Puan Minta Telaah Gelar Pahlawan Soeharto

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Ia menilai, sebelum gelar tersebut diberikan, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menelaah secara menyeluruh rekam jejak sang mantan presiden.

Puan menyampaikan bahwa penghormatan terhadap proses usulan pemberian gelar pahlawan harus tetap dijaga. Namun, ia menegaskan perlunya kehati-hatian dan pertimbangan matang dalam menilai riwayat hidup serta kontribusi seseorang terhadap bangsa.

“Pemberian gelar pahlawan tentu perlu dikaji dengan cermat. Rekam jejak beliau dari masa lalu hingga sekarang harus diperhatikan secara menyeluruh,” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11).

BACA JUGA:DPD RI Dorong Pelibatan Anak Muda Lewat Pemilihan Duta DPD 2025

BACA JUGA:Gerindra Buka Pintu untuk Projo, Muzani Sambut Sinyal Politik dari Budi Arie

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan waktu dan konteks pemberian gelar tersebut tepat.

“Ini bukan hal yang sederhana. Perlu pertimbangan yang matang agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan objektif,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial RI mengumumkan adanya 40 nama tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional tahun ini.

BACA JUGA:Prabowo Tanggung Jawab Soal Whoosh

BACA JUGA:Gerindra Buka Pintu untuk Projo, Muzani Sambut Sinyal Politik dari Budi Arie

Dalam daftar tersebut, terdapat sejumlah nama besar dari berbagai latar belakang, baik tokoh politik, militer, maupun agama.

Beberapa nama yang muncul selain Soeharto antara lain Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, aktivis buruh perempuan Marsinah asal Nganjuk, Jawa Timur, serta sejumlah ulama seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan, Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, dan K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang.

Tokoh militer yang juga masuk dalam daftar usulan tersebut adalah Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.

BACA JUGA:PKS Tegaskan Komitmen Dukung Program Pemerintahan Prabowo