Masyarakat Kembali Menanggung Beban

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 12 Mar 2024 - 21:04

Gedung Kantor Direktorat Jenderal Paja di Jakarta pusat- Foto: koer Palpos dan Antara -

Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan semua aspek ini sebelum mengambil keputusan final terkait rencana kenaikan PPN.

Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan,

dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Dalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen. Namun, kata Airlangga, penyesuaian peraturan itu tergantung dari kebijakan pemerintah selanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan.

“Tentu satu bulan ke depan sudah ada keputusan, 20 Maret (2024). Sehingga dengan demikian, APBN 2025 kan pelaksanannya pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang sudah mendapatkan kepastian sesudah pengumuman, dan program yang masuk APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang,” jelasnya.

Adapun dalam proyeksi postur makro fiskal pada 2025, ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB. ***

masyarakat kembali menanggung beban                                palembang – menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menyebutkan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) naik menjadi 12 persen pada tahun 2025.
airlangga mengatakan aturan untuk kenaikan tarif ppn akan dibahas lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.
“kita lihat masyarakat indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan ppn (12 persen),” kata menko airlangga di jakarta, jumat, 8 maret kemarin.
adapun kenaikan ppn menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp).
baca juga:karaoke boleh beroperasi selama ramadan, spa dan panti pijat wajib tutup ! 
baca juga:muhammadiyah lebih dulu tetapkan awal puasa dan lebaran dibandingkan nu: mengapa terjadi?
terkait kebijakan ini, sejumlah warga kota palembang mengekspresikan keberatan mereka terhadap rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan pajak penghasilan nilai (ppn) dari 11 persen menjadi 12 persen.
keputusan ini dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.
lia, salah seorang warga kemuning kota palembang  menyuarakan, keberatannya  terhadap rencana kebijakan kenaikan ppn tersebut.
dia menekankan bahwa kenaikan ppn ini akan memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
baca juga:peringatan dini bmkg : hujan lebat mengancam sejumlah daerah di indonesia, palembang ? 
baca juga:pengumuman : pemerintah resmi tetapkan awal ramadhan 1445 hijriyah pada 12 maret 2024 
"kami berharap pemerintah mempertimbangkan ulang rencana ini karena akan sangat memberatkan bagi kami, dan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari pasti akan naik," ujarnya, selasa, 12 maret 2024.
senada dikatakan ridwan, warga alang-alang lebar kota palembang.
ridwan sangat tidak sependapat dengan  rencana kenaikan ppn tersebut.
 "saya berharap pemerintah memahami dampak nyata yang akan dirasakan masyarakat. kenaikan ppn ini pasti akan membuat harga barang-barang kebutuhan naik, dan itu akan memberikan beban tambahan bagi kita semua," ungkapnya.
baca juga:bawaslu ri persoalkan tabulasi hilang di sirekap 
baca juga:bpjs tenaga kerja muara enim santuni pekerja korban ambruknya flyover bentaian 
dikatakannya, dalam kondisi ekonomi yang baru pulih saat ini lanjut dia, baiknya pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di tingkat bawah sebelum mengambil keputusan terkait perubahan kebijakan pajak. 
"sekali lagi saya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang rencana kenaikan ppn ini demi keberlanjutan kesejahteraan rakyat," ucapnya
sementara itu, pengamat kebijakan publik, dr mh thamrin msi, angkat bicara terkait rencana pemerintah menaikan ppn menjadi 12 persen itu. 
dalam pandangannya,  thamrin mengakui, bahwa rencana ini dapat berdampak signifikan pada kenaikan harga barang yang nantinya harus ditanggung oleh masyarakat.
menurut thamrin, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dan meredam dampak inflasi yang mungkin timbul.
"pemerintah perlu menjalankan orkestrasi implementasi kebijakan ini dengan baik, melibatkan berbagai instansi seperti kementerian keuangan, perdagangan, dalam negeri, bank indonesia, dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota," ujarnya.
ia menyoroti pentingnya melibatkan asosiasi dunia usaha dan industri serta kelompok masyarakat dalam proses ini.
menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak ini akan membantu pemerintah memahami dampak sebenarnya yang mungkin terjadi di lapangan.
selain itu, thamrin juga mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan ppn tidak hanya harus dilihat dari segi dampak sosial, tetapi juga efektivitasnya sebagai sumber pendapatan negara. 
"kenaikan pendapatan negara sebesar 1 persen harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan terpercaya. tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menimbulkan dampak pada masyarakat tanpa memberikan efek positif bagi pembangunan ekonomi," tambahnya.
pengamat kebijakan publik dari pasca sarjana unsri ini menegaskan, bahwa orkestrasi yang baik dan analisis dampak yang cermat akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan kenaikan ppn ini. 
ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan semua aspek ini sebelum mengambil keputusan final terkait rencana kenaikan ppn.
sebelumnya, menko perekonomian, airlangga hartarto mengatakan, 
dalam uu hpp disebutkan bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 uu hpp, tarif ppn yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 april 2022 dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 januari 2025.
dalam pasal 7 ayat 3, tarif ppn dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen. namun, kata airlangga, penyesuaian peraturan itu tergantung dari kebijakan pemerintah selanjutnya.
dia menjelaskan bahwa kenaikan ppn akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan apbn 2025 bulan depan.
“tentu satu bulan ke depan sudah ada keputusan, 20 maret (2024). sehingga dengan demikian, apbn 2025 kan pelaksanannya pemerintah yang akan datang. jadi pemerintah yang akan datang sudah mendapatkan kepastian sesudah pengumuman, dan program yang masuk apbn adalah program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang,” jelasnya.
adapun dalam proyeksi postur makro fiskal pada 2025, ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap produk domestik bruto (pdb), belanja negara 14,21-15,22 persen pdb, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen pdb, dan defisit 2,13-2,45 persen pdb. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 13 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan