Pemerintah Harus Campur Tangan Soal Harga Beras

"Jangan sampai nanti dengan situasi stok yang kurang dan mini  karena berbagai faktor, ada cuaca, ada banjir, ada elnino ditambah lagi dengan adanya oknum-oknum yang sengaja melakukan penimbunan untuk mencari keuntungan yang lebih," ungkap Endro kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut perwira menengah (pamen) yang merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tersebut, mengawasi rantai distribusi menjadi salah satu fokus utama pihaknya, terutama menjelang bulan Ramadan.

Dalam menghadapi situasi ini, Endro Aribowo berharap agar harga-harga bahan pokok bisa segera dinormalisasi.

"Nanti tentunya satgas kami akan bekerja, utamanya memasuki bulan ramadhan ini. mudah-mudahan segera bisa dinormalkan harga-harga ini," ujarnya.

Ketika ditanya tentang langkah konkret yang akan diambil apabila ada distributor atau pedagang yang melakukan penimbunan bahan pokok untuk kepentingan pribadi, AKBP Endro Aribowo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Menurutnya, tindakan penimbunan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan akan ditindaklanjuti secara hukum.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik penimbunan bahan pokok, Kapolres Prabumulih menyatakan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam ranah pidana.

Pihak kepolisian siap untuk memberikan respons yang tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam praktik tersebut, demi menjaga stabilitas pasokan bahan pokok dan stabilitas harga di pasaran.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Yan Sulistyo angkat bicara terkait kenaikan harga kebutuhan pokok teruama beras.

Dimana Yan Sulistyo menyoroti fenomena ini sebagai sebuah kebiasaan yang tidak lagi dianggap sebagai anomali.

"Setelah pelaksanaan Pilres ini, tentu ada peluang bagi pengusaha-pengusaha pangan untuk menaikkan harga," ungkap Yan Sulistyo melalui seluler Senin , 4 Maret.

Menurutnya, kenaikan harga pangan, terutama menjelang hari keagamaan, bukan lagi sebuah kejanggalan, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang diulang-ulang.

Yan Sulistyo menambahkan bahwa alasan yang selalu diberikan oleh pengusaha, termasuk pejabat yang mengaminkan kebijakan kenaikan harga, seringkali sama.

Hal ini membuatnya berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatasi kenaikan harga pangan.

"Jadi saya melihat, ini memang ada kesempatan dari penguasa ini untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga pangan," ujarnya.