Otonomi Daerah Belum Capai Tujuan Ideal

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Kamis , 23 Oct 2025 - 20:34

Hindun Anisah, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI-Foto : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Hindun Anisah menilai otonomi daerah sejauh ini belum mencapai tujuan ideal, karena praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut dia, perubahan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan mendasar dalam paradigma ketatanegaraan.

Perkembangan tersebut menuntut evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan otonomi daerah tetap selaras tujuan pembentukan negara dan prinsip keadilan sosial.

"Sejumlah persoalan masih dihadapi, mulai dari tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah, dualisme pengaturan desa, hingga tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah,” kata Hindun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan bahwa MPR RI melalui peran konstitusionalnya, perlu terus melakukan kajian terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mekanisme otonomi daerah agar tetap relevan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dia berpandangan bahwa adaptasi konstitusi terhadap tantangan kontemporer, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial, merupakan hal yang perlu dilakukan.

“Konstitusi bukanlah teks mati, melainkan harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan rakyat,” kata dia.

Ia ingin kajian soal hal itu dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Ia menyampaikan bahwa saat ini Badan Pengkajian MPR RI tengah mengkaji lima tema besar yang menjadi fokus kerja kelembagaan.

otonomi daerah belum capai tujuan ideal                            koranpalpos.com - wakil ketua badan pengkajian mpr ri hindun anisah menilai otonomi daerah sejauh ini belum mencapai tujuan ideal, karena praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang berimplikasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
menurut dia, perubahan uud nri tahun 1945, khususnya bab vi tentang pemerintahan daerah, telah membawa perubahan mendasar dalam paradigma ketatanegaraan.
perkembangan tersebut menuntut evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan otonomi daerah tetap selaras tujuan pembentukan negara dan prinsip keadilan sosial.
baca juga:dpr ingatkan pengawasan tambang rakyat
baca juga:lula tinjau program mbg usai bertemu prabowo
"sejumlah persoalan masih dihadapi, mulai dari tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah, dualisme pengaturan desa, hingga tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah,” kata hindun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di jakarta, rabu (22/10/2025).
dia menambahkan bahwa mpr ri melalui peran konstitusionalnya, perlu terus melakukan kajian terhadap pasal-pasal dalam uud 1945 yang mengatur mekanisme otonomi daerah agar tetap relevan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.
dia berpandangan bahwa adaptasi konstitusi terhadap tantangan kontemporer, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial, merupakan hal yang perlu dilakukan.
baca juga:harga pupuk turun, pemuda tani puji setahun pemerintahan prabowo
baca juga:baleg dpr: dana otsus aceh wajib diperpanjang
“konstitusi bukanlah teks mati, melainkan harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan rakyat,” kata dia.
ia ingin kajian soal hal itu dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
ia menyampaikan bahwa saat ini badan pengkajian mpr ri tengah mengkaji lima tema besar yang menjadi fokus kerja kelembagaan.
baca juga:program mbg solusi tekan stunting nasional
baca juga:prabowo kagumi perjuangan demokrasi presiden afrika selatan
kajian pertama membahas kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi pancasila, yang menjadi tanggung jawab kelompok i.
tema kedua dikaji oleh kelompok ii, dengan fokus pada kewenangan dan hubungan antar-lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan indonesia. sementara itu, kelompok iii menelaah isu desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan desa.
sedangkan kelompok iv berfokus pada sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, sedangkan kelompok v mengkaji aspek pertahanan dan keamanan negara.
kelima tema tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya badan pengkajian mpr ri untuk memperkuat pelaksanaan nilai-nilai pancasila dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi pembaruan arah pembangunan nasional di masa mendatang. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan