Penertiban Perpres 32 Tahun 2024 : Harapan untuk Jurnalisme Berkualitas

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 24 Feb 2024 - 16:38

ilustrasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024-Foto : Antara-

Dalam skema pembagian keuntungan, misalnya, perusahaan pers akan mendapatkan pendapatan dari produksi berita yang digunakan oleh perusahaan platform digital.

Alat untuk Menyelesaikan Perselisihan

Dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital, tidak dapat diabaikan kemungkinan terjadinya perselisihan.

Dalam kasus konflik, perusahaan dapat mengajukan tindakan hukum secara unilateral atau kolektif di luar pengadilan dengan memilih arbitrase atau alternatif lain.

Itulah sebabnya regulasi Hak Penerbit ada untuk mengatur komite independen yang didirikan dan ditentukan oleh Dewan Pers.

Komite tersebut akan bertugas memastikan bahwa perusahaan platform digital memenuhi kewajibannya, termasuk yang terkait dengan perusahaan pers.

Komite tersebut diharapkan bekerja untuk memfasilitasi pelaksanaan arbitrase dan langkah-langkah lain untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan perusahaan pers dan platform digital.

Selain itu, komite memiliki fungsi pengawasan, artinya memiliki hak untuk mengawasi upaya yang dilakukan oleh perusahaan platform digital untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Dalam konteks tersebut, komite kemudian akan memberikan rekomendasi kepada menteri komunikasi dan informatika mengenai hasil pengawasannya.

Menurut regulasi, komite dapat terdiri dari hingga 11 anggota.

Dalam sebuah komite 11 anggota, harus terdiri dari lima perwakilan Dewan Pers, satu pejabat di kementerian, dan lima ahli independen dalam layanan platform digital.

Regulasi menetapkan bahwa jumlah anggota dari Dewan Pers dan ahli independen harus selalu sama dan bahwa menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan berhak menunjuk anggota ahli komite.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite harus membuat keputusan dalam sistem kolegial kolektif dan memastikan pertanggungjawaban setiap keputusan yang diambilnya.

penertiban perpres 32 tahun 2024 : harapan untuk jurnalisme berkualitas                             palembang – indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, atau yang disebut sebagai regulasi hak penerbit setelah tiga tahun proses perdebatan yang sengit untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. 
presiden joko widodo, pada selasa, 20 februari 2024, menandatangani regulasi tersebut selama acara peringatan hari pers nasional 2024 di ecovention hall ecopark, ancol, jakarta.
secara prinsip, regulasi hak penerbit terdiri dari enam bab dan 19 pasal yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi terwujudnya jurnalisme berkualitas di indonesia daripada membatasi kebebasan pers.
perlu dicatat bahwa regulasi ini bahkan tidak menyentuh pembuat konten digital, karena tujuannya hanya untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di tanah air.
baca juga:iims 2024 wadah interaksi pelaku hiburan 
baca juga:trah mawardi dan hd bersaing diperebutan kursi dpr ri 
peran regulasi hak penerbit mencakup pengaturan hubungan bisnis antara perusahaan pers yang telah diverifikasi oleh dewan pers indonesia dan perusahaan platform digital, seperti google dan meta.
menurut regulasi, perusahaan platform digital yang dipilih oleh pemerintah wajib berupaya sebaik mungkin untuk memprioritaskan, memfasilitasi, dan mempromosikan berita yang diproduksi oleh perusahaan pers indonesia.
perusahaan platform digital juga wajib memperlakukan semua perusahaan pers secara adil, termasuk dengan menyediakan kursus pelatihan dan program yang bertujuan untuk mendukung pers yang berkualitas dan bertanggung jawab.
selain itu, regulasi juga mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk merancang sistem yang kompleks digunakan untuk mengarahkan algoritma mereka untuk mendistribusikan berita yang dapat mendukung jurnalisme berkualitas dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, serta hukum dan peraturan yang berlaku di indonesia.
baca juga:harga beras melambung, masyarakat butuh kehadiran pemerintah 
baca juga:nasdem sebut koalisi perubahan siap gulirkan hak angket 
selain itu, regulasi mengusulkan agar perusahaan platform digital membuat perjanjian dengan perusahaan pers indonesia.
mereka dapat berkerjasama dalam berbagai skema, seperti lisensi berbayar, pembagian keuntungan, dan pertukaran data agregat pengguna berita.
dalam skema pembagian keuntungan, misalnya, perusahaan pers akan mendapatkan pendapatan dari produksi berita yang digunakan oleh perusahaan platform digital.
alat untuk menyelesaikan perselisihan
baca juga:kuasa hukum tamara bawa bukti tambahan terkait kematian dante
baca juga:tersangka korupsi kmk bri bertambah, ao bank ditahan 
dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital, tidak dapat diabaikan kemungkinan terjadinya perselisihan.
dalam kasus konflik, perusahaan dapat mengajukan tindakan hukum secara unilateral atau kolektif di luar pengadilan dengan memilih arbitrase atau alternatif lain.
itulah sebabnya regulasi hak penerbit ada untuk mengatur komite independen yang didirikan dan ditentukan oleh dewan pers.
komite tersebut akan bertugas memastikan bahwa perusahaan platform digital memenuhi kewajibannya, termasuk yang terkait dengan perusahaan pers.
komite tersebut diharapkan bekerja untuk memfasilitasi pelaksanaan arbitrase dan langkah-langkah lain untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan perusahaan pers dan platform digital.
selain itu, komite memiliki fungsi pengawasan, artinya memiliki hak untuk mengawasi upaya yang dilakukan oleh perusahaan platform digital untuk memenuhi tanggung jawabnya.
dalam konteks tersebut, komite kemudian akan memberikan rekomendasi kepada menteri komunikasi dan informatika mengenai hasil pengawasannya.
menurut regulasi, komite dapat terdiri dari hingga 11 anggota.
dalam sebuah komite 11 anggota, harus terdiri dari lima perwakilan dewan pers, satu pejabat di kementerian, dan lima ahli independen dalam layanan platform digital.
regulasi menetapkan bahwa jumlah anggota dari dewan pers dan ahli independen harus selalu sama dan bahwa menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan berhak menunjuk anggota ahli komite.
dalam melaksanakan tugasnya, komite harus membuat keputusan dalam sistem kolegial kolektif dan memastikan pertanggungjawaban setiap keputusan yang diambilnya.
dalam kasus kebuntuan, komite dapat mengambil keputusan melalui proses pemungutan suara untuk menemukan suara mayoritas.
sebelum membuat keputusan, penting bagi komite untuk mempertimbangkan masukan dari pendapat dan wawasan yang dikembangkan di tengah masyarakat sambil menjunjung prinsip-prinsip transparansi, independensi, dan keadilan dalam penyelesaian perselisihan.
dukungan dari profesional dan akademisi
dalam beberapa hari sejak dikeluarkannya peraturan presiden hak penerbit, regulasi ini telah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, termasuk para profesional dan akademisi.
ketua persatuan wartawan indonesia (pwi) hendry bangun memuji dikeluarkannya regulasi yang mendukung jurnalisme berkualitas di indonesia.
dia menyatakan optimisme tentang regulasi tersebut memperkuat peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.
ketua dewan pers ninik rahayu mengapplaud pemerintah atas perumusan regulasi yang diharapkan dapat membantu perusahaan pers dan platform digital berbagi keuntungan yang dihasilkan dari iklan.
sementara itu, dadang rahmat hidayat, pakar media dan jurnalisme dari universitas padjadjaran, menyatakan keyakinannya bahwa regulasi hak penerbit akan membantu jurnalis indonesia mempertahankan semangat dan kualitas produk-produk mereka.
dia juga mengatakan bahwa sebuah komite independen dapat memainkan peran penting sebagai lembaga yang dapat mewujudkan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan regulasi hak penerbit.
hidayat, bagaimanapun, menekankan perlunya membentuk sebuah komite yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas.
dia juga menekankan pentingnya memberikan kejelasan tentang proses pembentukan komite untuk memastikan bahwa komite tersebut didukung oleh anggota yang dapat mendorong komite untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif.
meskipun regulasi ini akan mulai berlaku enam bulan kemudian, penting bagi pemangku kepentingan terkait untuk menyempurnakannya dengan merancang regulasi turunan.
media, platform digital, dan dewan pers diharapkan dapat memanfaatkan periode transisi enam bulan tersebut dengan harapan mewujudkan jurnalisme berkualitas di indonesia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan