Satukan Gerak Hapus Kekerasan terhadap Perempuan

KORANPALPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan perlindungan, serta pembangunan kolaborasi multipihak.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H Edward Candra, saat membuka seminar peringatan Hari Ibu 2025 di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025).

Seminar yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045” ini dinilai relevan dengan tantangan yang dihadapi perempuan saat ini, terutama terkait meningkatnya berbagai bentuk kekerasan.

Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk memastikan perempuan hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

BACA JUGA:Tinjau Donor Darah dan Bazar Murah

BACA JUGA:DPR Dorong Pemasaran Songket Palembang untuk Perluas Pasar UMKM

“Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius. Bentuknya pun terus berkembang, mulai dari fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital. Ini merupakan tantangan bersama yang harus ditangani secara serius, sistematis, dan berkelanjutan oleh seluruh pihak,” tegas Edward.

Menurutnya, kekerasan tidak hanya melukai individu korban, tetapi juga secara fundamental menghambat kemajuan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Edward Candra memaparkan lima pilar utama yang terus diupayakan Pemprov Sumsel, yakni penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan perlindungan, pengembangan sistem data terintegrasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan dunia pendidikan.

Sekda berharap, seminar ini dapat menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret, sekaligus melahirkan ide, rekomendasi, dan jejaring kerja yang kuat dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan di Sumsel.

“Secara khusus kami mengajak para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, berani bersuara, peduli, dan tidak membiarkan kekerasan terjadi di lingkungan sekitar. Sementara organisasi perempuan diharapkan dapat memperkuat komitmen, jejaring, advokasi, dan pendampingan, serta membuka ruang partisipasi aktif dalam pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumsel, Muhammad Zaki Aslam, S.I.P., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa berdasarkan data Dinas PPPA hingga November 2025, tercatat sebanyak 587 kasus kekerasan yang dialami tidak hanya oleh perempuan, tetapi juga laki-laki.

BACA JUGA:Sumsel Alami Inflasi 0,02 Persen

BACA JUGA:Palembang Aktifkan Posko Siaga Bencana Jelang Nataru