Mantan Wasekum KONI Sumsel Akui Terima Uang Perjalanan Dinas Fiktif, Begini Modusnya !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Selasa , 27 Feb 2024 - 19:32

Rizki memberikan kesaksikan untuk terdakwa Suparman Roman di PN Tipikor Palembang-Foto: Prabu-

PALEMBANG - Mantan wakil sekretaris umum (Sekum) KONI Sumsel, Rizki Perdana, mengakui menerima sejumlah uang dari perjalanan dinas fiktif saat gelaran Porprov di Surabaya.

Pengakuan ini terungkap saat Rizki dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sumsel yang menjerat Suparman Roman dan Ahmad Tahir pada Selasa, 27 Februari 2024.

Menurut pengakuan Rizki, yang juga menjabat sebagai PPK Porprov Surabaya, sejumlah aliran dana masuk ke kantong pribadinya melalui perjalanan dinas fiktif.

Hal ini terkuak ketika Rizki dicecar oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel perihal bukti beberapa SPJ perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan fakta.

Rizki mengakui adanya 3 dokumen SPJ perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, namun uangnya tetap diambil olehnya.

Nilai uang dari SPJ perjalanan dinas fiktif untuk kegiatan Porprov tersebut mencapai Rp10 juta, dan Rizki tidak membantah hal ini.

Meskipun perjalanan dinas seharusnya menggunakan jasa travel, Rizki mengaku menggunakan mobil pribadinya.

Namun, ia membuat SPJ perjalanan dinas seolah-olah menggunakan travel padahal menggunakan mobil pribadi.

Alasan yang dia berikan adalah uang tersebut digunakan untuk membeli minyak mobil pribadi yang digunakan untuk kegiatan dinas yang berkaitan dengan KONI Sumsel.

Rizki juga mengakui bahwa hingga saat ini, ia belum mengembalikan nominal uang tersebut, meskipun berjanji akan mengembalikannya.

mantan wasekum koni sumsel akui terima uang perjalanan dinas fiktif, begini modusnya !                             palembang -  mantan wakil sekretaris umum (sekum) koni sumsel, rizki perdana, mengakui menerima sejumlah uang dari perjalanan dinas fiktif saat gelaran porprov di surabaya. 
pengakuan ini terungkap saat rizki dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah koni sumsel yang menjerat suparman roman dan ahmad tahir pada selasa, 27 februari 2024.
menurut pengakuan rizki, yang juga menjabat sebagai ppk porprov surabaya, sejumlah aliran dana masuk ke kantong pribadinya melalui perjalanan dinas fiktif.
hal ini terkuak ketika rizki dicecar oleh penuntut umum kejaksaan tinggi (kejati) sumsel perihal bukti beberapa spj perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan fakta.
baca juga:tim sar temukan korban terakhir tenggelamnya perahu getek di perairan sugihan banyuasin, begini kronologinya 
baca juga:kejahatan di balik jeruji : temukan paket sabu di makanan, 6 polisi aniaya tahanan terkuak !
rizki mengakui adanya 3 dokumen spj perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, namun uangnya tetap diambil olehnya. 
nilai uang dari spj perjalanan dinas fiktif untuk kegiatan porprov tersebut mencapai rp10 juta, dan rizki tidak membantah hal ini.
meskipun perjalanan dinas seharusnya menggunakan jasa travel, rizki mengaku menggunakan mobil pribadinya. 
namun, ia membuat spj perjalanan dinas seolah-olah menggunakan travel padahal menggunakan mobil pribadi. 
baca juga:perahu getek tenggelam di perairan banyuasin : anak selamat, isri meninggal, suami ?
baca juga:polisi patut cermat bedakan bullying dan ragging 
alasan yang dia berikan adalah uang tersebut digunakan untuk membeli minyak mobil pribadi yang digunakan untuk kegiatan dinas yang berkaitan dengan koni sumsel.
rizki juga mengakui bahwa hingga saat ini, ia belum mengembalikan nominal uang tersebut, meskipun berjanji akan mengembalikannya. 
selain perjalanan dinas, terungkap bahwa sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah juga ditandatangani oleh rizki sebagai uang transportasi dan honor selama penyelenggaraan porprov.
namun, saat ditanya mengenai realisasi uang tersebut, rizki menyatakan tidak mengetahuinya karena hanya menandatangani satu kwitansi atas perintah suparman roman.
baca juga:satgas pangan polri belum temukan penimbunan beras 
baca juga:kapolda ungkap motif lain dari kasus dilaporkannya 2 oknum perwira polres banyuasin 
hal ini menimbulkan pertanyaan atas penggunaan dana tersebut yang hingga kini belum jelas.
hakim dalam sidang mempertanyakan tanggung jawab rizki dan anggota koni sumsel yang menandatangani pencairan dana. 
mereka diingatkan bahwa penandatanganan tersebut harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas, mengingat ini menyangkut uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik.
pertanyaan tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, bahkan dalam skala sekecil apapun.
baca juga:polda sumsel musnahkan 108,9 kg sabu dan 134.423 butir ineks 
baca juga:polisi sebut motif sales perumahan gandir dilatari judi online 
rizki dan anggota koni sumsel lainnya diingatkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terkait dengan keuangan harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
selain pengakuan rizki, juga terungkap bahwa terdapat sejumlah pengadaan barang untuk cabor berkuda senilai rp250 juta dan cabor menembak senilai rp500 juta. 
namun, terdapat perbedaan antara keterangan rizki dan saksi lainnya terkait nilai pengadaan barang tersebut.
rekanan pengadaan barang khusus cabor berkuda memberikan keterangan bahwa hanya rp124 juta yang ditransferkan oleh koni sumsel. 
sisanya, menurut rizki, diberikan kepada vendor lainnya. hal ini menimbulkan kebingungan terkait dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana semula.
selain itu, mantan ketua umum koni sumsel, hendri zainuddin (hz), juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut untuk kedua kalinya. 
namun, konfrontasi dengan saksi lainnya, yaitu amiri dan agung, tidak dapat dilakukan karena keduanya tidak hadir tanpa keterangan.
sidang tersebut juga mencatat dakwaan terhadap suparman roman, ahmad thahir, dan hendri zainuddin atas dugaan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
audit kerugian negara mencatat adanya kerugian sebesar rp3,4 miliar dari total dana hibah koni sumsel tahun 2021 senilai rp37 miliar.
sidang ini menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam organisasi olahraga seperti koni sumsel. 
pengakuan dan keterangan yang muncul di persidangan menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka. 
hakim menegaskan bahwa setiap saksi dan anggota koni sumsel harus bertanggungjawab penuh atas tindakan dan keputusan mereka, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan