Beli Rumah Bebas PPN : Berharap Bukan Janji Manis !

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Minggu , 29 Oct 2023 - 21:41

MENDEKATI tahun politik 2024, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat tak terkecuali Masy di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Kebijakan tersebut berupa insentif di sektor properti (perumahan) yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dimana pemerintah akan menanggung PPN untuk pembelian rumah baru senilai kurang dari Rp2 miliar. Kebijakan akan berlaku sejak November 2023 hingga Desember 2024.

Adapun tujuan dari kebijakan untuk mendorong permintaan yang diharapkan dapat meningkatkan pasokan. Adapun PPN yang ditanggung pemerintah adalah 100 persen.

Jadi pembelian rumah dibawah 2 miliar tidak dipungut PPN untuk pembelian rumah baru.

Selanjutnya pada Januari hingga Juni 2024, PPN tetap ditanggung pemerintah sebesar 100%. Sedangkan dari Juli hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah adalah sebesar 50 persen.

Selain itu pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk bantuan biaya administrasi, dengan rincian Rp300 miliar untuk periode 2023 dan Rp900 miliar untuk periode 2024.

Dimana pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga rumah yang dapat dibeli oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi Rp350 juta, termasuk rumah tapak dan rumah susun.

Jadi, untuk semua rumah yang dijual dengan harga di bawah Rp350 juta, akan mendapatkan fasilitas biaya administrasi dan PPN DTP.

Terkait kebijakan ini, disambut sejumlah warga masyarakat.

beli rumah bebas ppn : berharap bukan janji manis !                            mendekati tahun politik 2024, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat tak terkecuali masy di provinsi sumatera selatan (sumsel).
kebijakan tersebut berupa  insentif di  sektor properti (perumahan) yang terkait dengan pajak pertambahan nilai (ppn).
dimana pemerintah akan  menanggung ppn untuk pembelian rumah baru senilai kurang dari rp2 miliar. kebijakan akan berlaku sejak november 2023 hingga desember 2024. 
baca juga:lapsus : gibran mengubah peta politik nasional !
baca juga:lapsus : berharap harga sembako turun 
adapun tujuan dari kebijakan untuk mendorong permintaan yang diharapkan dapat meningkatkan pasokan. adapun ppn yang ditanggung pemerintah adalah 100 persen.
jadi  pembelian rumah dibawah 2 miliar tidak dipungut ppn untuk pembelian rumah baru. 
selanjutnya pada januari hingga juni 2024, ppn tetap ditanggung  pemerintah  sebesar 100%. sedangkan  dari juli hingga desember 2024, ppn yang ditanggung pemerintah adalah sebesar 50 persen.
baca juga:lapsus : harus jamin tepat sasaran 
baca juga:lapsus : dinasti politik atau mewakili milenia ?
selain itu pemerintah juga  mengalokasikan anggaran sebesar rp1,2 triliun untuk bantuan biaya administrasi, dengan rincian rp300 miliar untuk periode 2023 dan rp900 miliar untuk periode 2024.
dimana pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga rumah yang dapat dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) menjadi rp350 juta, termasuk rumah tapak dan rumah susun.
jadi, untuk semua rumah yang dijual dengan harga di bawah rp350 juta, akan mendapatkan fasilitas biaya administrasi dan ppn dtp.
terkait kebijakan ini, disambut sejumlah warga masyarakat.
baca juga: adian napitupulu buka suara atas sikap jokowi terkait pencalonan gibran rakabuming raka
baca juga:gibran jadi magnet baru dan ubah peta politik nasional 
"saya pribadi tentu berharap kebijakan jangan hanya janji namun yang terpenting adalah realisasinya.
sebab saya senang dan jelas terbantu dengan kebijakan pemerintah ini, setidaknya dengan kebijakan maka uang untuk ppn dapat digunakan dengan keperluan lain," ujar ijal, warga talang kelapa kemuning kota palembang, minggu (29/10).
apalagi lanjut pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota palembang ini, 
penetapan ketentuan bebas ppn tersebut yakni rumah dengan harga dibawah rp 2 miliar.
"artinya rumah yang harganya dikisaran rp 300 juta ke atas dan  dibawah rp 2 miliar tidak lagi membayar ppn," ucapnya.
sedangkan reyhan, warga ilir timur ii kota palembang mengatakan, dengan tidak adanya ppn yang dibebankan kepada pembeli rumah dibawah harga rp 300 jutaan cukup membantu mengurangi pengeluaran konsumen. 
“semoga ini benar, peraturan ini bisa mengurangi beban warga yang akan membeli rumah dengan dana yang tidak begitu besar seperti saya,” jelasnya penuh harap.
hanya saja lanjut dia, apakah kebijakan itu nantinya akan berimbas pada penetapan pajak lainnya. 
“saya rasa akan ada penetapan pajak bentuk berbeda. oleh sebab itu, kebijakan ini harus diperjelas dengan penetapan pajaknys” ujarnya.
sedangkan saripa, warga perumnas kota palembang menyatakan,  jika rencana  pemerintah untuk menghapuskan ppn disetiap pembelian rumah dengan harga dibawah rp300 juta tentu menjadi kebijakan cukup baik bagi warga yang ingin memiliki rumah.
"semoga realisasi kebijakan ini sesuai  dengan keterangan pemerintah termasuk harapan kita bersama. jadi kebijakan  nyata dan dapat segera dirasakan warga,” harapnya.
sementara anggota dprd palembang,  lailata ridha sh mengatakan, kebijakan pembebasan ppn dalam pembelian rumah dibawah rp 350 juta dan dibawah rp 2 miliar merupakan kebijakan bb yang tepat ditengah kondisi ekonomi.
"tentu kebijakan yang sifatnya bantuah ini akan meringankan beban masyarakat terutama yang belum memiliki rumah namun sudah niat untuk membeli tempat tinggal," ujarnya.
sementara itu, ketua forum palembang bangkit, idham rian  mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. "tentu yang masyarakat tunggu adalah realisasi dari kebijakan tersebut.
"artinya yang diharapkan dari kebijakan ini juga  adalah kemudahan masyarakat untuk membeli dan mendapatkan rumah plus penetapan kebijakan pemerintah terkait pembebasan ppn ini. jadi masyarakat tidak hanya dibebaskan dari ppn tapi juga diberi kemudahan dalam kepengurusan pembelian rumah," tandasnya.
dengan ketentuan tersebut lanjutnya, maka harapan masyarakat untuk mendapatkan tempat bukan hanya mimpi namun kenyataan yang bisa diraih.
sebelumnya, menteri keuangan, sri mulyani menjelaskan, bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar rp300 miliar untuk ppn dtp periode 2023 dan rp1,7 triliun untuk periode 2024.
"kami berharap bahwa dengan insentif ini, sektor properti perumahan akan mendapatkan dorongan tambahan dari pembeli maupun para pengembang, karena rumah senilai kurang dari rp2 miliar akan mengalami peningkatan permintaan. sehingga sektor properti akan merespons dengan baik," tambahnya.
selain itu lanjut dia, pemerintah juga memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dengan memberikan bantuan biaya administrasi sebesar rp4 juta, mulai november 2023 hingga desember 2024.
"karena rumah yang dimiliki oleh mbr biasanya memiliki nilai di bawah rp2 miliar, maka kami akan memberikan tambahan bantuan biaya administrasi selama 14 bulan ke depan," ujarnya.
untuk pemerintah kata sri, telah mengalokasikan anggaran sebesar rp1,2 triliun untuk bantuan biaya administrasi, dengan rincian rp300 miliar untuk periode 2023 dan rp900 miliar untuk periode 2024.
"kami juga telah memutuskan untuk menaikkan harga rumah yang dapat dibeli oleh mbr menjadi rp350 juta, termasuk rumah tapak dan rumah susun. jadi, untuk semua rumah yang dijual dengan harga di bawah rp350 juta, akan mendapatkan fasilitas biaya administrasi dan ppn dtp," tandas dia.
tak hanya itu,pemerintah juga memberikan dukungan bagi rumah masyarakat miskin dengan menambah target bantuan rumah sejahtera terpadu sebanyak 1.800 unit rumah untuk periode november hingga desember 2023.
"nilai bantuan sebesar rp20 juta per rumah," pungkasnya.
terpisah, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto mengatakan bahwa presiden joko widodo (jokowi) membebaskan pajak pertambahan nilai (ppn) untuk pembelian rumah di bawah rp2 miliar hingga juni 2024.
presiden lanjut airlangga meminta program ppn ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah rp2 miliar, ini berlaku ppn 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan juni tahun depan.
insentif pembebasan ppn itu berlaku hingga juni 2024. setelah juni 2024, pemerintah akan menanggung 50 persen ppn rumah di bawah rp2 miliar. (rob/nik/ant/tim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan