura," ungkap hasran.
mendengar informasi itu, dikatakan hasran, pada sabtu 17 februari 2024, sekitar pukul 14.00 wib, para mahasiswa kecamatan karang jaya mengadakan aksi demo di kantor ppk kecamatan karang jaya, untuk melakukan protes.
baru kemudian sekitar pukul 17.30 wib, panwascam kecamatan karang jaya mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang, calon anggota dprd kabupaten dapil 2 (dua) kecamatan karang jaya di desa embacang lama 4 tps, desa embacang baru ilir 6 tps, desa embacang baru 7 tps, dengan nomor: 033/pm-01-00/k-ss- 07/06/02/2024 tanggal 18 februari 2024.
keputusan hitung ulang tersebut didasari temuan dimana atas perhitungan suara di tps tersebut pada hari h pencoblosan yakni rabu 14 februari 2024 ditemukan adanya kpps tidak menyampaikan form c hasil kepada ptps dan saksi partai peserta pemilu. 
"rekomendasi ini juga atas upaya bapak kapolda sumatera selatan melakukan komunikasi dengan bawaslu provinsi sumatera selatan (sumsel) kpud provinsi sumsel yang dilakukan telekompren dengan bapak kapolres muratara seluruh partai politik, bawaslu kabupaten muratara dan perwakilan peserta aksi demo di kantor camat karang jaya," papar hasran.
pada tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 18.00 wib bapak kapolres musi rawas utara, menyepakati dihadapan ketua-ketua atau perwakilan partai, bawaslu kabupaten musi rawas utara, ppk kecamatan karang jaya, panwascam kecamatan karang jaya, bahwa penghitungan ulang kertas surat suara akan dilakukan besok hari minggu tanggal 18 februari 2024 sebelum dilakukan pleno ditingkat ppk kecamatan karang jaya.
faktanya pada waktu yang sudah disepakati ppk karang jaya belum melaksanakan rekomendasi panwascam sengaja mengulur waktu dengan batas waktu tidak ditentukan.
pada saat dilakukan rekapitulasi pada tanggal 25 februari 2024 sekitar pukul 13.00 wib ditingkat ppk kecamatan karang jaya berdasarkan desakan sebagian saksi partai politik, panwascam kecamatan karang jaya mengeluarkan rekomendasi kepada ppk kecamatan karang jaya, pada tanggal 25 februari 2024 nomor: 033/pm.01-00/k-ss.07/06/02/2024. dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang surat suara tingkat dprd kabupaten se kecamatan karang jaya. 
"padahal tidak ada temuan atau pengaduan ke bawaslu sebelumnya, ada nya tps yang bermasalah kecuali terhadap 17 tps, yang berada di desa embacang lama 4 tps, desa embacang baru ilir 6 tps, desa embacang baru 7 tps yang sudah di laporkan beberapa partai politik," ungkap hasran.
pada tanggal 26 februari 2024 pada saat berlangsungnya penghitungan surat suara ulang di tps desa embacang baru ilir adanya intimidasi terhadap saksi partai golkar agar tidak melakukan protes dan sanggahan oleh oknum pps desa embacang baru yang bernama megi sahara dan pada saat itu saksi partai golkar mengisi form keberatan namun tidak di gubris oleh ppk kecamatan karang jaya.
selanjutnya pada selasa, 27 februari 2024, sekitar pukul 01.00 wib dini hari dilakukan penghitungan surat suara ulang desa embacang baru tps 1 sampai tps 7. saat penghitungan surat suara kertas surat suara berserakan didalam kotak kertas suara serta tidak berada di dalam amplop yang disediakan oleh kpu, dan pada saat penghitungan suara ulang dilakukan didalam ruangan tertutup. 
penghitungan ulang di scor pada pukul  05.00 wib dini hari, dilanjutkan penghitungan suara ulang sekira pukul 14.00 siang, dan scor kembali pukul  17.00 wib. sementara kotak surat suara tetap berada dalam ruangan pleno tidak dipindahkan kembali kedalam gudang logistik.
kemudian pada hari yang sama pukul 22.00 wib,  penghitungan surat suara ulang dilanjutkan kembali tps 5, 6, dan 7. dihadiri bupati musi rawas utara devi suhartoni yang juga merupakan kader dan pengurus partai pdip beserta kepala sekretariat bawaslu kabupaten musi rawas utara.
dimana pada saat itu yang melakukan penghitungan kertas surat suara ulang bukan dilakukan oleh penyelenggara pps desa embacang baru melainkan dilakukan oleh saksi atau timses dari calon anggota legislatif kabupaten musi rawas utara dapil 2 kecamatan karang jaya dari partai pdip. yang pada hari pemilihan tanggal 14 februari 2024 sebagai saksi di tps 4 desa embacang baru atas nama lili suryadi. 
para saksi tidak ditunjukan absen pemilih pada kpps saat penghitungan surat suara ulang yang dilakukan dalam ruang tertutup. "bahwa kejadian ini sudah dilaporkan ke bawaslu muratara  pada tanggal 29 februari 2024 " terang hasran.
dari kronologis kejadian itu, tambahnya dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilanggar oleh pihak-pihak yang terlapor selaku penyelenggara yakni kpu, bawaslu, ppk dan juga panwascam. "penyelenggara tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur menurut undang-undang, dimana penyelenggara dan pengawas pemilu tugasnya melaksanakan pemilu demokrasi yang jujur dan adil serta menjaga hak konstitusional setiap warga negara memilih dan dipilih yang dilindungi uud 1945, itu tidak dilakukan," tegas hasran.
kemudian lanjutnya, adanya tindakan pembiaran dari penyelenggara dan pengawas pemilu yang melakukan penghitungan kertas suara sengaja diserahkan kepada timses dari partai politik pdip. "adanya kesengajaan dari penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanaan rekomendasi dari panwascam," kata hasran.
panwascam mengeluarkan rekomendasi baru nomor: dan mencabut rekomendasi tanpa adanya temuan / pelanggaran. "pasal yang dilanggar, undang-undang nomor 7 tahun 2017, tepatnya pasal 220 ayat (1) dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, pps, dan ppln yang merugikan warga negara indonesia yang memiliki hak pilih, bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota serta panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu ln dan pengawas tps menyampaikan temuan tersebut kepada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota, ppk, pps dan ppln," terangnya.
selain itu, dikatakan hasran, penyelenggara juga melanggar peraturan bersama komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu (bawaslu), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) no. 1, 11, 13, tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu. "pasal 11, dalam melaksanakan asas kepastian hukum," jelasnya.
laporan tersebut ditegaskan hasran telah disampaikan melalui kuasa hukum p golkar andrinsyah dan diterima  langsung oleh staf dkpp arab nama kamal priharyadi, kamis 21 maret 2024, sekitar pukul 15.00 wib. (yat)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan