Kooperatif dan Transparan, Kejagung Serahkan Kasi Datun HSU ke KPK

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Selasa , 23 Dec 2025 - 20:44

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat penyerahan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi yang sudah dinonaktifkan setelah menjadi tersangka-Foto : ANTARA-

"Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Budi mengatakan penyerahan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025–2026 tersebut merupakan bentuk sinergi antara KPK dengan Kejagung.

"Hal ini sekaligus sebagai bentuk saling dukung antar KPK-Kejagung dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT ke-11 pada tahun 2025, yakni di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel, pada 18 Desember 2025.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengumumkan menangkap enam orang dalam OTT tersebut, termasuk Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dan Kasi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait pemerasan tersebut.

Kemudian pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Asis Budianto (ASB), dan Tri Taruna Fariadi (TAR) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026.

Namun, pada tanggal tersebut, baru Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto yang ditahan KPK karena Tri Taruna masih melarikan diri.

Terpisah, Kejaksaan Agung (Kejagung) berhentikan sementara Kepala Kejari (Kajari), Kasi Intel, dan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, usai ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status PNS pegawai kejaksaannya sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Dengan status pemberhentian sementara, maka ketiganya otomatis tidak mendapatkan gaji dan tunjangan.

Terkait Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi yang masih dalam pencarian, Anang memastikan bahwa Kejaksaan akan membantu KPK dalam pencarian jaksa itu.

“Kami juga akan cari. Kami pasti membantu KPK. Kalau memang ada, kami akan serahkan kepada penyidik KPK,” ujarnya.

Ia juga memastikan Kejaksaan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan.

kooperatif dan transparan, kejagung serahkan kasi datun hsu ke kpk                            koranpalpos.com - kejaksaan agung (kejagung) menyerahkan kepala seksi perdata dan tata usaha negara atau kasi datun kejaksaan negeri hulu sungai utara (hsu), kalimantan selatan, tri taruna fariadi yang buron ke komisi pemberantasan korupsi sebagai wujud sikap kooperatif dan transparansi.
"penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kami," kata kepala pusat penerangan hukum kejagung anang supriatna di gedung puspenkum kejagung, jakarta, senin (22/12/2025).
tri taruna merupakan salah satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di kejari hulu sungai utara tahun anggaran 2025–2026.
baca juga:perempuan berdaya, bangsa maju: hari ibu 2025
anang menjelaskan tri taruna ditangkap tim intelijen kejaksaan pada minggu (21/12) di daerah kalimantan selatan. namun, ia tidak menyebut lokasi penangkapan jaksa tersebut.
usai ditangkap, tri diserahkan oleh kejagung pada senin pagi ke kpk untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan.
anang juga mengatakan penyerahan tri taruna ke kpk merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas korps adhyaksa.
baca juga:apbn 2025 masih on-track, defisit terkendali 2,35 persen
ia memastikan bahwa setiap proses hukum akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
"kejaksaan menegaskan bahwa institusi tidak akan menghalangi, mengintervensi, maupun memberikan perlindungan kepada siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi," katanya.
anang mengatakan bahwa tri taruna telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai kasi datun kejari hulu sungai utara.
baca juga:kontroversi implementasi putusan mk tentang jabatan sipil anggota polri
"diberhentikan langsung sementara status kepegawaiannya. berikut juga gaji dan tunjangannya tentu diberhentikan sementara sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ucapnya.
sementara komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengumumkan kejaksaan agung menyerahkan kepala seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri kabupaten hulu sungai utara, kalimantan selatan, tri taruna fariadi, yang sudah dinonaktifkan setelah menjadi tersangka.
"benar, sudah diserahkan dari kejaksaan agung. selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan," ujar juru bicara kpk budi prasetyo kepada para jurnalis di jakarta, senin (22/12/2025).
baca juga:kinerja rezim apuppt indonesia 2025: indeks efektivitas dan upaya anti pencucian uang
budi mengatakan penyerahan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di kejaksaan negeri hulu sungai utara tahun anggaran 2025–2026 tersebut merupakan bentuk sinergi antara kpk dengan kejagung.
"hal ini sekaligus sebagai bentuk saling dukung antar kpk-kejagung dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi," katanya.
sebelumnya, kpk melakukan ott ke-11 pada tahun 2025, yakni di kabupaten hulu sungai utara, kalsel, pada 18 desember 2025.
pada 19 desember 2025, kpk mengumumkan menangkap enam orang dalam ott tersebut, termasuk kepala kejari hulu sungai utara albertinus parlinggoman napitupulu, dan kasi intelijen kejari hulu sungai utara asis budianto.
pada tanggal yang sama, kpk mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait pemerasan tersebut.
kemudian pada 20 desember 2025, kpk mengumumkan albertinus parlinggoman napitupulu (apn), asis budianto (asb), dan tri taruna fariadi (tar) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di kejari hulu sungai utara tahun anggaran 2025-2026.
namun, pada tanggal tersebut, baru albertinus napitupulu dan asis budianto yang ditahan kpk karena tri taruna masih melarikan diri.
terpisah, kejaksaan agung (kejagung) berhentikan sementara kepala kejari (kajari), kasi intel, dan kasi datun kejari hulu sungai utara (hsu), kalimantan selatan, usai ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
“sudah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status pns pegawai kejaksaannya sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” kata kepala pusat penerangan hukum (kapuspenkum) kejagung anang supriatna di jakarta, minggu (21/12/2025).
dengan status pemberhentian sementara, maka ketiganya otomatis tidak mendapatkan gaji dan tunjangan.
terkait kasi datun kejari hulu sungai utara tri taruna fariadi yang masih dalam pencarian, anang memastikan bahwa kejaksaan akan membantu kpk dalam pencarian jaksa itu.
“kami juga akan cari. kami pasti membantu kpk. kalau memang ada, kami akan serahkan kepada penyidik kpk,” ujarnya.
ia juga memastikan kejaksaan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan.
diketahui, kpk menetapkan kajari hulu sungai utara albertinus parlinggoman napitupulu (apn), kasi intel kejari hulu sungai utara asis budianto (asb), dan kasi datun kejari hulu sungai utara tri taruna fariadi (tar) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di kejari hulu sungai utara tahun anggaran 2025-2026.
albertinus parlinggoman napitupulu dan asis budianto telah ditahan atas perbuatannya.
akan tetapi, untuk tri taruna fariadi ini masih dalam pencarian lantaran kabur saat kpk melaksanakan operasi tangkap tangan (ott).
pelaksana tugas deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu menyebut, albertinus diduga menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga rp1,5 miliar.
uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan, pemotongan anggaran kejari hulu sungai utara, hingga penerimaan lainnya.
untuk pemerasan, asep menjelaskan albertinus menerima uang hingga rp804 juta pada kurun waktu november-desember 2025 dari dua perantara, yakni kepala seksi intelijen kejari hulu sungai utara asis budianto (asb), dan kasi perdata dan tata usaha negara kejari hulu sungai utara tri taruna fariadi (tar).
sementara untuk pemotongan anggaran kejari hulu sungai utara, kata dia, albertinus melakukannya melalui bendahara, kemudian digunakan sebagai dana operasional pribadi.
sedangkan kepala kejaksaan tinggi kalimantan selatan (kajati kalsel) tiyas widiarto mengaku pihaknya menghormati proses hukum terhadap oknum jaksa di kejari hulu sungai utara (hsu) yang terjerat perkara dugaan pemerasan di komisi pemberantasan korupsi (kpk).
"kami mendukung proses hukum yang berjalan," katanya di banjarbaru, senin (22/12/2025).
meski begitu, tiyas tak mau berkomentar panjang dan menyerahkan sepenuhnya kepada kpk atas perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu.
kejaksaan agung (kejagung) juga telah memberhentikan sementara kajari, kasi intel, dan kasi datun kejari hulu sungai utara setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh kpk.
ketiganya dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status pns pegawai kejaksaannya sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
dengan status pemberhentian sementara, maka ketiganya otomatis tidak mendapatkan gaji dan tunjangan.
diketahui, kpk menetapkan kajari hulu sungai utara albertinus parlinggoman napitupulu (apn), kasi intel kejari hulu sungai utara asis budianto (asb), dan kasi datun kejari hulu sungai utara tri taruna fariadi (tar) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di kejari hulu sungai utara tahun anggaran 2025-2026.
pelaksana tugas deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu menyebut, albertinus diduga menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga rp1,5 miliar.
uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan, pemotongan anggaran kejari hulu sungai utara, hingga penerimaan lainnya.
di sisi lain, komisi pemberantasan korupsi (kpk) menduga kepala kejaksaan negeri (kajari) kabupaten hulu sungai utara (hsu), kalimantan selatan, albertinus parlinggoman napitupulu (apn), memeras sejumlah satuan kerja perangkat daerah (skpd) di wilayah tersebut, seperti kepala dinas hingga direktur rumah sakit umum daerah.
pelaksana tugas deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu menjelaskan modus pemerasan yang dilakukan albertinus napitupulu adalah mengancam memproses laporan terkait kepala dinas ataupun direktur rsud tersebut.
“permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporan pengaduan dari lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang masuk ke kejari hulu sungai utara terkait dinas tersebut, kemudian tidak ditindaklanjuti proses hukumnya,” ujar asep di gedung merah putih kpk, jakarta.
ia menyebut sejumlah pihak yang diperas albertinus napitupulu adalah kepala dinas pendidikan hulu sungai utara rahman hingga kepala dinas kesehatan hulu sungai utara yandi.
sebelumnya, kpk melakukan ott kesebelas di tahun 2025, yakni di kabupaten hulu sungai utara, kalsel, pada 18 desember 2025.
pada 19 desember 2025, kpk mengumumkan menangkap enam orang dalam ott tersebut, termasuk kepala kejari hulu sungai utara albertinus parlinggoman napitupulu, dan kepala seksi intelijen kejari hulu sungai utara asis budianto.
pada tanggal yang sama, kpk mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait pemerasan tersebut.
kemudian pada 20 desember 2025, kpk mengumumkan albertinus parlinggoman napitupulu (apn), asis budianto (asb), dan tri taruna fariadi (tar) selaku kasi perdata dan tata usaha negara kejari hulu sungai utara sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di kejari hulu sungai utara tahun anggaran 2025-2026.
namun, baru albertinus napitupulu dan asis budianto yang ditahan kpk karena tri taruna masih melarikan diri. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan