DPR Minta Transparansi Iuran BPJS

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 26 Feb 2026 - 21:55

Ilustrasi - Kartu BPJS Kesehatan.-Foto: Antara-

Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kesehatan fiskal BPJS Kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, terutama bagi peserta yang dianggap mampu secara ekonomi.

Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa solusi fiskal tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan dan efisiensi layanan harus dilakukan sebelum memutuskan kenaikan iuran.

Selain itu, ia menyoroti aspek regulasi yang dinilai belum dijalankan secara optimal. Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur bahwa evaluasi iuran JKN seharusnya dilakukan paling lambat setiap dua tahun.

Namun, menurutnya, dalam praktiknya evaluasi tersebut tidak dilakukan selama kurang lebih lima tahun terakhir.

“Jika kewajiban evaluasi berkala tidak dijalankan, maka wajar jika publik mempertanyakan dasar dan momentum kenaikan iuran saat ini,” tegasnya.

Apabila pemerintah tetap memutuskan melakukan penyesuaian iuran pada 2026, Edy berpendapat langkah yang lebih berkeadilan adalah menaikkan terlebih dahulu kontribusi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU Daerah.

Hal itu dinilai sebagai bentuk penguatan komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah sebelum membebankan tambahan biaya kepada peserta mandiri.

Ia juga menilai kenaikan iuran bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tekanan, sementara komitmen penghapusan tunggakan iuran yang dijanjikan sejak Oktober 2025 belum terealisasi.

BACA JUGA:RI Gabung BoP untuk Palestina

dpr minta transparansi iuran bpjs                            jakarta – rencana penyesuaian iuran program jaminan kesehatan nasional (jkn) kembali menjadi perhatian publik.
anggota komisi ix dpr ri, edy wuryanto, menegaskan bahwa setiap kebijakan kenaikan iuran yang dikelola bpjs kesehatan harus disertai transparansi data serta pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
menurut edy, pemerintah tidak boleh menjadikan kenaikan iuran sebagai satu-satunya solusi untuk menutup defisit pembiayaan program jkn.
baca juga:yordania dukung indonesia kirim pasukan gaza
baca juga:prabowo buka jalan pertukaran uea
ia menilai, langkah tersebut harus didasarkan pada data aktuaria yang terbuka dan dapat diuji publik agar keputusan yang diambil benar-benar rasional serta memiliki legitimasi kuat.
“kenaikan iuran harus dilandasi keterbukaan data dan analisis yang komprehensif. publik berhak mengetahui kondisi riil keuangan jkn sebelum kebijakan diberlakukan,” ujarnya di jakarta, kamis.
ia menjelaskan, tekanan terhadap pembiayaan jkn dalam beberapa tahun terakhir memang tidak bisa diabaikan.
baca juga:menteri panrb isyaratkan 160 ribu formasi cpns 2026
baca juga:momentum ramadhan, khofifah perkuat sinergi indonesia–arab saudi
inflasi sektor kesehatan, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, hingga perluasan cakupan manfaat layanan telah memperbesar selisih antara pendapatan iuran dan beban klaim pelayanan.
berdasarkan data yang disampaikan, defisit pembiayaan jkn terus mengalami peningkatan.
pada 2023 tercatat sebesar rp7,2 triliun, naik menjadi rp9,8 triliun pada 2024, dan diproyeksikan menembus rp14 triliun pada 2025.
baca juga:negara diminta jamin bpjs korban ham
baca juga:prabowo subianto sapa dan dengarkan harapan mahasiswa indonesia di amman
kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kesehatan fiskal bpjs kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, terutama bagi peserta yang dianggap mampu secara ekonomi.
meski demikian, edy mengingatkan bahwa solusi fiskal tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat.
ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan dan efisiensi layanan harus dilakukan sebelum memutuskan kenaikan iuran.
baca juga:iran-as memanas, kbri teheran siapkan evakuasi wni
baca juga:anggota dpr nilai pengiriman tni ke gaza tingkatkan kapasitas dan peran perdamaian indonesia
selain itu, ia menyoroti aspek regulasi yang dinilai belum dijalankan secara optimal. ia merujuk pada peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 yang mengatur bahwa evaluasi iuran jkn seharusnya dilakukan paling lambat setiap dua tahun.
namun, menurutnya, dalam praktiknya evaluasi tersebut tidak dilakukan selama kurang lebih lima tahun terakhir.
“jika kewajiban evaluasi berkala tidak dijalankan, maka wajar jika publik mempertanyakan dasar dan momentum kenaikan iuran saat ini,” tegasnya.
baca juga:mbg perkuat umkm dan peternak lokal
baca juga:ukraina apresiasi sikap indonesia
apabila pemerintah tetap memutuskan melakukan penyesuaian iuran pada 2026, edy berpendapat langkah yang lebih berkeadilan adalah menaikkan terlebih dahulu kontribusi penerima bantuan iuran (pbi) dan pbpu daerah.
hal itu dinilai sebagai bentuk penguatan komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah sebelum membebankan tambahan biaya kepada peserta mandiri.
ia juga menilai kenaikan iuran bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tekanan, sementara komitmen penghapusan tunggakan iuran yang dijanjikan sejak oktober 2025 belum terealisasi.
baca juga:ri gabung bop untuk palestina
baca juga:produk as tetap wajib bersertifikat halal
“jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih mahal, sementara janji penghapusan tunggakan belum dituntaskan. kebijakan harus konsisten, adil, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (ant)