KPK Tegaskan Penindakan Tambang Ilegal Harus Kolaboratif, Satgas IKN Temukan 4.000 Hektare Tambang Tanpa Izin

Reporter: Bambang Samudera |

Editor: Dahlia |

Senin , 27 Oct 2025 - 21:05

Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Ibu Kota Nusantara (IKN) menemukan sekitar 4.000 hektare tambang tanpa izin-Foto : ANTARA-

"Kami telah menyampaikan imbauan kepada para penambang karena penambangan itu ilegal, tidak memiliki izin resmi, dan berada di zona tangkap nelayan," katanya.

Para penambang diimbau untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan dan meninggalkan lokasi secepatnya.

Hingga saat ini, kegiatan imbauan masih terus dilakukan karena sebagian penambang tetap melanjutkan aktivitas.

Dari hasil dialog, diketahui kegiatan penambangan dilakukan atas inisiatif pribadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, tanpa ada perintah atau koordinasi dari pihak manapun.

"Kami terus melakukan pengawasan dan menyampaikan imbauan agar penambang menghentikan aktivitas ilegal tersebut demi kelestarian lingkungan laut dan hak nelayan setempat," katanya.

Kegiatan pengawasan dan imbauan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen untuk menjaga ketertiban wilayah perairan, melindungi hak nelayan, dan mencegah kerugian akibat aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal kasus tambang ilegal di dekat Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk diproses hukum oleh aparat penegak hukum (APH).

“ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, proses hukum saja,” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Bahlil meluruskan bahwa kapasitas Kementerian ESDM adalah mengawasi dan mengelola pertambangan yang memiliki izin.

Apabila terdapat temuan tambang ilegal atau pertambangan yang tidak memiliki izin, lanjut dia, maka kasus tersebut masuk ke ranah aparat penegak hukum.

“Kalau nggak ada izinnya bisa ke aparat penegak hukum. Kami juga nggak mau main-main urus negara ini,” ucap dia.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria sebelumnya merilis secara resmi bahwa aktivitas tambang emas ilegal yang diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China di wilayah Sekotong itu beromzet Rp1,08 triliun per tahun.

Dia menjelaskan bahwa pada Agustus 2025, KPK mendapatkan informasi mengenai tambang emas ilegal yang jaraknya sekitar satu jam dari Mandalika.

KPK kemudian meninjau lokasi tambang tersebut dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat Mandalika, Nusa Tenggara Barat, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari.

kpk tegaskan penindakan tambang ilegal harus kolaboratif, satgas ikn temukan 4.000 hektare tambang tanpa izin                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) merespons pernyataan menteri energi dan sumber daya mineral bahlil lahadalia, dan menyatakan bahwa penindakan tambang ilegal di dekat mandalika, nusa tenggara barat, tidak bisa dilakukan lembaga antirasuah secara sendirian.
“tentu langkah tindak lanjut ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh kpk karena ini banyak stakeholder (pemangku kepentingan, red.) terkait lainnya,” ujar juru bicara kpk budi prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di jakarta, minggu (26/10/2025).
oleh sebab itu, budi mengatakan kpk memandang penindakan tambang ilegal tersebut menjadi pekerjaan rumah (pr) bersama.
baca juga:korupsi, keserakahan, dan pentingnya menghulukan penanganan
baca juga:syarat bangun psel: daerah wajib sediakan 1.000 ton sampah per hari dan lahan 5 hektare
selain itu, dia mengatakan bahwa mulanya temuan tambang ilegal di dekat mandalika tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi kpk untuk koordinasi dan supervisi, bukan penindakan.
“artinya, ini menjadi concern (perhatian, red.) bersama untuk bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan yang masih muncul di sektor pertambangan ini, yang kemudian pr ini kita garap dan kerjakan bersama-sama supaya tata kelola pertambangan bisa terus kita perbaiki, sehingga dalam proses-proses dari hulu sampai ke hilir ini betul-betul melaksanakan proses-proses bisnis yang berintegritas,” ujarnya.
sebelumnya, kepala satuan tugas koordinasi dan supervisi kpk wilayah v dian patria di gedung merah putih kpk, jakarta, selasa (21/10), mengungkapkan temuan tambang ilegal di dekat mandalika, ntb.
baca juga:kemkomdigi dorong internet murah, perempuan papua bangkit di era digital dan smart city
baca juga:pemerintah legalkan sumur minyak rakyat, warga tenang dan ekonomi daerah bangkit
dian mengatakan kpk mendorong pemerintah yang mempunyai kewenangan terkait untuk menindak tambang ilegal tersebut.
“kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. bisa jadi dia bagian dari masalah. sengaja. itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.
sementara itu, menteri esdm bahlil pada jumat (24/10), menyerahkan temuan tambang ilegal di dekat mandalika untuk diproses hukum oleh aparat penegak hukum.
“kementerian esdm itu mengelola tambang yang ada izinnya. kalau enggak ada izinnya, maka proses hukum saja,” kata bahlil.
sementara itu, satuan tugas (satgas) penanggulangan aktivitas ilegal ibu kota nusantara (ikn) sedikitnya menemukan 4.000 hektare tambang tanpa izin di kawasan delineasi ikn di sebagian wilayah kabupaten penajam paser utara dan kabupaten kutai kartanegara, provinsi kalimantan timur.
"satgas menemukan sekitar 4.000 hektare area tambang tanpa izin di wilayah delineasi ikn," ujar kepala otorita ikn basuki hadimuljono ketika menyampaikan komitmen bakal menindak tegas seluruh aktivitas ilegal di kawasan delineasi ikn di sepaku, penajam paser utara, senin (27/10/2025).
"tambang ilegal atau tanpa izin itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan," tambahnya.
satgas penanggulangan aktivitas ilegal ikn bakal mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di wilayah ikn, dan telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung.
"seluruh aktivitas ilegal akan ditindak tegas, dan para pengusaha tambang wajib melakukan reforestasi atau penanaman kembali di bekas area tambang,” tegasnya.
kepolisian republik indonesia (polri) juga mendukung kolaborasi terhadap aktivitas ilegal di kawasan ikn, lanjut oleh karo ops polda kaltim, kombes pol. dedi suryadi, kepolisian komitmen mendukung otorita ikn menyelesaikan penanggulangan aktivitas tanpa ada izin di kawasan calon ibu kota indonesia.
kementerian energi sumber daya mineral (esdm), juga menyampaikan dukungan semua program berkaitan dengan pemberantasan aktivitas ilegal, dan mengimbau perorangan maupun kelompok segera mengurus legalitas usaha.
"kementerian selalu mendukung, karena kekayaan alam yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," kata direktur penegakan pidana, direktorat jenderal penegakan hukum kementerian esdm ma’mun.
"silahkan masyarakat mempelajari bagaimana bisa mengurus administrasi agar usaha bisa terdaftar secara legal,” ucapnya lagi.
pemerintah provinsi kalimantan timur juga siap kolaborasi berkolaborasi memberantas aktivitas ilegal di ikn, timpal kepala dinas kehutanan kalimantan timur joko istanto, ke depan bakal terus koordinasi dan komunikasi dengan otorita ikn untuk membersihkan wilayah ikn dari tambang ilegal dan aktivitas ilegal lainnya.
satgas penanggulangan aktivitas ilegal tersebut mencegah dan menangani kegiatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan, antara lain pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan ilegal, pembangunan liar di kawasan hutan lindung, serta pelanggaran lain yang merusak lingkungan dan tata ruang ikn.
terpisah, kepolisian sektor mentok, polda kepulauan bangka belitung mengimbau warga untuk tidak lagi melakukan aktivitas tambang liar bijih timah di perairan tembelok dan keranggan karena tidak sesuai aturan.
kapolsek mentok iptu rusdi yunial di mentok, mengatakan imbauan itu sudah disampaikan kepada warga penambang yang berkumpul di pesisir tersebut untuk mencegah adanya aktivitas tambang yang tidak berizin di perairan mentok, tepatnya di perairan tembelok dan keranggan.
"kegiatan ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas penambangan ilegal yang masih berlangsung menggunakan ponton jenis user di perairan tembelok dan penambangan menggunakan ponton jenis selam di perairan keranggan," katanya.
dalam kegiatan itu, personel polsek mentok mendapati sekitar 80 unit ponton user yang sedang beraktivitas di perairan tembelok dan sekitar 100 unit ponton jenis selam di perairan keranggan yang sudah berada di lokasi dan siap beroperasi.
"kami telah menyampaikan imbauan kepada para penambang karena penambangan itu ilegal, tidak memiliki izin resmi, dan berada di zona tangkap nelayan," katanya.
para penambang diimbau untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan dan meninggalkan lokasi secepatnya.
hingga saat ini, kegiatan imbauan masih terus dilakukan karena sebagian penambang tetap melanjutkan aktivitas.
dari hasil dialog, diketahui kegiatan penambangan dilakukan atas inisiatif pribadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, tanpa ada perintah atau koordinasi dari pihak manapun.
"kami terus melakukan pengawasan dan menyampaikan imbauan agar penambang menghentikan aktivitas ilegal tersebut demi kelestarian lingkungan laut dan hak nelayan setempat," katanya.
kegiatan pengawasan dan imbauan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen untuk menjaga ketertiban wilayah perairan, melindungi hak nelayan, dan mencegah kerugian akibat aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
sedangkan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia menyerahkan temuan komisi pemberantasan korupsi (kpk) ihwal kasus tambang ilegal di dekat mandalika, nusa tenggara barat (ntb), untuk diproses hukum oleh aparat penegak hukum (aph).
“esdm itu mengelola tambang yang ada izinnya. kalau nggak ada izinnya, proses hukum saja,” ujar bahlil ketika dijumpai setelah upacara hari jadi pertambangan dan energi yang digelar di monumen nasional (monas), jakarta.
bahlil meluruskan bahwa kapasitas kementerian esdm adalah mengawasi dan mengelola pertambangan yang memiliki izin.
apabila terdapat temuan tambang ilegal atau pertambangan yang tidak memiliki izin, lanjut dia, maka kasus tersebut masuk ke ranah aparat penegak hukum.
“kalau nggak ada izinnya bisa ke aparat penegak hukum. kami juga nggak mau main-main urus negara ini,” ucap dia.
kepala satuan tugas (kasatgas) korsup wilayah v kpk dian patria sebelumnya merilis secara resmi bahwa aktivitas tambang emas ilegal yang diduga dikelola tenaga kerja asing (tka) asal china di wilayah sekotong itu beromzet rp1,08 triliun per tahun.
dia menjelaskan bahwa pada agustus 2025, kpk mendapatkan informasi mengenai tambang emas ilegal yang jaraknya sekitar satu jam dari mandalika.
kpk kemudian meninjau lokasi tambang tersebut dengan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) direktorat jenderal penegakan hukum kementerian kehutanan.
komisi pemberantasan korupsi (kpk) mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat mandalika, nusa tenggara barat, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari.
selain itu, dia mengatakan kpk mendapatkan informasi adanya tambang ilegal yang lebih besar dari yang dekat mandalika, yakni berada di lantung, sumbawa, ntb.
“dan pelakunya mungkin sama dengan yang di lombok barat ya. makanya di sana narasi yang dibangun kemudian dijadikan wilayah pertambangan rakyat,” ujarnya.
di sisi lain, pemerintah memprioritaskan unit usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (umkm), dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang rakyat.
menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia, dalam keterangannya di jakarta, mengatakan pemerintah telah resmi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengelola sektor pertambangan melalui kebijakan baru yang mulai berlaku pada 11 september 2025.
"kebijakan ini memberi prioritas bagi koperasi, pelaku umkm, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memperoleh izin tambang, sekaligus menegakkan tata kelola yang tertib, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.
kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 39 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas pp nomor 96 tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
regulasi baru ini menjadi tonggak penting dalam transformasi tata kelola pertambangan nasional yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat.
bahlil mengatakan aturan baru ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah pertambangan serta memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
"kita kan pp-nya baru keluar. setelah keluar kita susun permennya sekarang untuk umkm dan koperasi kita akan memberikan iup (izin usaha pertambangan) secara prioritas, tapi bagi koperasi dan umkm yang memenuhi," kata bahlil.
bahlil menjelaskan bahwa kementerian esdm sedang menyiapkan peraturan menteri (permen) sebagai turunan dari pp tersebut.
aturan teknis ini akan mengatur kriteria koperasi dan umkm yang memenuhi syarat, termasuk kapasitas usaha, legalitas, serta kemampuan teknis pengelolaan tambang.
"sumber daya alam kita harus dikelola sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
menurut bahlil, kebijakan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat pasal 33 uud 1945, sekaligus sejalan dengan arahan presiden prabowo subianto agar manfaat kekayaan alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar tambang.
pemerintah ingin memastikan agar sektor pertambangan tidak hanya menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi korporasi besar, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
pemerintah menegaskan bahwa pemberian izin kepada koperasi dan umkm tetap akan memperhatikan kaidah teknis dan lingkungan.
pelibatan masyarakat dalam sektor tambang harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya (rkab), jaminan reklamasi (jamrek), serta standar lingkungan hidup.
selain membuka akses bagi masyarakat, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan merusak lingkungan.
direktur jenderal penegakan hukum esdm kementerian esdm rilke jeffri huwae menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan hukum tanpa pandang bulu.
"sesuai arahan bapak menteri esdm, untuk mewujudkan praktik pertambangan yang baik, kami terus memperkuat pengawasan dan penindakan pada praktik pertambangan ilegal," ujarnya.
sebagai bentuk penegakan hukum, kementerian esdm menangguhkan 190 izin usaha pertambangan (iup) yang belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi.
dari jumlah tersebut, 44 perusahaan telah mengajukan permohonan pembukaan kembali, dan empat di antaranya sudah diizinkan beroperasi kembali setelah memenuhi persyaratan jamrek.
perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 60 hari terancam kehilangan izin usahanya.
presiden prabowo subianto sebelumnya telah menandatangani pp nomor 39 tahun 2025 sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
regulasi ini mempertegas pemberian wilayah izin usaha pertambangan (wiup) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (wiupk) secara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.
dengan kebijakan afirmatif ini, pemerintah berharap partisipasi masyarakat dapat memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan sistem pertambangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
"pengelolaan tambang yang melibatkan masyarakat diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan," kata rilke pula. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan