Prabowo Cabut HGU, Percepat Relokasi
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas penanggulangan pascabencana, banjir Sumatera di Pos Pendamping Nasional, Penanganan Bencana Aceh-Foto: Antara-
BACA JUGA:Prabowo Kejar Pemulihan Listrik Wilayah Bencana Sumatera
Biaya pembangunan per unit diperkirakan Rp30 juta. Huntara dirancang untuk ditempati maksimal satu tahun sebelum dipindahkan ke hunian tetap (huntap), meski pemindahan bisa lebih lama jika lahan terbatas.
Untuk mempercepat pembangunan, BNPB akan melibatkan Satgas TNI–Polri. Pengalaman sebelumnya di Lewotobi menunjukkan, Satgas Kodam IX/Udayana berhasil membangun huntara untuk 8.000 keluarga dalam waktu enam bulan.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” kata Prabowo menanggapi rencana percepatan tersebut.
BACA JUGA:Prabowo Kejar Pemulihan Listrik Wilayah Bencana Sumatera
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Kolaborasi dengan TLCI untuk Promosi Wisata dan Aksi Sosial di Pagaralam
Selain rumah tipe keluarga, BNPB juga menyiapkan model barak untuk lahan yang terbatas. Bila tanah cukup, satu keluarga dapat memperoleh lahan 8x10 meter, memungkinkan integrasi huntara dengan huntap di tahap selanjutnya.
Menutup rapat, Prabowo menegaskan agar semua kementerian dan lembaga tidak menunda penyediaan lahan.
Ia juga membuka opsi penggunaan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang dan memastikan proses relokasi berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis.
BACA JUGA:Kiai Sepuh Panggil Gus Yahya, Begini Penjelasan Lengkap Soal Kisruh di PBNU
BACA JUGA:Presiden Prabowo Dukung Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Liga Muslim Dunia Siap Fasilitasi
Dengan langkah ini, pemerintah berharap proses relokasi penyintas banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga warga terdampak dapat segera menempati hunian yang layak. (ant)